ALSA ONLINE LEGAL NEWS DESEMBER –“HAK VETO”

HAK VETO
Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak veto biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi negara atau pada dewan keamanan pada lembaga PBB.
Walaupun istilah veto ini sendiri tidak terdapat dalam Piagam PBB, tetapi kelima anggota tetap DK PBB memiliki apa yang dinamakan “veto”. Jadi apabila salah satu dari negara anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk menolak suatu keputusan yang telah disepakati anggota yang lain, maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Di negara adikuasa, seperti Amerika Serikat, Presiden memiliki hak untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang dapat merugikan jalannya pemerintahan. Presiden dapat memveto Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh DPR, Senat dan Kongres sekalipun jika itu menyangkut keselamatan jalannya pemerintahan. Hal ini diperoleh untuk mengimbangi besarnya kekuasaan lembaga legislatif.
Hak veto dimiliki oleh negara-negara anggota tetap Dewan keamanan PBB yang saat ini dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia (dulu Uni Soviet), Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Republik Tiongkok (Cina Daratan ) pada tahun 1979, Inggris dan Perancis.
Sementara itu, terhadap masalah-masalah non prosedural, pengambilan keputusan yang dianut di DK PBB adalah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB. Dalam pasal tersebut diatur bahwa dari 15 anggota DK PBB diperlukan 9 suara afirmatif (dukungan), termasuk suara dari 5 anggota tetap DK PBB, inilah yang sering disebut sebagai hak veto anggota tetap DK PBB, sebab jika satu saja anggota tetap tidak menyetujui, maka pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan.
Dalam pengambilan keputusan diluar masalah-masalah prosedural (non prosedural) di DK PBB dijumpai beberapa permasalahan, antara lain :20
(a) Jika 5 negara anggota tetap seluruhnya memberikan suara afirmatif sedangkan tidak mencapai 9 suara afirmatif karena sebuah atau lebih negara anggota tidak tetap memberikan suara negatif (menolak), maka keputusan tidak dapat diambil.
(b) Jika tercapai 9 suara afirmatif tetapi ada sebuah negara anggota tetap DK yang menyatakan menolak, maka satu suara negatif ini membuat batalnya keputusan karena hakikatnya veto telah dijatuhkan.
(c) Lain halnya dengan suara abstain yang diberikan oleh sebuah atau lebih negara anggota tetap DK yang tidak diperhitungkan dalam rangka Pasal 27 ayat (3) Piagam, sehingga dalam pengambilan keputusan haruslah dicari tambahan paling sedikit suara dari anggota tidak tetap sejumlah suara negara anggota tetap DK yang menyatakan abstain.
(d) Jika salah satu anggota DK baik anggota tetap maupun tidak tetap terlibat dalam pertikaian, menurut Bab IV dan Pasal 52 ayat (3) Piagam PBB, maka para pihak tersebut haruslah abstain dan dengan sendirinya memerlukan penggantian suara afirmatif dari negara anggota lainnya untuk mencapai 9 suara afirmatif.

ALASAN SECARA YURIDIS PENGGUNAAN HAK VETO
Dalam Piagam PBB, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa kelima negara anggota tetap DK PBB memiliki hak veto, namun secara implisit (tersirat), hak veto itu muncul dari penafsiran Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB, yang menyatakan :
“Keputusan-keputusan DK mengenai hal-hal lainnya (non prosedural) akan ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara bulat dari anggota-anggota tetap, dengan ketentuan bahwa dalam keputusan-keputusan dibawah Bab VI dan dibawah ayat (3) pasal 52 pihak yang berselisih tidak diperkenankan memberikan suaranya.
Yang dimaksud “suara bulat anggota tetap” dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB tersebut di atas adalah berarti “hak veto”. Persoalan yang kemudian timbul adalah bagaimana menetapkan suatu persoalan termasuk “prosedural” atau “non prosedural”?
Bila diamati, dalam Piagam PBB sendiri tidak terdapat perumusan yang merupakan masalah prosedural ataupun non prosedural. Pada pertemuan di San Fransisco, keempat negara besar (AS, Uni Sovyet, Inggris dan Cina) telah membuat daftar, mana yang termasuk masalah prosedural, sebagai contoh keputusan yang didasarkan pada persoalan tata tertib (Pasal 28-32 Piagam), pertanyaan yang sehubungan dengan agenda penundaan rapat. Sedangkan yang termasuk masalah non prosedural adalah rekomendasi untuk penyelesaian sengketa dan keputusan untuk tindakan dan kekerasan. Dalam hal adanya keraguraguan apakah suatu kasus termasuk perkara prosedural atau non prosedural, maka masalah tersebut menjadi masalah non prosedural.
Anggota Tetap Dewan Keamanan mempunyai hak istimewa, yaitu hak Veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.[2] Hak veto biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi negara atau pada dewan keamanan pada lembaga PBB. Dalam sidang Dewan Keamanan berlaku ketentuan bahwa setiap anggota mempunyai 1 suara. Keputusan diambil berdasarkan sekurang-kurangnya 9 suara setuju dari 15 suara anggota.[3] Untuk keputusan-keputusan yang penting berlaku puka ketentuan seperti tersebut diatas dengan catatan bahwa dari 9 suara termasuk suara setuju kelima anggota tetap. Kalau salah satu dari kelima anggota tetap tidak setuju , maka keputusan tidak dapat dibuat.

Dewan ini mempunyai lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun lima anggota tetap Dewan Keamanan yaitu:
• Republik Rakyat Tiongkok
• Perancis
• Rusia
• Britania Raya
• Amerika Serikat

Setiap tahun Majelis Umum memilih lima anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Para kelompok regional dibentuk berdasarkan wilayah geografis. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

“Hak veto” Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa merujuk kepada hak veto yang dipegang oleh lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (China, Perancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat), membolehkan mereka untuk menghindari adopsi resolusi “substansif” apapun. Abstensi atau absensi dari pemberian oleh seorang anggota permanen tak menghindarkan sebuah pembuatan resolusi dari pengadopsian. Namun, hak veto tak diterapkan pada suara-suara “prosedural”, seperti yang ditentukan oleh para anggota permanen sendiri. Para anggota permanen dapat memberikan suara menentang pembuatan resolusi “prosedural” tanpa memblok adopsinya oleh Dewan. Suara negatif dari anggota permanen juga akan memblok pemilihan Sekjen, meskipun ini adalah sebuah “rekomendasi” Majelis Umum ketimbang Resolusi.

Sumber :
Soeprapto, Hubungan Internasional, Sistem , Interaksi dan Perilaku, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
Safril Djamain , 1993, Mengenal Lebih Jauh PBB Dan Negara-Negara Di Dunia , Jakarta: PT Intan Pariwara
Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_veto
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_veto_Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *