ALSA ONLINE LEGAL NEWS FEBRUARY –“POLEMIK PERUBAHAN UU MD 3″

LATAR BELAKANG
UU MD3 adalah UU yang mengatur kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan representasi warga untuk mewujudkan cita-cita nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melindungi warga negara, dan turut serta dalam perdamaian dunia.

SECARA UMUM
UU MD3 ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara keseluruhan, UU MD3 ini mengatur perihal fungsi, tujuan, hingga mekanisme-mekanisme teknis atas institusi-institusi legislatif di Indonesia.

REVISI UU MD3
Pasal-Pasal Kontroversial
Poin Pasal
-Imunitas Anggota DPR
Pasal 245 : Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
Dampak : Pasal ini berpotensi mempersulit upaya penegakan hukum jika anggota DPR berindikasi melakukan tindak pidana seperti korupsi maupun pidana lain.
-Kewenangan DPR Memanggil Paksa
Pasal 73 ayat 4 : Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dampak : Pasal ini berpotensi membuat DPR sebagai lembaga hukum yang berhak memanggil paksa pihak-pihak yang dinilai wakil rakyat tidak kooperatif. Padahal sebagai lembaga politik, pemanggilan tersebut rawan diwarnai kepentingan-kepentingan politik individu, parpol, maupun institusi DPR sendiri.
-Pengkritik DPR Bisa Dipidana
Pasal 122 huruf K : Dalam hal ini Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR kini bisa mengambil langkah
Dampak : Pasal ini berpotensi kebebasan menyampaikan pendapat terbatas sehingga melanggar nilai dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai kebebasan berpendapat warga Negara yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang ini”. Dimana sebelum revisi, Mahkamah Kehormatan Dewan hanya menjaga dan mengawasi tingkah kehormatan Dewan
-Pimpinan MPR menjadi genap
Pasal 15 : Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
Dampak : Pasal ini berpotensi membuat keputusan pimpinan MPR berakhir deadlock karena tidak bisa mengambil putusan karena jumlah genap.
-Penambahan Pimpinan DPR menjadi 6 orang
Pasal 84 : Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
-Penambahan Pimpinan DPD menjadi 4 orang
Pasal 260 : Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
DPD Berwenang Mengevaluasi Perda
Draf tersebut tertuang dalam Pasal 249 ayat 1 huruf J : DPD mempunyai wewenangan dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancanangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
Dampak : Kewenangan ini berpotensi memunculkan kerancuan tugas dengan eksekutif.

Sumber :
• https://nasional.sindonews.com/read/1281678/12/pasal-pasal-kontroversial-dalam-revisi-uu-md3-yang-disahkan-dpr-1518491968/13
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3)
• http://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/17070031/revisi-uu-md3-ditujukan-untuk-mempertebal-proteksi-anggota-dpr.
• https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214082828-35-276055/tiga-pasal-kontroversial-uu-md3

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *