PELINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Disusun Oleh :

Internal Affairs ALSA LC Unsoed

BAB I

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkanya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang banyak terjadi di negara seluruh dunia. Dikutip dari World Health Organization (WHO) Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Sehingga Pemerintah Pusat melalui Satuan Gugus Tugas Nasional Pencegahan COVID-19 memberikan anjuran kepada masyarakat untuk melakukan segala aktifitas seperti belajar, bekerja dan berbadah dari rumah sebagai bagian dan penerapan social distancing. Langkan ini sebagai upaya preventif yang cukup optimal dalam penyebaran COVID-19. Dengan dilakukan social distancing atau karantina mandiri dari rumah diharapkan dapat  memutus rangkai penyebaran dan dapat membantu para tenaga medis supaya tidak ada pelonjakan pasien yang terpapar corona virus.

Selama hampir empat bulan belakangan ini corona virus mulai menyebar di Indonesia dan semakin harinya penambahan kasus bar uterus bertambah. Hal ini menyebabkan dibutuhkanya tenaga yang sangat kerasa dari para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penangganan wabah ini. Banyaknya penambahan pasien postif corona tidak seimbang dengan jumlah tenaga medis dan fasilitas yang tersedia. Tenaga medis mengorbankan banyak hal demi merawat pasien yang terpapar virus ini, bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus rela menginap di rumah sakit tempat isolasi demi bisa memberikan pelayanan yang baik dengan harapkan pasien yang sudah terpapar akan segera bisa sembuh. Di tengah melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Tanah Air, kita sering mendengar keluhan seputar ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)  bagi para petugas medis yang sangat kurang. Padahal, APD terutama sangat diperlukan oleh para tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan para penderita COVID-19.

Akibat kurangnya APD menyebabkan banyaknya tenaga medis yang terinfeksi virus ini dan harus di rawat. Tidak sedikit pula para dokter dan perawat yang gugur disaat berjuang merawat pasien yang terinfeksi dikarena minimnya fasilitas pendukung mereka dalam menjalankan tugasnya. Padahal kalau kita lihat lagi tenaga meris merupakan garda terdapan dan dituntut untuk siap siaga menanggani virus ini. Disini penulis mengutip dari liputan6.com dimana terdapat satu keluarga tenaga medis asal Kecamatan Kedungdung Sampang, Jawa Timur terinfeksi dan meninggal karena virus corona (COVID-19). Secara beruntun, istri W, seorang bidan, kemudian anak dan menantunya yang juga pasangan dokter dan perawat serta seorang cucu yang masih berusia 3 tahunan juga dinyatakan positif COVID-19. Menurut Juwardi, pada 5 Juni lalu, pasien W meninggal dunia setelah menjalani perawatan isolasi di RSUD Sampang. Sehari berselang, istrinya juga meninggal dunia, keduanya berstatus PDP. Pada Minggu, 14 Juni 2020, giliran Dokter D yang meninggal dan sehari berselang, dirinya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR. Kasus ini menambah banyaknya tenaga medis yang gugur pada saat berjuang menaggani virus ini. Oleh karena itu berdasarkan penjabaran diatas disini tujuan ditulisnya penulisan ini untuk menjelaskan hak-hak apa saja yang didapat para tenaga medis dan bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga medis selama menjalani tugas untuk menaggani COVID-19. Maka penulis mengambil judul PELINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB II

PEMBAHASAN

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.[1] Menurut Pasal 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatakan “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.[2] COVID-19 dapat disebut sebagai wabah dimana merupakan suatu virus yang menyerang pernafasan manusia dan dapat menular dari satusama lain sehingga kian hari terdapat peningkatan yang sangat signifikan masyarakat yang terpapar virus corona (COVID-19).

Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sydney menyatakan bahwa social distancing terbukti mampu mengontrol penyebaran COVID-19. Arindam Basu seorang professor epidemiologi dan kesehatan lingkungan dari Universitas Canterburry, Selandia Baru mengungkapkan bahwa jaga jarak sosial mengacu pada cara menciptakan penghalang jarak fisik antara dua atau lebih orang sehingga penularan virus dapat dicegah atau dihentikan.[3]

Mengutip data dari website Gugus Tugas Percepatan Penangganan COVID-19, terhitung pertanggal 18 Juni 2020 sudah terkonfirmasi 42.762 orang positif COVID-19. Dari data tersebut sebanyak 16.798 orang dinyatakan sembuh dan 2.339 orang meninggal.

Tingginya peningkatan kasus ini setiap harinya maka semakin berat beban yang harus di tanggung oleh para tenaga medis selaku garda terdepan yang dituntut harus siap siaga dalam menggani wabah ini. Tenaga Kesehatan adalah setaip orang yang mengabdikan diri dalam bidnag kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk sejenis terntentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.[4] Oleh sebab itu tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penangganan virus corona ini. Seabagai pihak yang memiliki peran penting maka tenaga medis harus turut dilengkapi dengan fasilitas yang memadai guna melindungi diri mereka selama berhadapan langsung dengan pasien yang terpapar virus corona. Penyediaan Alat Pelindung Diri / APD merupakan hal yang paling diperlukan. Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau bantuan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Mengenai APD menurut Pasal 1 Angka 2  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker adalah:

Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dan potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan.”

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 5 UU 36/2009 dikenal juga alat kesehatan, yaitu:

 “ Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.”

Berkaitan dengan penyediaaan fasilitas yang memadai untuk tenaga kesehatan seperti misalnya APD, maka dapat juga dijelaskan mengenai hak-hak tenaga medis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No 36 Tahun 2014 yaitu :

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

  1. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
  2. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
  3. menerima imbalan jasa;
  4. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilainilai agama;
  5. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
  6. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sering kali dalam praktiknya tenaga medis tidak mendapatkan haknya yang berupa menerima informasi yang lengkap dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya, Pelanggaran terhadap tenaga media terkait dengan pelayanan pasien COVID-19 yang sering terjadi adalah pasien tidak memberikan informasi secara jujur terhadap kondisinya sebagai ODP atau PDP sehingga semakin rawan penularan COVID-19 yang tentunya memberikan dampak efek domino baik pada dokter, paramedis, pasien lain dan bahkan keluarganya, Biasanya yang melatar belakangi pasien tidak jujur terhadap kondisinya dikarenakan ada ketakutan pada diri pasien untuk mengakui kalau ia terpapar corona virus karena takut mendapatkan sanksi social dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Hal seperti ini banyak terjadi dilapangan. Minimnya kesadaran dan pengetahuan pada diri masyarakat akan wabah ini menyebabkan efek yang domino. Menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk mampu memberikan sosialisasi atau pengarahan mengenai virus corona ini supaya tidak menimbulkan ketakutan yang berlebih pada diri masyarakat awam. Serta dengan demikian maka untuk masyarakat yang sudah terlanjur terpapar virus ini tidak perlu takut untuk mengakui dan menjalankan segala perawatan untuk kesembuhanya.

Adanya hubungan yang baik antara tenaga medis dengan pasien dapat memperkecil penyebaran vurus kepada diri tenaga medis. Hubungan antara pasien dengan tenaga medis secara yuridis tercipta dengana danya perjanjian teurapeutik antara pasien dengan tenaga medis yang melahirkan hak dan kewajiban [5] Perlindungan terhadap tenaga kesehatan juga telah diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan ganti rugi. Demikian juga di dalam Pasal 9 ayat (1) juga telah diatur secara tegas bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 9 UU Wabah Penyakit Menular ini sungguh telah adil dan sepadan dengan risiko yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan. Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan juga dapat diberikan melalui tuntutan tindak pidana kepada masyarakat yang masih tidak tertib untuk melaksanakan protokol penanggulangan wabah penyakit menular yang berdampak pada tertularnya tenaga kesehatan atau bahkan mengakibatkan meninggal dunianya tenaga kesehatan maupun orang lain yang ikut terpapar. Tidak tertibnya melaksanakan standar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dapat dikatakan memenuhi unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.[6]

Berdasarkan penjelasan diatas maka Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada tenaga medis merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Diperlukanya kerjasama yang besar anatara pemerintah, tenaga medis dan masyarakat untuk menanggulangi wabah ini. Supaya tenaga medis dapat terus terjamin keselamatannya dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan pengangganan wabah ini.

BAB III

PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlingdungan hukum tenaga medis terdapat pada UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan  UU 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Perlindungan terhadap tenaga medis yang dapat dilakukan yaitu berupa penyediaan APD selaku fasilitas pendukung, adanya hubungan yang baik antara tenaga medis dengan pasien serta penehuhan hak-hak tenaga medis yang diatur didalam peraturan perudang-undanga.

  1. SARAN

Dalam fase seperti ini diperlukanya kerjasama yang kuat antara pemerintah, tenaga medis dan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan kedisiplinan yang tinggi maka akan mempermudah tenaga medis dalam menjalanin tugasnya dan memperkecil pula tingkat kematian atau gugurnya tenaga medis dikarenakan melakukan penangganan virus corona.

DAFTAR PUSTAKA

Driyarkara, Melawan Corona : Lindungi Tenaga Medis, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nuryuniarti Rissa, Endah Nurmahmudah, 2019, Hukum Kesehatan dan Bidan, Jawa Barat : Edu Publisher

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Medis

https://lldikti5.ristekdikti.go.id/home/detailpost/COVID-19-urgensi-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan,

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public


[1] https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public

[2] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

[3] Driyarkara, Melawan Corona : Lindungi Tenaga Medis, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma

[4] Rissa Nuryuniarti, Endah Nurmahmudah, 2019, Hukum Kesehatan dan Bidan, Jawa Barat : Edu Publisher, hlm.8

[5] Ibid, hlm 7

[6] https://lldikti5.ristekdikti.go.id/home/detailpost/COVID-19-urgensi-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan, diakses pada 19 Juni 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *