• Latar Belakang RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Sexual)

                Kurang kuatnya suatu hukum membuat korban atau saksi tidak melaporkan suatu kekerasan sexual, selain karena takut akan ancaman dari si pelaku. tak banyak juga malah korban yang disalahkan, banyak masyarakat yang menyalahkan pakaian, tingkah laku, bahasa, dan lain – lain yang membuat terjadinya kekerasan sexual. KUHP juga tidak mengenali semua jenis kekerasan sexual yang terjadi karena KUHP hanya mengatur kekerasan sexual yang berupa pemerkosan walaupun ada undang – undang lain itu hanya bisa digunakan dalam ruang lingkup terbatas.

RUU Penghapusan Kekerasan Sexual dapat dikatakan sebagai pembaruan hukum dalam mengatasi hal – hal tersebut .

  • Dasar Hukum

Dasar hukum yang ada saat ini tentang kekerasan sexual:

                KUHP Bab XIV – Kejahatan Terhadap Kesusilaan

                Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang

                Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RUmah Tangga

  • Gambaran singkat RUU PKS

                RUU PKS ialah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan sexual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban serta menindak pelaku, mengupayakan agar hal – hal tersebut tidak terjadi lagi dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan sexual, Serta memenuhi hak – hak Korban dan juga lebih memperjelas mengenai jenis – jenis kekerasan sexual.

  • Pro dan Kontra RUU PKS

A.            Pro

RUU PKS menuai banyak komentar dari masyarakat baik komentar positif dan negatif. Beberapa pihak yang setuju dengan adanya RUU PKS ini menilai bahwa  RUU ini harus sesegera mungkin disahkan karena menyangkut problem dalam kehidupan berbangsa mengingat materi dalam RUU ini memuat adanya pengertian kekerasan seksual secara lebih terperinci, rehabilitasi korban dan perlindungan terhadap korban. Salah satu pihak yang paling menuntut untuk penyegeraan pengesahan RUU PKS ini adalah Komnas Perempuan yang menilai bahwa perempuan adalah kelompok yang rentan untuk mendapat kekerasan seksual karena tersubordinasi oleh struktur yang diciptakan maupun oleh tradisi yang masih dilestarikan, yakni budaya patriarki.

B.            Kontra

Di sisi lain, beberapa pihak yang kontra terhadap adanya RUU PKS ini menilai bahwa materi yang termuat dalam RUU PKS ini sarat akan budaya barat yang bertentangan dengan agama dan moral Pancasila. RUU PKS dinilai pro zina karena banyaknya pasal-pasal yang multitafsir yang dapat memberikan ruang bagi pelaku seks bebas.

Beberapa pasal yang dipermasalahkan, diantaranya :

1. Pasal 12 Ayat 1

“Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.”

Definisi Pasal 12 ayat 1 disebutkan tidak jelas bisa melahirkan berbagai tafsir sepihak, hingga melampaui batas. Atau bahkan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku menyimpang.

2. Pasal 13

“Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.”

Pasal 13 dinilai tidak sesuai dengan moralitas agama karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka walaupun tidak terlibat dalam pernikahan maka hal tersebut tidak dilarang.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta : Penerbit Medpress  Digital.

Savitri, Niken. 2008. Menakar HAM Perempuan Dalam KUHP. Refika Aditama.

Undang-Undang

KUHP Bab XIV – Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RUmah Tangga

Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang

Sumber Lain

https://lestarimoerdijat.com/latar-belakang-uu-pks/

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/8.RUU%20KS-PENGHAPUSAN%20KS-BAG-8.pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *