ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“HUKUM SYARI’AH DI DI ACEH”

LATAR BELAKANG

Permintaan syari’at Islam di Aceh sudah dimulai sejak pemerintahan Soekarno namun janjinya terhadap rakyat Aceh dilanggarnya hingga memicu terjadinya pertikaian politis (perlawanan) terhadap pemerintahan pusat. Begitu juga di era Soeharto (orde baru), dengan roda pemerintahannya yang merugikan kalangan Islam, semakin menambah luka rakyat Aceh yang begitu antusias akan penerapan syari’at Islam di daerahnya hingga konflikpun bertambah panjang karena kepercayaan yang sudah lenyap apalagi dengan digelarnya operasi militer di Aceh. Ini menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan masyarakat Aceh.

Akhirnya melalui jalan yang berliku panjang, pelaksanaan syari’at Islam di bumi Serambi Mekkah mulai mendapat angina segar di era reformasi dengan keluarnya UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh oleh Presiden Habibie. Selanjutnya disahkan UU No. 18/2001 pada pemerintahan Presiden Megawati tentang otonomi khusus, didalamnya mempertegas pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.

 

LEGALITAS QANUN JINAYAH DITINJAU DARI FORMALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG

Qanun Jinayah dalam sistem perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayah sebagai perda sebagaimana perda di provinsi-provinsi lain dan Qanun Jinayah sebagai qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan syari’at Islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh. Dasar yuridis pembentukan Qanun Jinayah dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  2. UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

PENEGAKAN QANUN JINAYAH

Qanun Jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah. Hingga saat ini, penegakan qanun jinayah sudah dilakukan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi qanun jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk hingga pada level yang lebih tegas berupa pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelanggar qanun jinayah, seperti hukuman cambuk terhadap pelaku mesum (Khalwat), hukuman cambuk terhadap penjudi (Maisir), hukuman cambuk terhadap pemabuk dan peminum keras (Khamar).

 

BADAN PERADILAN HUKUM SYARI’AH

Peradilan Hukum Syari’ah Aceh dilakukan oleh Mahkamah Syari’ah di Provinsi aceh yang dibentuk berdasarkan UU No. 18/2001, yang oleh UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: “Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.”

Sejak peresmian Mahkamah Syari’ah pada tanggal 4 Maret 2003, Mahkamah Syari’ah dan Mahkamah Syari’ah Provinsi langsung menggantikan fungsi wewenang Pengadilan Agama (PA) menjadi wewenang Mahkamah Syari’ah, wewenang Pengadilan Tinggi Agama (PTA) menjadi wewenang Mahkamah Syari’ah Provinsi. Berdasarkan UU No. 18/2001, Mahkamah Syari’ah dijadikan sebagai peradilan syari’at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek syari’at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

 

TUGAS & FUNGSI MAHKAMAH SYARI’AH

Hingga saat ini Mahkamah Syari’ah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan khusus sebagaimana dalam undang-undang. Mahkamah Syari’ah hanya melaksanakan fungsinya dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sedangkan perkara jinayah hanya terbatas pada perkara minuman keras (Khamar), mesum (Khalwat), judi (Maisir).

Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syari’ah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamar Syari’ah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyanngkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

 

SOURCE:

  • Bahri, Syamsul, “KONSEP IMPLEMENTASI SYARI’AT ISLAM DI ACEH”, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2013.
  • Endri, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS QANUN ACEH NO. 6/2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”, Yogyayakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
  • Mahdi, “SISTEM HUKUM PENEGAKAN QANUN JINAYAH DI ACEH”, Aceh: Jurusan Syari’ah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2011.

Yusrizal, Sulaiman, “KEWENANGAN MAHKAMAH SYARI’AH DI ACEH SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA”, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2011.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *