ALSA ONLINE LEGAL NEWS-“WHITE COLLAR CRIME DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN”

DEFINISI WHITE COLLAR CRIME

Kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.

PELACAKAN WHITE COLLAR CRIME

Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan terjadinya sistem patronase. Kejahatan kerah putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah, tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahinya.

DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. OIeh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

KESIMPULAN

Dalam hal ini white collor crime bisa digunakan dalam penyelundupan, karena penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat membuat pejabat dengan mudah memasukan barang dari luar negri ke dalam negri, adanya kerjasama pejabat antar instansi pun semakin membuat mudah masuknya barang selundupan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Setiyono. 2004. Kejahatan Korporasi. Malang : Bayu Media Publishing.

Wibowo, Yudi. 2013. Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *