KARYA TULIS BULAN APRIL 2018

Pro Kontra Akibat Hukum Terhadap Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam Perspektif KUHP Dan RUU KUHP Tahun 2008
oleh : Yudi Ashari

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.
RUU KUHP yang sedang disiapkan oleh Tim Penyusun dari pemerintah kenyataannya masih belum mengakomodasi beberapa persoalan yang muncul dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan kejahatan seksual.
Seperti halnya KUHP, dalam RUU KUHP juga belum mengakomodasi konsep perkosaan atau persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam status perkawinan (istri). Perkosaan atau persetubuhan yang dimaksud dalam RUU KUHP hanya dalam kerangka “persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan”. Hal tersebut tentunya mengesampingkan adanya adanya perkosaan di dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (marital rape). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagai istri, perempuan harus bersedia melakukan hubungan seksual dalam kondisi apa pun.
Tidak diaturnya marital rape dalam RUU KUHP akan berpotensi menimbulkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban. RUU KUHP juga belum mengakomodasi adanya perkosaan yang dilakukan di antara lakilaki atau di antara perempuan meskipun diketahui hal ini juga marak terjadi khususnya yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak-anak di bawah umur (sodomi).
Belum terumuskannya perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana perkosaan semakin menunjukkan kuatnya nilai-nilai di masyarakat yang menganggap bahwa perkosaan hanya terjadi dalam hubungan heteroseksual (antara laki-laki dengan perempuan).
Penilaian pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP kurang memberikan perlindungan bagi perempuan juga dinyatakan praktisi hukum Nursyahbani Katjasungkana dan sosiolog Thamrin A. Tomagola. Keduanya menilai bahwa pasal-pasal mengenai perempuan yang hampir semuanya dimasukkan dalam pasal kesusilaan-merugikan perempuan karena melanggengkan ketimpangan relasi gender di masyarakat.
Pertama, secara paradigmatik, delik kesusilaan dalam RUU KUHP dinilai Thamrin sangat positivistik, di mana muncul kegandrungan yang sangat besar pada aturan bahkan untuk hak-hak yang sangat pribadi.
Kedua, delik kesusilaan dalam RUU KUHP dinilai sangat patriarkis.
Ketiga, dari perspektif jender, diaturnya delik kesusilaan dalam RUU KUHP sangat berbahaya karena, menurut Thamrin, memutar jarum jam ke belakang di mana otonomi dan independesi perempuan tidak diakui.
Keempat,secara sosiologis dan ideologis, delik kesusilaan yang diatur dalam RUU KUHP umumnya merupakan wilayah privat. Masalah kesusilaan merupakan isu moral bukan isu legal. Sementara itu, Nursyahbani berpendapat, memasukkan semua hal tentang perempuan di dalam delik kesusilaan tidak tepat karena hal itu berarti memidanakan hal yang bersifat moral.
Kondisi demikian yang menyebabkan kelompok perempuan meminta agar RUU KUHP tidak buru-buru diundangkan. Alasannya, pasal pasal yangmenyangkut perempuan dianggap masih belum cukup melindungi dan menghargai perempuan sebagai individu yang otonom.
Namun demikian penilaian bahwa RUU KUHP tidak berpihak kepada perempuan ditentang oleh guru besar hukum Universitas Trisakti, Profesor Andi Hamzah. Menurutnya, RUU KUHP ini telah lebih maju dalam upaya melindungi perempuan. Pasal 423 RUU KUHP mengenai pemerkosaan, misalnya, menyebutkan batas minimal pidana pelaku pemerkosaan adalah tiga tahun dan maksimal 12 tahun. Batas minimal ini merupakan kemajuan dibanding dengan Pasal 285 KUHP yang memberi ancaman hukuman minimal satuhari.

Sumber :
-“Kelompok Perempuan Minta RUU KUHP Tak Buru-buru Diundangkan”, Kompas, Kamis, 06 November 2003.
-4AndiHamzah “Mengkritisi Bab Kejahatan Seksual dalam RUU KUHP”.
-http://www.kompas.rn.id/kompascetak/0311/10/swara/678041.htm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *