ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“PENGGANTIAN ANTARWAKTU DI GEDUNG HIJAU”

Pengertian Penggantian Antarwaktu

Penggantian antar waktu atas usulan partai politik populer diistilahkan dengan recall. Dalam kamus politik karangan Marbun, recall di artikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik. Dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dasar Hukum Penggantian Antarwaktu

Penggantian Antarwaktu diatur dalam Pasal 242 ayat (1) UU No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR DPRD, DPD dan Pasal 426 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penahanan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, terbagi menjadi dua, yakni alasan subjektif dan alasan objektif.

  1. Alasan Subjektif

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

1. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,

2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti

3. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

2. Alasan Objektif

Dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari uraian di atas, berarti dimungkinkan seorang tersangka tidak ditahan. Yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Daftar Pustaka

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR DPRD, DPD

Sumber Lainnya

https://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html, diakses 25 February 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/10/15435081/kpu-ungkap-dinamika-saat-penetapan-paw-pilih-riezky-aprilia-dan-tolak-harun?page=all, diakses 25 February 2020.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525d60ce60bed/bisakah-tidak-dilakukan-penahanan-terhadap-tersangka/, diakses 25 February 2020.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *