KARYA TULIS BULAN FEBRUARI 2019

“Prostitusi Online Menyebabkan Pertentangan Status Si Wanita”

Oleh : Aliffya Utari Suryana

BAB I

PENDAHULUAN

            Perkembangan sebuah Negara diikuti pula dengan perkembangan di bidang lainnya yang dapat merubah sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat. Perubahan atau perkembangan teknologi misalnya, berawal dari hanya menggunakan media komunikasi berupa kentongan kini di era modernisasi ini teknologi telah berkembang pesat menjadi serba digital yang lebih memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Kemajuan teknologi berbarengan dengan globalisasi yang masuk ke bangsa kita dan dikemas dengan perpaduan industrialisasi, urbanisasi dan perubahan mekanisme sosial sehingga menciptakan sebuah masyarakat modern yang didalamnya terjadi perubahan aspek norma kehidupan sehingga terciptalah berbagai masalah sosial. Norma-norma tersebut perlahan saling bergesekan dengan westernisasi yang merupakan sebuah dampak masuknya globalisasi pada bangsa kita, sehingga sudah tidak asing lagi di telinga jika terdengar berbagai persoalan mengenai individu yang berperilaku menyimpang dan menyebabkan konflik sosial.

            Norma kesusilaan merupakan sebuah landasan dasar individu bertingkahlaku di kehidupan bermasyarakat yang sanksinya apabila individu tersebut tidak sesuai dengan nilai norma kesusilaan berupa pertentangan batin, labeling, dikucilkan dari lingkungan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu wujud penyimpangan terhadap norma susila yang telah menjadi penyakit dikehidupan masyarakat. Prostitusi atau pelacuran di negara kita dianggap sebagai kejahataan moral dan kegiatan tersebut dianggap melawan hukum.

            Dengan perkembangan teknologi digital di era modern ini para penyedia jasa prostitusi atau yang biasa disebut dengan pelacur/ PSK/ kimcil/perek sudah tidak perlu lagi mejajakan dirinya di area-area lokalisasi. Pelacur atau wanita tunasusila dapat diartikan sebagai seorang wanita yang tidak beradab karena melampiaskan hasrat seksualnya dalam bentuk penyerahan diri kepada seorang pria dan mendapat imbalan jasa/bayaran atas pelayanannya. Dikehidupan modern ini para pekerja seks merasa diberikan kemudahan dalam memasarkan dirinya melalui media online yang diperantarai oleh seorang mucikari. Mucikari merupakan sebutan bagi penadah para wanita tunasusila ini yang kemudian diserahkan kepada seorang pria hidung belang.

            Beberapa minggu yang lalu bangsa kita digemparkan dengan berita prostitusi online yang dilakukan oleh seorang artis ternama. Prostitusi artis di kota Surabaya di bongkar oleh jajaran polda Jatim, dan dua artis terciduk saat sedang beraksi di sebuah hotel. Tak main-main salah seorang artis ini mematok tarif yang terbilang lumayan mahal untuk sekali kencan dengan nominal Rp. 80 juta. Tidak hanya mucikari saja yang ditetapkan sebagai seorang tersangka dalam kasus ini, melainkan seorang artis yang melakukan pelacuran tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Artis tersebut diduga terlibat dan berhubungan langsung dengan mengirimkan foto kepada mucikari. Dengan keterlibatan artis yang berinisial VA dalam kasus prostitusi online melanggar pasal undang-undang ITE nomor 27 ayat 1 hukuman pidana maksimal 6 tahun. Ditetapkannya VA sebagai tersangka memuat opini dan pertanyaan publik dari berbagai kalangan masyarakat bahwa pantaskah seorang wanita ditetapkan sebagai tersangka ataukah si korban?

BAB II

PEMBAHASAN

Prostitusi online adalah sebuah media penyedia jasa prostitusi melalui sistem daring dengan mengandalkan berbagai media sosial. Dengan memanfaatkan berbagai fitur live chat di media sosial kini para pengguna jasa PSK dapat dengan mudah melakukan booking kepada  wanita yang ia pilih. Pada era milenial munculnya aplikasi-aplikasi jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram, serta website seolah semakin memfasilitasi individu dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali human trafficking.

            Sudah bukan hal yang tabu lagi bagi bangsa kita tentang pelacuran. Karena sejatinya sejak masa kolonialisme kegiatan pelacuran telah ada di bangsa Indonesia. Banyak wanita yang diperbudak dan dipaksa untuk “melayani” kebutuhan biologis para tentara.

            Beberapa tahun belakangan ini kasus prostitusi online di Indonesia menjadi pusat perhatian dan perbincangan publik. Sebelum munculnya berita penggrebekan VA mungkin kita pernah mendengar berita penangkapan seorang mucikari berinisial RA. Lalu beberapa hari yang lalu terungkap pula kasus prostitusi online di daerah Purwokerto. Pada kasus tersebut berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Banyumas saat melakukan patroli cyber yang dilakukan pihaknya mengenai postitusi online di media sosial twitter.

            Penangkapan dan penetapan VA sebagai seorang tersangka dalam kasus prostitusi online beberapa waktu lalu sontak mengejutkan publik. Pasalnya bagaimana bisa seorang wanita yang idealnya tampak “as the preserver of the social order and standard bearers of morality and decency”,[1]yaitu wanita sejatinya sebagai pelindung tatanan sosial serta penjaga nilai-nilai moralitas dan kesusilaan. Diketahui bahwa VA terlibat secara langsung dalam kasus prostitusi tersebut dengan munculnya bukti-bukti keterlibatan VA yang turut menjajakkan dirinya dengan mengirimkan beberapa video dan foto panas kepada sang mucikari. Serta bukti-bukti lain yang semakin menguatkan VA sebagai tersangka antara lain ditemukannya chatting yang dianggap tidak sesuai etika dan nilai kesusilaan. Tuduhan VA melacurkan diri diperkuat pula dengan keterangan seorang mucikari bahwa VA meminta dicarikan pelanggan. Oleh sebab itu tak heran jika VA ditetapkan sebaagai tersangka dan terjerat pasal undang-undang ITE nomor 27 ayat 1 hukuman pidana maksimal 6 tahun.

            Menelaah kasus VA yang ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan turut mengirimkan beberapa foto atau video yang mengandung unsur pornografi, bahwa sejatinya telah ada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. UUP tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Sementara itu, menurut UUP pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[2]

  Perbuatan yang dilarang oleh pasal 30 yaitu menyediakan jasa pornografi. Ada dua jasa pornografi yang di sediakan si pembuat yang dilarang, yaitu (1) jasa pornografi menawarkan layanan seksual dan (2) jasa pornografi mengiklankan layanan seksual. Menawarkan adalah mengajukan dengan cara menunjukkan, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut melakukan perbuatan tertentu terhadap apa yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan tersebut adalah layanan seksual.

            Layanan seksual adalah layanan yang berhubungan dengan alat kelamin dan atau nafsu syahwat. Suatu layanan yang diberikan kepada orang dalam rangka orang menyalurkan atau melampiaskan nafsu seksualnya.

            Dalam tindak pidana Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2) yang harus selesai ialah perbuatan menyediakan jasa pornografi. Tidak penting apakah sudah atau belum orang yang memakai jasa pornografi tersebut. Adanya orang yang sudah menggunakan jasa pornografi yang ditawarkan si pembuat, sekedar sebagai keadaan yang memperkuat pembuktian bahwa si pembuat benar telah menyediakan jasa pornografi.

            Ditinjau dari paparan beberapa pasal diatas baik secara langsung maupun tidak langsung mampu menjerat seorang wanita (wanita tunasusila) sebagai tersangka karena dianggap sebagai pemeran utama dalam kegiatan prostitusi. Tetapi apakah adil apabila seorang wanita pelacur dijadikan sebagai tersangka sedangkan para penikmat jasa tersebut (pria hidung belang) masih dapat berlenggang bebas?

            Dengan ditetapkannya VA sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online tentu saja membuat polemik pro kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa VA merupakan korban. Prostitusi merupakan sebuah jebakan lingkaran setan karena sejatinya tidak ada wanita yang ingin menjajakan tubuhnya  agar dapat dinikmati oleh pria (melacurkan diri). Seorang wanita dieksploitasi secara seksual dengan adanya paksaan  yang tentu saja melukai kodrat seorang wanita.

            Terbongkarnya inisial VA ke muka publik tentu menjadi sorotan khayalak ramai, namun secara tidak sadar perbuatan tersebut telah melanggar hak seorang wanita dari rasa aman. Hancurnya martabat serta nama baik yang selama ini dijunjung tinggi tentu menimbulkan tekanan psikis bagi seorang wanita. Media juga termasuk salah satu faktor yang makin memperkeruh keadaan dengan membongkar identitas, tarif, foto para pelacur namun tidak mengungkap siapa pengguna layanan tersebut.  

            Sangat disayangkan memang jika hanya seorang pelacur saja yang ditetapkan sebagai tersangka karena sejatinya ia adalah wanita yang merupaka korban eksploitasi seksual dala  perdagagan perempuan tetapi dengan asyiknya para lelaki yang menggunakan jasa tersebut masih dapat berlenggang bebas tanpa diketahui identitasnya dimuka umum.

            Banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita melacurkan dirinya. Salah satu alasannya yaitu secara komersialisasi, dimana seorang wanita mampu menyalurkan gairah seksualitasnya dan meperoleh keuntungan berupa imbalan uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Merosotnya nilai kesusilaan dan kurangnya ketaqwaan kepada agama juga termasuk salah satu faktornya. Bagaimana bisa seseorang yang beragama dengan sengaja menjajakkan dirinya untuk dinikmati seseorang yang bukan muhrimnya jika tidak adanya nilai ketaatan atau ketaqwaan dalam kehidupan beragama.

Motif lain yang mempengaruhi seorang wanita terjerat dalam prostitusi adalah karena tekanan ekonomi. Keadaan dimana seseorang tidak memiliki pendidikan yang  cukup serta keterampilan dalam dunia kerja membuat seorang wanita rela melacurkan diri untuk mendapatkan uang serta memperoleh penghidupan yang layak.

Disintegrasi dan disorganisasi dalam kehidupan keluarga, broken home, salah satu orang tua pergi. Sehingga menyebabkan seorang anak gadis terluka batinnya karena merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan sengsara secara emosional, kemudian memberontak lalu menghibur diri dengan terjun di dunia pelacuran.

Dampak dari kegiatan prostitusi sangatlah beragam. Dimulai dari menyebarnya penyakit kelamin karena terjadinya pasangan seks yang berganti-ganti. Merusaknya sendi-sendi kehidupan rumah tangga seseorang, yang dimaksudkan disini adalah apabila seorang pelacur atau lelaki hidung belang telah hidup berumah tangga dan memiliki pasangan. Menyebabkan merosotnya moral di lingkungan remaja yang dapat merusak sendi-sendi norma kesusilaan, kesopanan, hukum dan agama.

Ironisnya pemerintah kurang cepat tanggap dalam memberantas kasus prostitusi baik secara online maupun lokalisasi. Pemerintah hanya melakukan sejumlah kegiatan seperti penutupan lokalisasi dan melakukan pelatihan, penyuluhan kepada seorang pekerja seks tanpa melakukan pendampingan secara terfokus. Pasalnya apabila tidak dilakukan pendampingan terhadap para pekerja seks komersial ini mereka bisa saja tetap melakukan pelacuran dan circle tersebut tentu tidaklah dapat berhenti.

Usaha pemerintah yang bersifat preventif pun dirasa masih kurang, karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tentang larangan pelacuran. Perundang-undangan yang melarang tentang penyelenggaraan pelacuran kurang diketahui para tunasusila tersebut sehingga mereka masih dengan percaya diri melacurkan dirinya.

Tetapi sejauh ini dalam menanggulangi berbagai permasalahan mengenai prostitusi kinerja pemerintah sudah cukup baik terlebih lagi jika masyarakat turut aktif berperan serta dalam upaya menghentikan kegiatan prostitusi yang telah mendarah daging pada bangsa ini. Diharapkan kegiatan tersebut dapat berhenti dengan berjalannya waktu agar tidak ada lagi VA selanjutnya.

BAB III

PENUTUP

            Prostitusi online merupakan praktik prostitusi kegiatan pelacuran yang dilakukan dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti twitter, facebook, WhatsApp, instagram dan masih banyak aplikasi lainnya. Kegiatan tersebut diperantrai oleh seorang mucikari yang merupakan penampung dari kegiatan woman trafficking untuk kemudian diserahkan kepada seorang pria hiudng belang. Dari kegiatan tersebut si mucikari mendapat keuntungan dari pria yang menggunakan layanan dari wanita tunasusila.

            Ditetapkannya seorang artis sebagai tesangka dalam kasus prostitusi online menambah cerita panjang kehidupan prostitusi di negara kita ini. Munculnya beberapa argument mengenai seorang wanita dapatkah dijadikan sebagai tersangka ataukah korban ramai diperbincangkan oleh para feminism. Serta dimanakah keadilan bagi seorang pelacur apabila identitasnya diketahui oleh khayalak ramai sedangkn seorang pria yang ia “layani” dirahasiakan identitasnya.

            Banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita terjun ke dunia prostitusi. Kebutuhan hidup yang terus merangkak naik semakin tinggi serta kurangnya daya kreatifitas dalam dunia kerja membuat seseorang wanita rela mengorbankan harga dirinya dan terjun ke dunia prostitusi semata untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi yang baik.

            Melepaskan masalah pelacuran dari faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhinya jelas tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan adil. Dengan semata-mata melihat masalahnya dari kacamata moral, kita tidak dapat melihat proses eksploitasi yang terjadi pada mereka yang sejatinya memerluka perlindungan hukum.

            Dampak dari permasalahan ini adalah cara pandang seseorang terhadap wanita tunasusila yang dianggap sebagai sampah masyarakat dan tidak layak untuk mendapatkan perlindungan sehingga hak-haknya tidak terpenuhi secara sempurna.

            Pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik bersifat represif maupun prefentif untuk menghentikan kegiatan prostitusi. Kesadaran masyarakat merupakan peran utama untuk membantu kegiatan pemerintah dalam upaya tersebut. Jika tidak ada masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial ini, maka kegiatan protitusi akan terus berjalan, sehingga alangkah baiknya jika pemerintah dan masyarakat dapat solid untuk mempertahankan nilai dan norma bangsa Indonesia.

            Sebagai saran sebaiknya pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah menjadikan pendidikan karakter sebagai kurikulum disemua jenjang pendidikan serta membuat dan melaksanakan peraturan dengan menerapkan sanksi yang dapat menibulkan efek jera, sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku prostitusi online

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku         

Adami, Chazawi.2009.Tindak Pidana : Pornografi. Surabaya: PMN

Sadli, Saparinah, dkk.2000.Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.Bandung: Penerbit Alumni

Di Akses Internet

http://aceh.tribunnews.com/2019/01/15/status-vanessa-angel-bisa-jadi-tersangka-pelaku-prostitusi-polisi-ungkap-alasannya?page=3
https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-banyak-predator-seksual-perempuan-dan-anak-anak-berkeliaran/4758446.html

[1] Rita James, Woman and Crime, Encyclopedia of  Crime and Justice Volume 4, The Free Press, New York, 1983, hal. 1665.

[2] Lihat Pasal 1 Angka 1 UUP.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *