ALSA ONLINE LEGAL NEWS SEPTEMBER -“KORUPTOR JADI CALEG?”

LATAR BELAKANG
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg. Aturan tersebut berdasar atas banyaknya calon peserta Pilkada yang berstatus tersangka. Alasan diusulkannya peraturan tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. KPU menginginkan agar calon yang akan maju baik di Pilkada maupun Pileg tidak ada yang tersentuh kasus-kasus korupsi. Nantinya KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.

LARANGAN PKPU
Isi PKPU yang melarang eks-koruptor untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. “Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam UU Pemilu.

Putusan tersebut menilai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 dan Pasal 60 huruf j PKPU 26/2018, yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi”, bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

SYARAT CALON ANGGOTA LEGISLATIF
• Syarat Formil
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif & Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu.
• Syarat Materiil
1. Surat rekomendasi dari partai politik bertandatangan ketua umum dan sekjen tingkat Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dokumen yang memuat keterwakilan perempuan, berikut penempatannya.
3. Parpol harus menyerahkan formulir berisi pakta integritas yang telah ditandatangani yang menyatakan parpol tidak akan mencalonkan orang yang pernah menjadi terpidana korupsi.
4. Untuk bakal calon yang pernah dipidana di luar kasus narkotika, korupsi, kejahatan seksual anak, calon harus mengumumkannya di media. Jika tidak pernah dipidana, calon harus menyertakan surat dari pengadilan negeri yang mengatakan dirinya tidak pernah dipidana.

SOURCE :
(https://m.detik.com/news/berita/3949525/alasan-kpu-usul-aturan-mantan-napi-korupsi-dilarang-nyaleg)
(https://national.kompas.com/read/2018/06/30/20033191/kpu-mantan-koruptor-resmi-dilarang-ikut-pileg-2019)
(https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/20183281/putusan-ma-eks-koruptor-boleh-nyaleg)
(https://tirto.id/ma-kabulkan-uji-materi-pkpu-larangan-eks-koruptor-jadi-caleg-cYZa)
(https://tirto.id//pemilu-2019-kpu-minta-pendaftaran-bakal-caleg-sesuai-syarat-cNxE)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *