ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“DARURAT TERORISME”

LATAR BELAKANG

Terorisme, atau aksi teror, yang seringkali terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, bukan merupakan suatu gejala baru. Secara historis, terorisme yang merupakan bentuk dari suatu tindakan teror, sudah hadir sejak adanya masyarakat manusia. Perasaan diteror atau rasa takut yang mencekam merupakan salah satu kelemahan manusia, dan terorisme adalah sebuah cara atau sarana untuk mencapai tujuan dengan mengeksploitasi kelemahan itu.

Istilah terorisme pertama kalidigunakan dalam forum international pada 1937 ketika Liga Bangsa Bangsa mempersiapkan sebuah Konvensi yang dikenal sebagai Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. Sejak saat itu, masyarakat internasional telah bekerja sama untuk menghasilkan berbagai upaya untuk melawan terorisme. Sejak 1960, PBB telah menghasilkan berbagai resolusi terkait dengan terorisme. Dalam resolusi Sidang Umum PBB 60/288 pada 2016, Negara – Negara anggota PBB juga telah menyetujui kerjasama di tingkat global untuk memerangi terorisme dan pada saat yang sama memastikan bahwa tindakan – tindakan tersebut akan bersesuaian dengan prinsip Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

RADIKALISME DAN TERORISME

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekeraan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.

Radikalisme dan terorisme ditinjau dari perspektif kewarganegaraan sampai pada kesimpulan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan masalah bagi demokrasi. Radikalisme dan terorisme bagi Indonesia harus diletakkan sebagai persoalan serius karena baik dilihat dari sisi ideologi, prinsip negara demokrasi dan negara hukum serta karakter nasional Indonesia secara dassolen sebenarnya tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme itu. Secara ideologi sangat jelas dalam Pancasila ada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan sedangkan radikalisme ujung-ujungnya jatuh pada keadaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perikemanusiaan yang adil dan beradab.

PENGATURAN MENGENAI TERORISME DI INDONESIA

Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi tentang penyerangan dan tindakan melawan hukum di pesawat terbang serta menerbitkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan mengajukannya dalam draft RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang isinya hampir sama dengan Perpu Nomor 1 dan 2 tahun 2002 (Perpu No.1 kemudian disahkan emnjadi Undang-undang No.15 tahun 2003, dan Perpu No.2 disahkan menjadi Undang-undang NO.16 tahun 2003), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lalu kemudian sekarang ini berlaku UU no. 5 tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2010 yang kemudian dirubah menjadi Perpres No. 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

KONVENSI PBB MENGENAI TERORISME

Kegiatan terorisme di saat ini sudah mencapai tahap yang sangat meresahkan dan dapat mengancam ketertiban dan keamanan dunia. Tindakan terorisme tidak lagi dipandang sebagai satu kejahatan biasa (ordinary crime) namun telah dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)yang dapat mengancam kehidupan umat manusia, yang penanggulangannya memerlukan suatu kerjasama internasional sehingga PBB mengeluarkan konvensi mengenai terorisme.

Berikut merupakan beberapa Konvensi PBB mengenai terorisme:

  • UN, Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally protected Persons, indluding diplomatic Agents. Berlaku  mulai 20 Februari 1977.
  • UN, International Convention against the Taking of Hostages. Berlaku mulai 3 Juni 1983.
  • UN, Convention for the Suppression of Terrorist Bombing. Berlaku 23 Mei 2001.
  • UN, Convention for the Suppression of Financing of Terrorism. Berlaku mulai 10 April 2002.

Hingga saat ini Indonesia telah turut meratifikasi 8 (delapan) konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme. Indonesia juga telah berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya unit anti teror yang menangani isu terorisme dan kejahatan lintas negara.

SUMBER PENDANAAN TERORISME

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan ini berkaitan erat dengan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Tahun 1999 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999) yang disahkan pada Tanggal 5 April 2006.

Penanganan pencegahan pendanaan terorisme ini kembali dikuatkan melalui pengesahan UU No. 9 Tahun 2013, dimana dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan defenisi dari pendanaan terorisme dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 UU No. 9 Tahun 2013, maka dana yang dimaksud adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf dan surat pengakuan utang.

PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bank sebagai penyedia layanan lalu lintas keuangan memiliki kewajiban untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme dengan berpedoman kepada PBI 11/2009. Beraneka ragam kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank dalam rangka memenuhi standar menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Di antara kewajiban tersebut, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

permintaan informasi dan dokumen; Beneficial Owner; verifikasi dokumen; CDD yang lebih sederhana; penutupan hubungan dan penolakan transaksi; ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; pengkinian dan pemantauan; Cross Border Correspondent Banking; transfer dana; dan penatausahaan dokumen. Berdasarkan Penjelasan Umum dari UU No. 8 Tahun 2010, disebutkan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

SOURCE:

  • http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/11/Rekomendasi-ICJR-untuk-Definisi-Terorisme.pdf, Mendefinisikan Terorisme, Institute of Criminal Justice Reform, diakses pada 24 Maret 2019.
  • Asep Adisaputra, “Korban Kejahatan…” Depok: FISIP UI, 2008
  • BNPT, STRATEGI MENGHADAPI PAHAM RADIKALISME TERORISME – ISIS, https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf, diakses pada 27 Maret 2019 pukul 01.24 WIB).
  • Yosaphat Haris Nusarastriya, RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA DARI MASA KE MASA,  2015.
  • Lindawaty, Debora Sanur, UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME ISIS DI INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEAMANAN NASIONAL, Jakarta: DPR RI, 2016.
  • Manohara, Brigitta, Terorisme, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.
  • Asmadi, Erwin, PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *