ALSA ONLINE LEGAL NEWS SEPTEMBER –“Refugees”

ALSA ONLINE LEGAL NEWS Bulan September –“Refugees”

LATAR BELAKANG
Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.
Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan.

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI REFUGEES?
• The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
• The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees
• the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)
• Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969)
• United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
• International Organization of Migration (IOM)

4 PRINSIP DASAR YANG HARUS DIJALANKAN NEGARA TERHADAP PARA PENGUNGSI, YAITU:
1. Larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (prohibion against expultion or return). Jika terjadi pemulangan maka Negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan yaitu negara-negara pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah diwilayahnyaa, serta ketentuan mengenai tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknyab.
a. Pasal 32 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951
b. Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951
2. Negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (security of refugees).
3. Negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (prohibition against detention of refugees). Penangkapan pengungsi yang berada di negara transit bertentangan dengan Pasal 31 Konvensi Pengungsi 1951 yang menjelaskan bahwa negara-negara pihak tidak akan mengenakan hukuman pada pengungsi yang masuk ke dalam wilayahnya secara tidak sah dan tidak akan mengenakan pembatasan pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi. Pengecualian pemberlakuan Pasal 33 tersebut terjadi bila terbukti bahwa pengungsi melakukan tindak pidana di negara tersebut.
4. Pengakuan dan pemberian status pengungsi (gainful employment of refugees). Pemberian status kepada pengungsi merupakan tahap awal agar pengungsi tersebut mendapatkan hak-haknya yang lain.
Dalam Konvensi Pengungsi 1951 mengenai status pengungsi mengatur secara rinci hak-hak pengungsi beberapa hak, antara lain :
– Tidak dibeda-bedakan (pasal 3);
– Kemerdekaan Beragama (pasal 4);
– Bebas mendapat akses ke pengadilan atas hukum di wilayah seluruh Negara Pihak Konvensi (pasal 16);
– Hak Mendapatkan pekerjaan (pasal 17);
– Hak mendapatkan perumahan (Pasal 22);
– Hak mendapatkan pendidikan (Pasal 22);
– Hak mendapatkan pertolongan dan Bantuan umum (Pasal 23);
– Kemerdekaan bergerak dalam wilayah Negara (Pasal 26);
– Hak untuk tidak diusir dari suatu Negara (kecuali pengungsi merupakan suatu ancaman terhadap keamanan Negara atau ketertiban umum) (Pasal 32);

Bagaimana menentukan status pengungsi?
Seseorang yang bisa mendapatkan status pengungsi harus memenuhi empat kriteria, antara lain:
(a) Berada diluar negara asalnya;
(b) Mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi;
(c) Kecemasan tersebut harus disebabkan oleh, sekurang-kurangnya, salah satu dari empat alasan berikut:
– Ras,
– Agama,
– Kebangsaan,
– Opini politik; dan
(d) Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan atau kembali ke negara asalnya, karena kecemasan tersebut.

Sumber :
Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Pengungsi, Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009
Jatyputri, Winny Nabila. Skripsi “Penerapan Prinsip Non-Discrimination bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia”. Surabaya. Universitas Airlangga
Konvensi Pengungsi 1951
Hukum Pengungsi Internasional, Wagiman, 2012

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *