ALSA ONLINE LEGAL NEWS OKTOBER-“PENCEMARAN NAMA BAIK & SOSIAL MEDIA”

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer yang mendukung dari kemajuan sarana informasi tersebut

Dengan adanya kemajuan di bidang informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti halnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta perjudian. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

 

PENGERTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Menurut KUHP :

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

 

Menurut UU ITE :

Pasal 27 (3)

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

 

Pasal 45 (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP serta Pasal 27(3) dan 45(1) UU 11/2008. Mahkamah Agung biasanya menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa pencemaran nama baik. Hakim harus mempertimbangkan kemerdekaan pers dan berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan.

 

UNSUR-UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK

Dalam Amicus Curiae disebutkan ada 3 unsur yang harus dicermati didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu:

  1. Unsur kesengajaan dan tanpa hak.
  2. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau Dokumen Elektronik.
  3. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

 

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menurut keterangan Menkominfo dan Menkumham pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2009 unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan haka tau tanpa kewenangan atau tanpa hak”.

Unsur mendistribusikan

UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, tempat).

Unsur mentransmisikan

UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).

Unsur penghinaan

UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut  proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan: ~ yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan.

 

SOURCE :

Rangga, Shah, “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Supriyadi, “PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK”, Yogyakarta: Universiras Gadjah Mada, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, https://www.suduthukum.com/2016/11/unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam.html, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 20.36 WIB.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *