ALSA ONLINE LEGAL NEWS VIII — “ULTRA PETITA DALAM HUKUM PIDANA”

Ultra Petita dalam Hukum Pidana

AOLN VIII 1

Akhir-akhir ini, publik diramaikan dengan vonis hakim pada kasus penistaan agama atas nama Basuki Tjahja Purnama. Pada vonis tersebut menghukum Basuki Tjahja Purnama dengan hukuman penjara selama 2 tahun, yang mana pada tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Dalam hal ini putusan hakim yang melebihi tuntutan disebut Ultra Petita.  Ultra Petita sendiri merupakan sebuah asas dalam hukum acara, dimana seorang hakim memutus sebuah perkara melebihi apa yang dituntut dalam perkara tersebut. Dalam hukum acara pidana Ultra Petita mengacu pada tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

 

AOLN VIII 2Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. Dalam sistem peradilan pidana, hakim diperbolehkan membuat Putusan Ultra Petita hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Hukum Pidana bahwa dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”.

Seorang hakim menuliskan dalam bukunya bahwa putusan pemidanaan (veroordeling) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika:

  1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
  2. Majelis hakim berpendapat bahwa:
  3. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  4. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (misdrijven) atau pelanggaran (overtredingen).
  5. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.
  6. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

 

AOLN VIII 3Jadi, rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menuliskan:

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

 

Berdasarkan hal tersebut Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat Putusan Ultra Petita, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.AOLN VIII 4

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain:

  1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun.
  2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya dalam KUHP,[1]atau peraturan pidana di luar KUHP.
  3. Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *