Latar Belakang

                Dalam mengungkap suatu kasus diperlukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dari hal tersebut keterangan saksi juga termasuk ke dalam alat bukti yang harus dilindungi, karena banyak hal – hal yang timbul dari keterangan yang diberikan, saksi dan korban memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan karena akan banyak bahaya yang datang dari suatu pelaporan baik itu bahaya secara langsung maupun tidak secara langsung.

                Karena kejadian – kejadian tersebut terbentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi saksi dan korban atau yang biasa dikenal dengan nama LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Dasar Hukum

                LPSK terbentuk dengan dasar Undang – Undang NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANYang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana baik untuk keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya

  • Perlindungan Saksi dan Korban

                Saksi dan Korban diberikan perlindungan sejak dimulainya tahap penyidikan dari suatu kasus, Namun perlindungan diberikan jika ada permintaan yang diajukan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan baik secara insiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilkan, atau oleh pejabat yang berwenang.  

                Perlindungann saksi dan korban dapat diberhentikan  hanya dengan alasan tertentu, yaitu:

  1. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
  2. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
  3. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
  4. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Dan pemberhentian perlindungan Saksi dan Korban harus dilakukan secara tertulis

  • Perlindungan Saksi dan Korban

Banyak kasus – kasus yang terjadi akibat dari pelaporan maupun keterangan dalam hal tindak pidana, baru – baru inipun terjadi terhadap mahasiswa dari salah satu universitas yang akibat dari pelaporannya, Namun dari cerminan kasus tersebut LPSK tidak dapat memenuhi tugasnya karena status dari saksi maupun korban tidak dipertanggungkan kecuali sudah ada dalam perjanjiannya, kedua LPSK dapat melakukan perlidungan mulai dari hal yang dilaporkan sampai di tahap penyidikan atau kasus tersebut sudah dinyatakan tindak pidana, ketiga dalam kasus tersebut di suatu media online kami menemukan bahwa pelapor sudah membawa awak media saatt pelaporannya sehingga identitas pelapor dapat diketahui dan tidak dapat dilindungi

Daftar Pustaka

Undang – Undang :

Undang – Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain :

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbc7b673bc18/perlindungan-saksi-dan-korban

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe2e0d3af8a5/prosedur-mekanisme-tahapan

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a8c16935f51/mekanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-di-daerah/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *