ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“PROSTITUSI ONLINE”

LATAR BELAKANG

            Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bias dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, maka muncul pula kejahatan melalui jaringan internet (cyber crime). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online.

PENGERTIAN PROSTITUSI

            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “prostitusi” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan biologis yang diberikan dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan.

            Sementara, prostitusi online atau prostitusi dunia maya adalah kejahatan prostitusi yang menggunakan media internet atau kejahatan prostitusi yang terjadi di dunia maya.

PENGATURAN PROSTITUSI

            Prostitusi sebagai tindak pidana konvensional, sebelum berkembangnya media internet, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya sebagai berikut:

  • Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (disesuaikan).

  • Pasal 506 KUHP

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Akan tetapi terkait dengan prostitusi online, seiring dengan perjalanan waktu pemerintah membuat suatu perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku prostitusi online dan menegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online, yakni pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online. Artinya apparat kepolisian dapat semakin leluasa dalam menjaring praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet.

Adapun pengaturan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam:

  • Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

  • Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pelaku tindak pidana prostitusi online yang membuat status, menyediakan link, atau meng-upload informasi berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi dapat dijerat sanksi pidana Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Sanksi pidana dapat dijatuhkan baik kepada Mucikari yang merupakan dalang dari prostitusi, maupun kepada Tuna Susila yang dipekerjakan oleh Mucikari.

KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Secara sederhana, pelacuran dikatakan bukan sebagai suatu TPPO dapat diketahui dari cara seseorang menjadi pelacur. Jika seseorang yang sudah dewasa menjadi pelacur secara sukarela atau tidak berdasarkan paksaan, maka tidak dapat dimasukan kedalam kategori TTPO. Sedangkan, jika seseorang menjadi pelacur dengan cara ketidaksukarelaan, seperti: ditipu, dipaksa, diiming-imingi, diculik, dijebak atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan dan termasuk didalamnya adalah partisipasi secara tidak sukarela dalam pelacuran, maka dapat dijerat dengan Pasal 2 UUPTTPO.

SOURCE :

  • Poerwadarminto, W.J.S, ”KAMUS BESAR INDONESIA”, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
  • Nursal, Muhammad, “DILEMA MENJERAT PROSTITUSI ONLINE”, http://www.negarahukum.com, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 19:49 WIB.
  • Nurrahmawati, “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)”, Malang: Universitas Negeri Malang, 2016.
  • Sinlaeloe, Paul, “PROSTITUSI DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”, 2007.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *