Latar Belakang

                Belum lama ini kita dihebohkan dengan disahkannya suatu Undang – Undang oleh DPR, banyaK kalangan dari berbagai latar belakang  yang menolak UU tersebut, Undang – Undang tersebut dinilai merugikan suatu kalangan karena keberpihakanya, para ahli juga banyak yang menilai UU tersebut cacat secara formil dalam pembentukannya. Lantas apa yang harus dipenuhi agar suatu UU tidak dapat dikatakan cacat secara Formil?

  • Perencanaan

                Dalam membuat suatu Undang – Undang tahap awal ialah adanya suatu perencanaan yang mana Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas tersebut dilaksanakan oleh DPR, DPD dan Pemerintah dalam penyusunannya, Penyusunan daftar Rancangan UndangUndang tersebut didasarkan atas:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. perintah Undang-Undang lainnya;

d. sistem perencanaan pembangunan nasional;

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

f. rencana pembangunan jangka menengah;

g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Rancangan Undang – Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden,Rancangan Undang – Undang dari DPR dapat berasal dari DPD, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk:

 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau

c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

  • Pembahasan
                    Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi yang mana Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud berkaitan dengan:

a.yang berkaitan dengan otonomi daerah;

b. hubungan pusat dan daerah;

c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan

e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Yang mana dalam tingkat I ialah menjelaskan dan penyampaian pandangan (Pengantar Musyawarah), Daftar Inventaris Masalah, dan Pendapat mini mengenai Rancangan Undang – undang tersebut. Pembahasan dalam tingkat I dibahas dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Sedangkan, dalam tingkat II merupakan pengambilan keputusan yang telah dibahas dalam tingkat I baik itu penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan dan penolakan dari tiap – tiap Fraksi dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Dan juga dalam tahap ini partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan termasuk di dalamnya .

Pengesahan

                Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang yang dalam penyampaiannya paling lama  7 hari sejak Rancangan Undang – Undang tersebut disetujui bersama dan Rancangan Undang – Undang tersebut disahkan oleh Presiden paling lama 30 hari sejak disetujui bersama.

Latar Belakang

                Belum lama ini kita dihebohkan dengan disahkannya suatu Undang – Undang oleh DPR, banyaK kalangan dari berbagai latar belakang  yang menolak UU tersebut, Undang – Undang tersebut dinilai merugikan suatu kalangan karena keberpihakanya, para ahli juga banyak yang menilai UU tersebut cacat secara formil dalam pembentukannya. Lantas apa yang harus dipenuhi agar suatu UU tidak dapat dikatakan cacat secara Formil?

  • Perencanaan

                Dalam membuat suatu Undang – Undang tahap awal ialah adanya suatu perencanaan yang mana Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas tersebut dilaksanakan oleh DPR, DPD dan Pemerintah dalam penyusunannya, Penyusunan daftar Rancangan UndangUndang tersebut didasarkan atas:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. perintah Undang-Undang lainnya;

d. sistem perencanaan pembangunan nasional;

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

f. rencana pembangunan jangka menengah;

g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Rancangan Undang – Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden,Rancangan Undang – Undang dari DPR dapat berasal dari DPD, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk:

 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau

c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

  • Pembahasan
                    Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi yang mana Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud berkaitan dengan:

a.yang berkaitan dengan otonomi daerah;

b. hubungan pusat dan daerah;

c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan

e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Yang mana dalam tingkat I ialah menjelaskan dan penyampaian pandangan (Pengantar Musyawarah), Daftar Inventaris Masalah, dan Pendapat mini mengenai Rancangan Undang – undang tersebut. Pembahasan dalam tingkat I dibahas dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Sedangkan, dalam tingkat II merupakan pengambilan keputusan yang telah dibahas dalam tingkat I baik itu penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan dan penolakan dari tiap – tiap Fraksi dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Dan juga dalam tahap ini partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan termasuk di dalamnya .

Pengesahan

                Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang yang dalam penyampaiannya paling lama  7 hari sejak Rancangan Undang – Undang tersebut disetujui bersama dan Rancangan Undang – Undang tersebut disahkan oleh Presiden paling lama 30 hari sejak disetujui bersama.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *