ALSA ONLINE LEGAL NEWS II — “DAMPAK REKLAMASI TELUK JAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN SOSIAL”

aoln-ii-1

Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill.
Menurut UU No 27 Thn 2007, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu.

Teluk Jakarta merupakan aoln-ii-2kawasan perairan yang kaya dengan hasil lautnya. Bahkan menjadi pemasok ikan dan hewan laut terbesar di Jakarta. Sayangnya, sekarang sudah tidak lagi. Perairan Teluk Jakarta sudah terkontaminasi logam dan limbah berbahaya lainnya. Ditambah lagi dengan penurunan permukaan tanah yang mencapai 18cm per tahun berdasarkan penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini tak luput dari pengamatan para pemimpin Jakarta, yang kemudian menyetujui untuk memperpanjang perizinan reklamasi Teluk Jakarta.
Rencana reklamasi Teluk Jakarta sesungguhnya telah dimulai sejak lama yaitu:
Pada tahun 1996 muncul Keppres No 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keppres tersebut menetapkan reklamasi pantai utara sebagai satu-satunya upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan kawasan andalan.
Tahun 1997 munculah Kepmenag Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas No KEP.920/KET/10/1997 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantura.
Pada tahun 2008 muncul Perpres No 54 tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Dalam persiapan pelaksanaannya reklamasi Teluk Jakarta menuai banyak polemik, salah satunya terkait pelanggran hukumnya.

a.    Proyek reklamasi teluk Jkt meaoln-ii-3langgar Hak atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin konstitusi. Yaitu tidak adanya perlindungan thdp nelayan tradisional dan masyarakat pesisir di Teluk Jkt telah melanggar Hak atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin dalam pasal 27 ayat (2) UUD 45.
b.    Proyek reklamasi teluk Jkt melanggar hak untk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang dijamin konstitusi. Karena reklamasi diperuntukkan untuk pembangunan bagi masyarakat kelas menengah dan keatas, tertuang dalam pasal 127 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Provinsi Jkt no.1 thn 2013 ttg RTRW Jkt 2030. Padahal hak untk bertempat tgl yang layak dan mendapat lingkungan hidup yang baik terjamin untk seluruh orang tanpa memandang kelas di masyarakat sesuai pasal 28 H ayat (1) UUD’45
c.    Proyek reklamasi teluk Jkt melanggar pasal 36 ayat (1) UU no.32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Krn proyek reklamasi Teluk Jkt belum memiliki izin lingkungan. Pada pasal 36 ayat (1) UU no.32 thn 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
d.    Proyek Reklamasi teluk Jkt melanggar UU no.27 thn 2007 ttg pengelolaan wilayah pesisir dan pulau2 kecil. Karena tidak ada dokumen Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil (RZPWP3K) yang diatur dalam pasal 9 UU.no.27 thn 2007
e.    Proyek Reklamasi Teluk Jkt melanggar Peraturan Presiden no.122 th 2012. Bahwa Pemda, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jkt tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi, yang berhak mengeluarkan izin reklamasi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tercantuk dalam pasal 16 ayat (2) (3) dan (4) Perpres no.122 thn 2012 ttg Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau2 kecil.

Namun setiap pembangunan yang direncanakan pemerintah pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Begitu pula dengan reklamasi Teluk Jakarta. Keuntungan dari reklamasi teluk jakarta, yaitu:
a.    Menambah daratan dengan fungsi pemukiman, perkantoran, perdagangan, dan jasa.
b.    Menyerap tenaga kerja.
c.    Menambah pendapatan pemerintah provinsi.
d.    Menjadi ikon baru kota sebagai waterfront city.
e.    Merevitalisasi lingkungan lama yang tercemar oleh limbah.
f.    Menjadi dinding perlindungan daratan Jakarta dari kenaikan air laut.
g.    Memecah gelombang dan mengurangi risiko abrasi.

Bedasarkan wawancara denaoln-ii-4gan dosen Hukum Lingkungan dan Hukum Adat Fakultas Hukum Unsoed, Hj. Rochati, S.H., M.Hum. terkait penggusuran pemukiman nelayan Teluk Jakarta. Berdasarkan kultur atau kebiasaan seorang yang berprofesi sebagai nelayan hanya bisa bekerja sebagai nelayan tidak bisa bekerja pada bidang lainnya. Jika mereka dipindahkan maka jangan jauh dari profesinya. Menanggulangi masalah ini Pemprov DKI saat ini sedang melakukan pembangunan rumah susun di sekitar pantai utara yang dikhususkan untuk nelayan di Teluk Jakarta. Bahkan para nelayan diberi pilihan untuk tetap menjadi nelayan atau menjadi pekerja di pulau buatan tersebut bila nanti reklamasi Teluk Jakarta telah selesai.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *