Latar Belakang

Pilkada ialah momen yang banyak ditunggu oleh beberapa pihak. karena pilkada, pesta demokrasi di tingkat daerah. Namun, pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia membuat pro dan kontra tentang pilkada di tahun 2020 ini. Banyak yang mempertanyakan mengapa tetap diadakan pilkada dan juga banyak yang menekankan bahwa pilkada tetap harus ada.

Dasarr Hukum

– Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015

– Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016

– Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

– Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020

– Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2020

Dampak apabila pilkada ditunda

  1. Apabila pilkada ditunda maka akan ada PLT/PLH untuk menggantikan pejabat yang seharusnya menduduki posisi setelah diumumkannya pemenang dalam pemilihan. Namun, wewenang dari PLT/PLH itu terbatas karena PLT/PLH hanya menggantikan untuk menjalankan tugas harian dan bukan menggantikan untuk mengambil keputusan atau membuat rencana yang berdampak pada suatu daerah.
  2. Pada Undang – Undang no 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 7 dijelaskan bahwa pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Dari UU tersebut dapat diartikan bahwa apabila ada pemunduran pilkada maka akan terjadi pengurangan masa jabatan atau bisa masa jabatan tetap namun harus ada pembaharuan dari UU tersebut.

Timpang tindih Undang –Undang

Dalam pilkada ada beberapa Undang – Undang yang timpang tindih, timpang tindih antara Undang – Undang Pemilu dan Pilkada berdampak pada tugas dan kewenangan bawaslu karena tidak adanya kepastian hukum, dalam wesite resmi bawaslu, menyatakan kodifikasi dalam Undang – Undang perlu dilakukan sebagai solusi dari masalah tersebut omnibus law yang digencarkan juga baik serta UU Pemilu saat ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 untuk direvisi DPR RI juga baik agar terdapat kepastian undang – undang,.

Daftar Pustaka

Undang – Undang :

Undang – Undang Nomor  10 Tahun 2016

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang – Undang Nomer 1 Tahun 2015

Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomer 2 Tahun 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *