KARYA TULIS BULAN JANUARI 2019

“Penembakan Pekerja di Papua Ditinjau dari Sisi Hak Asasi Manusia”

Oleh : Fina Febriyanti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Papua adalah daerah di ujung timur Indonesia yang selama ini masih menjadi perhatian publik nasional dan internasional karena situasinya yang jauh dari kesan kondusif dan aman.Sejak awal, baik saat menjalankan administrasi pemerintahan sebelum PEPERA atau sesudah Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, pemerintah memilih dan menggunakan pendekatan keamanan (militer) dengan dalih menegakan kedaulatan negara,mengikis habis gerakan separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua. Bahkan, pendekatan ini juga dijalankan oleh pusat untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah maupun perlawanan dari kelompok di Papua yang sejak awal menolak integrasi Papua ke Indonesia dengan jalan damai.

Dalam kenyataannya, penanganan konflik Papua tidak berubah walaupun rezimtelah beberapa kali berganti. Hal itu bisa dilihat dengan belum adanya           perubahan secara jelas terhadap kebijakan pusat setelah 50 tahun lebih integrasi Papua ke Indonesia. Banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di papua, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Itu pun yang diketahui, tak terhitung juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam yang belum diketahui hingga saat ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun kelompok terhadap warganya itu tak pernah diselesaikan satu kasus pun hingga saat ini. Bahkan KOMNASHAM juga belum bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua ini dan cenderung acuh tak acuh. Di papua pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di papua sudah cukup memprihatinkan, dan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Papua dan umumnya di lakukan oleh kelompok orang terhadaprakyat pribumi di papua.

Sampai dengan saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM  di papua  belum diselesaikan secara maksimal, dan dengan adanya hal inilah yang menyebabkan timbulnya akar konflik antara rakyat pribumi dengan pemerintah Indonesia. Hal ini menarik untuk dikaji dengan memfokuskan pada kasus penembakan pekerja di Papua dari sudut pandang Hak Asasi Manusia yang akan dikaji secara yuridis dan normatif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah unusur unsur Pasal 1 UU No.39 tahun 1999 terpenuhi oleh kasus penembakan di papua?

2. Bagaimana transparasi  kasus penembakan pekerja di Papua?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penerapan UU No 39 th 1999

Menurut Pasal 1 Angka 6. No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah

 “setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia sesorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang dan tidak mendapatkan atau dikwatirkan tidak akan memperoleh  penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah

“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia sesorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,  berdaasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijaknya. Sehingga dapat ditarik pertanyaan apakah penembakan pekerja di papua merupakan pelanggaran hak asasia manusia?. Berdasarkan pendapat Arat[1] mengenai hubungan globalisasi dengan hak asasi manusia, adalah sebagai berikut :

“Globalization and Human Rights, as a whole, is concerned about understanding the “phenomenon” of globalization and its impact on human rights, whether it establishes a threat to human rights or creates opportunities for the advancement of human rights“

            Merujuk pada pernyataan Arat tersebut, globalisasi menjadi pisau bermata dua yang keberadaannya bisa menjadi ancaman bagi isu HAM ataupun sebaliknya, meningkatkan kemajuan HAM meskipun tidak dapat dicapai dengan mudah dalam proses implementasinya Arat[2] menjelaskan sebagai berikut :

“Globalisation increase the interaction among people, integration of markets, and development of common norms and values— are essentially neutral and can offer great opportunities to people. The advancement of human rights, for example, has been a part of the globalization process: a set of norms and values has been recognized as universal human rights, even though they may not be fully accepted or implemented”.

            Sehingga dapat di simpulkan penembakan pekerja di papua merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena memuat unsur-unsur pada pasal 1 UU No.39 tahun 1999 serta memuat dengan keterkaitan golobalisasi dan hak asasi manusia (HAM).

  1. Unsur perbuatan seseorang atau kelompok

Dalam kasus ini penembakan dilakuakan oleh sebuah kelompok pimpinan Egianus Kogoya, yang merupakan sempalan dari kelompok Kelly Kwalik, komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tewas dalam penyergapan pada 2009. kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu berkekuatan sekitar 50 orang, dengan sekitar 20 pucuk senjata api.Sebelum secara spesifik menyebut Egianus Kogoya, menyebut para pelaku adalah Kelompok Kriminal Bersenjata, yang mereka istilahkan KKB.

  • Unsur  mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia sesorang

Dalam kasus ini dapt di katakan memenui unsur mencabut hak asasi manusia seseorang karena adanya pembunuhan yang di sengaja baik yang tidak di sengaja, serta dalam julamlah banyak. Hal ini dapat di simpulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dengan cara mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia baik disengaja maupun tidak disengaja.

2.2 transparasi kasus penembakan di papua

Clifford Bob[3] memaparkan berbagai pandangan dan argumennya mengenai keterkaitan antara globalisasi dan maraknya kampanye hak asasi manusia saat ini. Ia mengemukakan berbagai alasan mengapa isu tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini mencuat ke publik begitu cepat. Media menjadi kunci utama yang sangat diperlukan untuk membantu isu tersebut mendapatkan keadilan dari berbagai lembaga hukum. Dalam hal ini, media sebagai alat dan langkah awal untuk mendapatkan perhatian dunia.

Meskipun demikian, isu ini tidak hanya sebatas diketahui secara global melainkan harus ada tindak lanjut, globalizing issues demand discussion. Juwariyah[4] mengungkapkan bahwa konsep hak asasi manusia secara signifikan semakin dikuatkan dengan kemunculan non-governmental organisation yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia, seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan institusi internasional yang berbasis pada hak asasi manusia seperti International Criminal Court dan United States Commission on Human Right. Langkah selanjutnya inilah yang kemudian menjadi penting.

BAB III

PENUTUP

3.1 kesimpulan

Berdasarkan pandangan yuridis nornatif, penembakan di papua merupakan pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat karena menyangkut penghilangan nyawa orang banyak, dan dalam Kasus tersebut pelakunya merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata yang dimana ada yang memberikan komando atau perintah kepada Kelompok tersebut untuk melakukan pengejaran dan pembunuhan kepada pekerja-pekerja tersebut. Kasus ini harus segara diusut oleh Pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum di Indonesia dan dicari tahu penyebab KKB ( Kelompok Bersenjata Kriminal ) tersebut melakukan penembakan dan pembunuhan tersebut. Pelanggaran HAM di Indonesia sudah tidak bisa ditolerir lagi dan harus mendapatkan hukuman yang tegas kepada pelaku terutama dalam penghilangan nyawa seseorang karna hal tersebut merupakan Hak yang melekat pada diri Manusia dan Hak tersebut tidak dapat dicabut ataupun dikurangi dalam Keadaan apapun. Aparat Penegak Hukum harus menyelesaikan kasus ini secepatnya karna kita tidak bisa membawa Kasus Pelanggaran HAM ini ke ranah Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

  1. https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/05/pj9ash428-komnas-ham-jangan-langgar-ham-usut-pembunuhan-di-nduga
  2. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140
  3. https://www.liputan6.com/news/read/3799329/headline-kelompok-bersenjata-tembak-31-pekerja-di-papua-apa-motifnya

SUMBER DARI UNDANG-UNDANG.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999


[1] Arat, Zehra F. Kabasakal. (2003). The Globalization of Human Rights, edited by Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle, and Anne-Marie Gardner. Tokyo: United Nations University Press hlm 75.

[2] ibid

[3] Bob, Clifford. (2013). Globalization and the construction of human rights campaign. Diakses dari http://beingir.tumblr.com/post/41840186328/globalization-and-the-social-construction-of-human.

[4] Juwariyah, Asih. (2012). Isu-isu global hak asasi  manusia. Diakses dari http://kanshaforlife.wordpress.com/2012/10/04/isu-isu-global-hak-asasi-manusia/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *