ALSA ONLINE LEGAL NEWS VI — “PRAKTEK KARTEL DALAM PERSAINGAN USAHA”

PRAKTEK KARTEL DALAM PERSAINGAN USAHA

aoln 6 1

Pada Juli 2016 Kasus Yamaha dan Honda itu pertama kali diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dimana dua perusahaan itu diduga berusaha menguasai pasar motor jenis skuter matik di Indonesia dan menutup kemungkinan munculkan pemain baru di pasar tersebut.  Data KPPU menunjukkan pasar penjualan Honda pada 2014 yang mencapai 72,88 persen, sedangkan Yamaha 25,60 persen. Apabila digabungkan, penjualan keduanya akan mencapai sekitar 98 persen. Menurut KPPU, praktik kartel itu mengakibatkan konsumen tidak memperoleh harga beli sepeda motor yang kompetitif.

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) dan PT Astra Honda Motor (PT AHM) terbukti melakukan praktik kartel dalam industri sepeda motor matik kelas 110 cc dan 125 cc di Indonesia. Kartel adalah praktik persekongkolan untuk menetapkan dan mengendalikan harga produk pada harga tertentu. Pada kasus motor matic, dua perusahaan itu mengenakan harga yang lebih mahal dari harga normal.  Honda dan Yamaha terbukti melanggar Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

aoln 6 2Hakim KPPU menghukum Yamaha dengan denda Rp25 miliar, sedangkan Honda didenda sebesar Rp22,5 miliar. “Majelis Komisi memutuskan: Satu, menyatakan bahwa terlapor satu dan terlapor dua, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Dua, menghukum terlapor satu denda sebesar Rp25 miliar. Ketiga, menghukum terlapor dua denda sebesar Rp 22,5 miliar,” kata Tresna di ruang persidangan, di kantor KPPU, Dengan begitu YIMM dan AHM dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing Rp 25 miliar untuk YIMM dan Rp 22,5 miliar untuk AHM.

Dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur tentang penetapan harga yang terdapat dalam pasal 5, 6, 7, 8 UU No 5 Tahun 1999 dan dalam kasus tersebut Yamaha dan Honda melanggar Pasal 5 yang berisi tentang

(1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga

atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar

bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

 

aoln 6 3Apabila dilihat dari isi pasal 5 maka Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dalam menetapkan harga karena dapat merugikan konsumen.

Dalam UU No 5 Tahun 1999 terdapat juga aturan yang mengatur tentang kartel yaitu terdapat dalam pasal 11 yang berisi tentang

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhiharga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Apabila Melnggar aturan UU No 5 tahun 1999 dapat dikenai sanksi antara lain :

1.      Tindakan Administratif

2.      Pidana Pokok

3.      Pidana Tambahan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *