ALSA ONLINE LEGAL NEWS APRIL –“OBSTRUCTION OF JUSTICE”

DEFINISI OBSTRUCTION OF JUSTICE
Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (obstruction of justice) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum,karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam artian menentang penegakan hukum. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.
Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court. Obstruction of justice merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, usaha untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan. Yang dimaksud dengan obstruction of justice adalah mengganggu proses peradilan secara utuh maupun hanya salah satu.

PENGATURAN OBSTRUCTION OF JUSTICE
Pengaturan mengenai delik obstruction of justice ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal 216-222. Berdasarkan pasal 216-222 Kitab UndangUndang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihakpihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) KUHP :
Yaitu :
Ps 221 ayat (1) sub 2
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah:
1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun olsh orang lain, yang menurut ketentuan undangundang terus- menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

PIDANA KHUSUS
Selain diatur didalam KUHP, tindakan obstruction of justice juga diatur dalam hukum pidana umum. Beberapa ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindakan obstruction of justice adalah :

a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001)
Dalam undang-undang ini, obstruction of justice diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana 41 Korupsi. Ketentuan obstruction of justice dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 21 yang menentukan : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

b. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).
Dalam undang-undang ini ketentuan obstruction of justice diatur dalam Bab IV tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut :
Pasal 22 mengatur : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

c. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Dalam undang-undang ini ketentuan obstruction of justice diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut :
Pasal 22 menentukan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara 44 paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

SUMBER :
a. UU no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
b. http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html
c. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice
d. ALLIVIA PUTRI GANDINI.2018.Skripsi “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
e. http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *