ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“ENVIRONMENTAL POLLUTION”

LATAR BELAKANG

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Pencemaran lingkungan sering pula dikaitkan dengan keberadaan industri. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan industri yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya terutama limbah industri jika terlepas ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut sehingga bahan-bahan tersebut dapat diurai oleh mikroorganisme di lingkungan pembuangannya. Perkembangan industri yang sangat pesat pada zaman ini banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Masalah yang paling utama yang dihadapi oleh industri sekarang adalah pencemaran lingkungannya yang bersumber dari pembuangan limbah dari kegiatan industri.

PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, keduanya mendefinisikan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali  dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERAN PBB MENGENAI MASALAH LINGKUNGAN

Tidak banyak yang bisa dikemukakan mengenai program lingkungan regional di luar kerangka kerja sama PBB. Ada beberapa traktat yang sering dikatakan sebagai kerjasama macam ini, antara lain: The 1974 Helsinski Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (13 I.L.M. 544, 1974); the 1974 Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources (13 I.L.M. 352, 1974); dan sebagainya. Adapula dalam kerangka kerjasama PBB terdapat beberapa organ yang sering terlibat dalam usaha melindungi lingkungan salah satunya adalah UNEP (united Nations Environment Programme).

UNEP lahir berdasarkan Resolusi S.U. PBB no. 2997 (XXVI) 15 Desember 1972 adalah suara bagi lingkungan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tingkat global dan regional, memiliki mandat untuk mengkoordinasikan pengembangan konsensus kebijakan lingkungan dengan menjaga lingkungan global yang sedang ditinjau dan membawa isu-isu yang muncul menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat internasional untuk pertimbangan dan tindakan. Permasalahan lingkungan yang ditangani oleh UNEP salah satunya adalah upaya untuk mengurangi emisi karbon dan juga masalah deforestasi hutan di dunia.

PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

PEMBUANGAN LIMBAH RUMAH TANGGA

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi penurunan kualitas lingkungan misalnya banyaknya limbah terutama limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Adapun peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah/limbah rumah tangga sudah ada yaitu diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur tentang limbah yang dihasilkan dari industri, padahal limbah tidak hanya dihasilkan dari industri saja melainkan juga limbah yang berasal dari rumah tangga. Jika dilihat dari pencemarannya limbah dari rumah tangga juga cukup berbahaya seperti plastik, air bekas cucian yang dibuang kesungai dan lainnya. Meskipun undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup tetapi masih dimungkinkan adanya penyelesaian lingkungan hidup diluar dari pengadilan serta masih berlakunya sanksi administratif. Hal ini memberikan kemudahan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup untuk melakukan pelanggaran karena sebelum sampai dituntut secara pidana hanya diberikan sanksi administrasi atau bahkan penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup dilakukan diluar pengadilan dan hanya memberikan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup.

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali diperkenalkan pada tahun oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. AMDAL di Indonesia diberlakukan berdasarkan PP 51 Tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU No. 23 tahun 1997. Rencana usaha dan/atau kegiatanyang wajib memiliki AMDAL tercantum di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan, dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan.

PROSEDUR AMDAL

  1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

  • Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL.

  • Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup

permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait denganrencana kegiatan.

  • Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL  Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai.

  • Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL.

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KAANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL)Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Persetujuan Kelayakan Lingkungan.

SOURCE:

  • UNEP dan Perkembangan Hukum Lingkungan Regional di Kawasan Asia Tenggara, Marsudi Triamodjo, Respository UGM, Jogja.
  • https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan
  • Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan, Sovia Hasanah, S.H.
  • ANALISIS DAMPAK LIMBAH/SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP,  Rosmidah Hasibuan, STKIP Labuhanbatu.
  • Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015, Jakarta, 2015.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *