ALSA ONLINE LEGAL NEWS III – “PERLINDUNGAN WHISTLE BLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM LPSK”

aoln-iii-1-revisiIstilah whistle blower dan justice collaborator kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA disebutkan, whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

aoln-iii-2-revisiSEMA No. 4 tahun 2011 memberi panduan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Justice Collaborator, mengingat perannya dalam mengungkapkan tindak pidana.

Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa parameter yang digunakan LPSK untuk menentukan seseorang menjadi justice collaborator, adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, namun dalam hal ini ia bukan merupakan pelaku utama. Pelaku juga mau memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan.
Sedangkan parameter yang dipergunakan oleh LPSK dalam menentukan whistleblower adalah adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak

hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. whistleblower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.

whistle blower atau saksi pelapor maupun justice collaborator atau saksi pelaku memiliki perlindungan sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal itu menyebutkan, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

aoln-iii-3-revisiKemudian terdapat Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. bahwa Pada Pasal 5 Peraturan Bersama diberikan juga perlindungan secara fisik, psikis, dan/ atau perlindungan hukum, dan dalam hal Whistle Blower kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses laporan dari Whistle Blower yang didahulukan sampai ada putusan yang bersifat inkracht.

Sedangkan pada Justice Collaborator, Pada Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 yang sudah mengakomodir pasal 6 pada Peraturan Bersama diatas menyebutkan tentang hak-hak khusus justice collaborator

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

(2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  2. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  3. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. keringanan penjatuhan pidana; atau
  2. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

aoln-iii-4-revisiMEKANISME UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

Pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 ditentukan mekanisme untuk mendapat perlindungan terkait Pelindungan bagi pelapor dan sanksi pelapor :

(1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.

(3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Sedangkan dalam Pasal 8 ditentukan mekanisme perlindungan bagi sanksi pelaku :

(1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.

(2) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

(3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

SUMBER :

  1. UU No. 31 Tahun 2014
  2. UU No 13 Tahun 2006
  3. PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
  4. http/www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i
  5. SEMA No 4 Tahun 2011
  6. http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/612

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *