ALSA ONLINE LEGAL NEWS V — “PENYALAHGUNAAN VISA BEBAS KUNJUNGAN OLEH WISATAWAN MANCANEGARA UNTUK BEKERJA DI INDONESIA”

AOLN V

Akhir-akhir ini media Indonesia kerap memberitakan terkait penangkapan Tenaga Kerja Asing ilegal. TKA ilegal tersebut bekerja di Indonesia tanpa izin dengan memanfaatkan kebijakan mengenai bebas visa. Kebijakan bebas visa diundangkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Dimana ada 169 negara yang menjadi bebas visa. Bebas visa yang dimaksud adalah bebas visa kunjungan ke Indonesia, dengan tujuan agar meningkatnya devisa negara. Namun kebijakan tersebut disalahgunakan oleh wisatawan mancanegara yang menjadi pengguna bebas visa. Bedasarkan berita yang di rilis republika.co.id pada sejak diundangkannya kebijakan tersebut pada Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia naik sebesar 8,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 menyebutkan bahwa izin kunjungan dengan kebijakan bebas visa kunjungan adalah paling lama 30 hari, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa sebenarnya durasi tersebut tidak dapat diperpanjang. Namun pada realitanya para wisatawan mancanegara setelah periode tersebut habis mereka mengurus kartu izin tinggal sementara (KITAS), dan dimanfaatkan untuk bekerja di Indonesia yang justru menyebabkan kerugian pada Badan Imigrasi Indonesia.

AOLN V 2Visa adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian)

– Visa kerja (employment visa) adalah sebuah dokumen imigrasi yang dikeluarkan Pemerintah yang memberikan izin bagi orang asing untuk tinggal sementara untuk bekerja di Indonesia. Visa kerja biasanya diberikan karena ada perusahaan sponsor yang memberikan jaminan.

– Visa kunjungan: Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

– Visa kunjungan terdiri dari :

  1. Visa Kunjungan (VK)
  2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP)
  3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)

Mayoritas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh TKA Ilegal di Indonesia adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang telah diberikan. Selain itu juga tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal, karena dipegang oleh pihak sponsor. Sebagian besar dikenakan Pasal 116 dan Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa “Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).” Pasal 71 mengatur bahwa “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib: (a) memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau (b) memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Kemudian Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 mengatur bahwa “Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).” Kedua pasal ini merupakan pasal yang paling banyak dilanggar oleh warga negara asing, khususnya tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok.

AOLN V 3Permohonan Visa kunjungan diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

  1. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
  2. surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
  3. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
  4. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
  5. pasfoto berwarna. ( Pasal 90 PP 31 Tahun 2013 )

Visa Tinggal Terbatas ( Pasal 102 PP 31 Tahun 2013)

(1) Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:

  1. dalam rangka bekerja; dan
  2. tidak dalam rangka bekerja.

(2) Kegiatan dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

  1. sebagai tenaga ahli;
  2. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
  3. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
  4. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
  5. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  6. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
  7. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
  8. melayani purnajual;
  9. memasang dan mereparasi mesin;

Jadi Ketika akan bekerja di negara lain maka dapat menggunakan visa tinggal terbatas

 

AOLN V 4Pasal 103 Ayat 1 PP 31 Tahun 2013

Permohonan Visa tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

  1. surat penjaminan dari Penjamin;
  2. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
  3. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
  4. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
  5. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  6. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; dan
  7. pasfoto berwarna.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *