ALSA ONLINE LEGAL NEWS MEI –“Pengaturan Buruh berdasarkan UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”

DEFINISI BURUH

Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.[1]
Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.
Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar:
• Buruh profesional – biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja
• Buruh kasar – biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja

Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Buruh ada 2 yaitu Tenaga Kerja Harian ( Harian Tetap dan Harian Lepas) dan Tenaga Kerja Borongan.
-Tenaga Kerja Tetap
Tenaga kerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent). Tenaga kerja tetap, menurut PMK-252 ditambahkan menjadi sebagai berikut : Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.
-Tenaga Kerja Lepas
Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang di dapat atau Hak Teanaga kerja Lepas yaitu mendapat gaji sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpa mendapat jaminan sosial. Karena Tenaga Kerja tersebut bersifat kontrak, setelah kontrak selesai, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja pun juga selesai.

SISTEM UPAH BURUH DI INDONESIA
Menurut UU 13/2003 Pasal 1 angka (30) Pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Sistem upah di Indonesia terbagi menjadi:
1. Sistem Upah menurut Waktu
Sistem pembayaran upahnya didasarkan waktu kerja pekerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan.
2. Sistem Upah Borongan
Sistem ini berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan/ diborongkan. Keuntungan dari sistem ini adalah pekerja
mengetahui dengan pasti jumlah upah yang diterima, majikan tidak perlu berhubungan lansung dengan pekerja.
3. Sistem Upah Co-Partnership
Sistem jenis ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan saham atau obligasi tersebut, para
pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan tersebut.
4. Sistem Upah Bagi Hasil
Misalnya seorang supir angkot rela ugal-ugalan demi mengejar setoran. Setoran tersebut nantinya akan di setorkan kepada pemilik
angkot. Semakin banyak setoran, semakin banyak pula upah yang diberikan. Sistem ini tergantung pada kerja keras pekerja.
5. Sistem Upah Premi
Sistem pemberian upah ini berdasarakan prestasi ditambah premi.
6. Sistem Upah Berkala
Upah ini ditentukan berdasarkan tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat maka upah juga meningkat
dan begitu sebaliknya.
7. Sistem Bonus
Selain upah tetap, pekerja mendapatkan ubah tambahan sebagai partisipasi dalam memajukan perusahaan. Biasanya upah tambahan ini
dilakukan akhir tahun setelah tutup buku.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH
1. Perlindungan secara Ekonomis
Perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan Sosial
Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan Teknis
Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.
4. Norma Keselamatan Kerja
Meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan
serta cara melakukan pekerjaan.
5. Norma Kesehatan Kerja dan Higiene Kesehatan Perusahaan
Meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan pekerja, penyediaan perawatan medis bagi pekerja, dan penetapan standar kesehatan
kerja.
6. Norma Kerja
Berupa perlindungan hak tenaga kerja secara umum baik sistem pengupahan, cuti, kesusilaan, dan religius dalam rangka memelihara
kinerja pekerja.
7. Norma Kecelakaan Kerja
Berupa pemberian ganti rugi perawatan atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan, dalam
hal ini ahli waris berhak untuk menerima ganti rugi.
8. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
Program Jamsostek diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1), Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga
kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
9. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan
Diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak
untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
10. Perlindungan upah
Bentuk perlindungan pengupahan merupakan tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup

SOURCE :
Jurnal Hukum “ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003).” Joupy G.Z. Mambu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado
http://www.lutfichakim.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
https://www.kajianpustaka.com/2013/04/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html
http://www.sumberpengertian.co/pengertian-upah

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *