ALSA ONLINE LEGAL NEWS NOVEMBER –“RESTORATIVE JUSTICE”

RESTORATIVE JUSTICE

LATAR BELAKANG
Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan, khusus-nya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai restorative justice, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditim-bulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyatakat.

RESTORATIVE JUSTICE SECARA UMUM
Merupakan respon terhadap kejahatan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Pelaku memegang tanggung jawab atas kerugian yang telah ia sebabkan, dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan keadilan

MANFAAT RESTORATIVE JUSTICE
Mengurangi beban biaya pengadilan, biaya hidup di LP, mengurangi beban aparat penegak hukum, bisa mengungkap masalah masalah yang lebih besar dibandingkan masalah kecil

SYARAT-SYARAT RESTORATIVE JUSTICE
1. Pelaku meminta maaf dan menyesali kepada korban dan keluarga korban
2. Korban menerima permintaan maaf pelaku

TUJUAN RESTORATIVE JUSTICE
Tujuan restorative justice sebagai pemulihan hak-hak korban dari yang dilakukan oleh seorang pelaku. Korban mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi yaitu berupa ganti rugi dari pelaku kepada korban.
Selain itu, konsep teori restorative justice memberikan jawaban dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:
• Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu)
• Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them)
• Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation).
Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum.

Sumber :
• http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh–jecky-tengens–sh-
• Kuat Puji Prayitno, 2012, JDH RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)
• Dr. Angkasa, Materi Filsafat Hukum

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *