PELANGGARAN ETIKA BISNIS PADA BANK LIPPO

Disusun oleh:

Alumni Relation Division

  • Eldifa Maurine
  • Tiara Athaya
  • Shafira Jasmine
  • Allifya Utari
  • Gibran Radiansyach
  • Raynaldi Sianturi
  1. PENDAHULUAN

Terjadinya globalisasi ekonomi dengan terbukanya pasar nasional menumbuhkan minat untuk melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis ini akan memicu terjadinya persaingan yang sangat ketat dan dapat menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tina Dacin : (2011 : 1) mengatakan bahwa penipuan tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan dan mahal dalam organisasi saat ini.

Dalam bisnis aspek hukum pun sangat mempengaruhi terwujudnya persaingan yang sehat, dengan kata lain berbagai permasalahan yang terjadi pada dunia bisnis yang di akibatkan dengan “curangnya” pelaku bisnis dikarenakan etika bisnis dan peranan hukum belum berjalan sebagai semestinya.

Melihat kasus PT Bank Lippo Tbk yang berawal dari laporan keuangan Triwulan III tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 september 2002 oleh PT. Bank Lippo Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas laporan keuangan yag disampaikan kepublik melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Dalam laporan tersebut dimuat adanya pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk bahwa Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 –tanggal yang sama- yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan Pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk bahwa Laporan Keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan “audited” yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik.

  1. PEMBAHASAN

Pada kasus PT. Lippo Bank Tbk tersebut mengandung 3 (tiga) unsur dari pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Pertama, tindakan tersebut mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.dilihat dari  fakta menunjukan bahwa tindakan PT. Bank Lippo Tbk dengan memberikan informasi yang menyesatkan pada laporan keuangan per 30 September 2002 telah menimbulkan ketidakpastian di masyarakat sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa. Saham PT. Lippo Bank Tbk pun mengalami fluktuasi yang tajam disebabkan oleh missleading information tersebut. Dan akibat laporan keuangan yang diterbitkan tersebut menggerakkan harga bahkan tidak semata-mata berdampak pada saham PT Bank Lippo, tbk semata, tetapi juga bursa efek secara keseluruhan.

Dalam kasus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut bahwa dalam Laporan Keuangan per 30 September 2002 yang diiklankan di media massa pada tanggal 28 November 2002, Manajemen PT. Bank Lippo Tbk menyatakan bahwa Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Akan tetapi, Hasil pemeriksaan Bapepam menunjukan bahwa laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit meskipun angka-angkanya sama seperti yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen. Hal ini menunjukan bahwa pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pihak manajemen PT. Bank Lippo Tbk dalam laporan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan yang mana dalam hal ini melanggar pasal 93 UU pasar modal bahwa : “Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek” dan pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pencantuman kata “audited” pada Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 membawa implikasi pada perhitungan akun-akun didalamnya yang terlihat baik namun sesungguhnya bukan keadaan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang disampaikan ke publik tanggal 28 November 2002 mencatat total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 24,185 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp. 98,77 miliar dan CAR sebesar 24,77%. Sekilas dengan membaca laporan ini, Investor melihat bahwa kinerja perusahaan berjalan dengan bagus. Dengan demikian keputusan-keputusan yang diambil investor akan menguntungkan perusahaan misalnya Investor melakukan pembelian saham Lippo secara besar-besaran. Hal ini tentunya merugikan Investor sebab dengan dasar informasi yang salah maka keputusan yang diambilnya juga tidak tepat. Keadaan yang sebenarnya adalah sebagaimana Laporan Keuangan per 30 September yang disampaikan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002 yang sudah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja dimana total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp. 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23%.

Lalu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sendiri sudah menyatakan terdapat kekuranghati-hatian yang  menyebutkan adanya kekuranghati-hatian Direksi Bank Lippo dalam mencantumkan kata “diaudit” dan opini Wajar tanpa Syarat pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002.

Sementara dalam kapasitasnya sebagai bank, Bank Lippo bisa terancam sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selengkapnya berbunyi:

“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a.         membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalampembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b.         menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidakdilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatubank;

c.          mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, ataumenghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi ataurekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyarrupiah)”.

Selain itu, menyangkut kasus tidak dilaporkannya perubahan kepemilikan yang signifikan, Lippo bisa terjerat pasal 87 pasal (2,3) dan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.

Tidak aneh kalau Koordinator Badan Pekerja ICW, Teten Masduki, yakin bahwa dalam kasus Lippo bukan hanya UU Pasar Modal dan UU Perbankan yang bisa diterapkan, tetapi juga  UU Tindak Pidana Korupsi.

  1. PENUTUP

Dalam bisnis aspek hukum pun sangat mempengaruhi terwujudnya persaingan yang sehat, dengan kata lain berbagai permasalahan yang terjadi pada dunia bisnis yang di akibatkan dengan “curangnya” pelaku bisnis dikarenakan etika bisnis dan peranan hukum belum berjalan sebagai semestinya.

Padahal, tanpa adanya sistem hukum yang mapan, misalnya segala kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal diatas kertas; hak cipta hanya sebuah buah bibir; dankurs atau mata uangpun bisa berubah kapan saja. Jika kepastian hukum begitu minim, jelaskah bisnis tidak akan berkembang begitu baik.

Target terpenting dalam kegiatan bisnis adalah peningkatan profesionalisme para pelaku pasa sehingga terhindar dari praktek persaingan usaha tidak sehat/ monopoli dan perbuatan yang merugikan konsumen/pengguna barang dan jasa. Praktek-praktek seperti persaingan usaha tidak sehat/monopoli dan perbuatan yang merugikan konsumen/pengguna barang dan jasa akan membuat pasar menjadi tidak efisien.

Hukum berperan dalam hal mencegah dan menangani kasus serta memberikan hukuman pidana, perdata dan administratif bagi para pengusaha yang melakukan praktik kecurangan seperti monopoli dengan dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA :

Dacin, Tina. dkk. 2011. Artikel “Unethical Conduct Within Organizations: Understanding and Preventing Fraudulent Behavior ” dalam Journal of Business Ethics. Tersedia: http://aaahq.org/calls/JBE_Fraud_Issue.pdf(15 desember 2019)

Anogara, Pandji. 2007.  Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7656/adakah-unsur-pidana-yang-bisa-menjerat-direksi-bank-lippo/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *