ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“POLEMIK PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMIC”

  • Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Covid- 19 sebagai bencana nasional non alam maka kemenkumham memandang perlu adanya langkah cepat sebagai upaya untuk peyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan cara pengeluaran dan pembebasan melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi.

  • Dasar Hukum
    • Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
    • Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
  • Dampak dari Pembebasan Narapidana

Keputusan Kemenkumham dinilai memiliki sisi positif-negatif sehingga menimbulkan gejolak atau pro dan kontra di ruang publik.

  • Dampak Positif

Nilai plus pembebasan narapidana adalah bermanfaat mencegah penularan Covid-19 di kerumunan orang dalam rumah tahanan. Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly menuturkan bahwa kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) sudah masuk kategori over capacity. Sehingga, sulit untuk menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan pandemik Covid-19.

  • Dampak Negatif

Nilai minus diadakannya pembebasan narapidana adalah menimbulkan kecemburuan bagi narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi serta narapidana yang sudah bebas berpotensi untuk melakukan tindak kriminal lagi.

  • Syarat Umum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.
Untuk, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.
1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

  • Negara-Negara yang Mengeluarkan Kebijakan Pembebasan Narapidana

Selain Indonesia ada beberapa Negara yang terkena pandemic Covid-19 juga menerapkan Asimilasi narapida yaitu:

  • Turki

Jumlah Narapidana yang dibebaskan sebanyak 45. 000 tahanan

  • Chile

Jumlah Narapidana yang dibebaskan sebanyak 1.300 tahanan

  • Kolombia

Jumlah Narapidana yang dibebaskan sebanyak 4. 000 tahanan

  • Myanmar

Jumlah Narapidana yang dibebaskan sebanyak 24. 896 tahanan

Daftar Pustaka

            Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

            Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020

https://news.detik.com/berita/d-4981623/indonesia-dan-negara-negara-yang-bebaskan-tahanan-gegara-corona/3
https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/16/620/2200386/pro-dan-kontra-asimilasi-narapidana-di-tengah-wabah-corona

https://www.kompasiana.com/elangmaulana5304/5e8ffe41097f362c547ff8a5/blun   der-menkumham-soal-asimilasi

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e831163535c0/cegah-covid-19–ini-syarat-narapidana-dan-anak-bebas-lewat-asimilasi-integrasi/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *