KARYA TULIS BULAN JANUARI 2017

“Apakah Kasus Ahok Termasuk Penistaan Agama Sesuai Pasal 156 KUHP?”

Oleh Norcha Satria Adi  Nugroho

Basuki Tjahaja Purnama lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966; umur 50 tahun), atau paling dikenal dengan panggilan Ahok, adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014. Setelah ditetapkan sebagai calon gubernur pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, ia digantikan oleh Soni Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.

Diduga telah melakukan tindak pidana penodaan agama, dan telah ditetapkan menjadi tersangka pada 16 November lalu. Sidang ketujuh telah dijalani demi upaya pembuktian materil akan status Ahok pada dugaan tindakan pidana tersebut. Dugaan tersebut adalah hasil laporan terhadap pidato beliau saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Tuduahan didasarkan pada pasal 156 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Sehubungan dengan pasal tersebut keluarlah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Pada pasal 1 disebutkan : “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pada pidatonya, terkandung suatu penafsiran dari Ahok atas surat Al – Maidah 51, dan dengan senga di mka umum beliau menceritakan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dimana dalam tafsiran tersebut menyimpang dari pokok – pokok ajaran tersebut. Ucapaan maafpun telah dikeluarkan sendiri oleh Ahok pada 10 Oktober 2016 seperti yang telah dilansir dalam bbc.om indonesia.

Dapat kita lakukan analisis terhadap pasal 156 dengan perbuatan dari Ahok bahwa pidato Ahok saat kunjungan kerja di Pulai Pramuka tidak memenuhi suatu tindak pidana, karena dengan jelas disebutkan barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan, sedangkan jika kita lihat kondisi bahwa Ahok sebagai calon gubernur jakarta 2017 tidaklah mungkin seseorang menebar perasaan bermusuhan pada golongan yang mayoritas pemilih adalah golongan yang dinistakan. Pada hakekatnya seseorang sebagai calon menjelaskan keinginannya untuk dipilih dan mendapatkan dukungan sehingga kembali lagi tidaklah mungkin Ahok memang memiliki niat untuk sebaliknya.

Bahwa memang jika kita kembali pada PNPS tahun 1965 pasal 1 perbuatan Ahok memang memberikan penafsiran yang tidak sesuai dengan pokok ajarannya. Tetapi dalam proses penetapannya sebagai tersangka, karena disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”. Dilanjutkan  dengan Pasal 3 “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Terlihat dengan  jelas bahwa belum ada surat peringatan apapun terhadap Ahok atas pidatonya. Dan juga dengan mudah dibuktikan bahwa Ahok tidaklah melanjutkan tindakannya karena atas permintaan maafnya yang telah dikemukakan Oktober lalu.

Kesimpulan bahwa, menurut pasal 156 penulis berargumen bahwa tindakan ahok tidak pernah memenuhi suatu tindak pidanan karena tidak adanya niat dari Ahok. Terlebih lagi bahwa Ahok telah dilanggar haknya karena penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai aturan yang mengatur karena tanpa adanya surat peringatan dan juga tidak adanya perbuatan yang terus menerus.

Sumber :

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/3WsLxrag1286178904.pdf

KUHP pasal 156

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *