• Dasar Hukum

Dasar Hukum tentang peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdapat pada Undang – Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri dan terdapat juga pada Undang – Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

  • Latar Belakang

Gaji yang dinilai lebih tinggi membuat para Tenaga Kerja memilih untuk berkerja di luar negri, strata social yang lebih dipandang jika berkerja diluar negri juga membuat para Tenaga Kerja Indonesia tergiur untuk meninggalkan kampong halamannya dan berkerja di negara lain, namun sesampainya disana banyak dari mereka yang mengalami hal – hal yang tidak enak, mulai dari jam kerja yang melebihi batas, gaji yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kekerasan fisik dan phisikis, hingga penyitaan identitaspun banyak dialami. Dan masih banyak lagi hal – hal yang tidak mengenakan terjadi pada  Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di luar negri.

  • Apakah nelayan yang dilarung dilaut (Burial At Sea) melanggar Hukum ?

Pelarungan jenazah yang meninggal dunia di kapal diperbolehkan. Namun, perlarungan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan, adapun ketentuan tentang pelarungan jenazah terdapat di ILO (Organisai Buruh Internasional) “Seafarer’s Service Regulations” pasal 30 yang didalam pasal tersebtu dijelaskan bahwa;

  1. kapal berlayar di perairan internasional;
  2. ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan;
  3. kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya;
  4. sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Berdasarkan pasal 30, ketika melakukan pelarungan kapten kapal harus memperlakukan jenazah dengan hormat. Salah satunya dengan melakukan upacara kematian. Tak hanya sebatas itu pelarungan juga dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak mengambang di atas air. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah menggunakan peti atau pemberat agar jenazah tenggelam. Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan baik dengan rekaman video atau foto sedetail mungkin.

  • Apa itu perbudakan modern ?

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Walk Free Foundation, perbudakan modern digambarkan sebagai setiap situasi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan seseorang karena ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan.” Ini termasuk “kerja paksa, jeratan hutang, pernikahan paksa, perbudakan dan praktik-praktik mirip perbudakan dan perdagangan manusia”.

  • Sejauh mana peran agensi dengan TKI ?

Dalam pasal 73 UU Nomer 39 Tahun 2004 menjelaskan bahwa peran agensi  dengan TKI ialah hingga purna penempatan TKI tersebut baik karena TKI tersebut bermasalah ataupun tidak, dalam pasal 73 ayat 2 juga dijelaskan tentang  kewajiban agensi ketika ada TKI meninggal dunia, namun dalam kasus TKI yang meninggal di atas kapal maka jenazah TKI dapat dilarung apabila sesuai dengan ketentuan yang terdapat di di ILO (Organisai Buruh Internasional) “Seafarer’s Service Regulations” pasal 30.

  • Apakah kreteria perdagangan manusia (Exploitasi) dan apakah agen penyalur dapat dikenakan sanksi ?

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.( Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Terkait dengan hal tersebut maka agen penyalur TKI akan dapat terkena jerat pidana apabila memenuhi unsur- unsur yang terdapat pada pasal pasal 4 Undang- Undang Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan yang isi dari pasal tersebut; Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Mengenai TKI yang berkerja pada kapal asing apabila ditemuka adanya indikasi exploitasi maka agen yang menyalurkan pun dapat terkena pidana dengan pasal tersebut.

Daftar Pustaka

Undang – Undang Nomer 18 Tahun 2017

Undang – Undang Nomer 39 Tahun 2004

Ketentuan ILO “Seafarer’s Service Regulation” Pasal 30

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521093920-12-505564/eksploitasi-wni-di-kapal-ikan-china-4-meninggal-3-dilarung

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *