ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“PERADILAN MILITER”

SEJARAH PERADILAN MILITER INDONESIA

Pada masa pendudukan Belanda, peradilan militer mengadili pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda yang tergabung kedalam angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat diadili oleh Krijsaad sedangkan angkatan laut diadili oleh Zee Krijsaad karena masih merupakan bagian dari tentara kerajaan Belanda. Berbeda dengan peradilan militer di zaman Jepang. Pada masa ini peradilan militer dibentuk dengan tujuan utama untuk mengadili mereka yang mengganggu atau melawan balatentara Jepang.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat sekarang ini, peradilan militer telah menjalani perubahan berkali-kali, baik dari segi penamaan, tingkatan maupun kewenangan mengadili. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa peraturan tentang peradilan militer, yang pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi beberapa peraturan sebelumnya.

DASAR HUKUM

Adanya Peradilan militer didasari oleh hukum yang berlaku dan sah secara konstisional, dasar hukum terbentuknya peradilan militer terdapat pada UU NO 31 Tahun 1997. Yang didalamnya termuat segala macam hal yang berkaitan dengan peradilan militer yang mengatur secara jelas.

KEDUDUKAN DAN PERAN

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

  1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak

pidana adalah:

a. prajurit;

b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau    dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas     keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau

b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN PERADILAN MILITER

 a. Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman);

b. Pengadilan Militer Tinggi

 1) Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan militer;

 2) Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.      

 3) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya

c. Pengadilan Militer Utama

1) Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi

2) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawah 33 pengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.

3) Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

4) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

5) Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

d. Pengadilan Militer Pertempuran: tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. Karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Sianturi, SR. 1985. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Alumni AHM-PTHM

Sumber Undang-Undang :

UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Sumber lainnya :

http://digilib.unila.ac.id/3164/14/2011, Diakses tanggal 26 November 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *