KARYA TULIS BULAN MARET 2018

MENGKAJI KELAYAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAROKOTIKA
oleh : Anang Riyan Ramadianto

1. LATAR BELAKANG
Latar belakang penulisan Karya Tulis karena dewasa ini peredaran narkotika di Indonesia semakin merebak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia bukan saja sebagai tempat peredaran narkotika tetapi sudah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Untuk mencegah kejahatan ini maka pemerintah mengeluarkan banyak Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika yang sekarang dipergunakan yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu Pidana Mati, polemik ini misalnya mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga yang mengatan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika. Penjatuhan pidana mati terhadap subjek tindak pidana narkotika serta efek jera yang ditimbulkan dari vonis mati oleh pengadilan terhadap pelaku atau yang potensial menjadi pelaku jenis kejahatan tersebut dilakukan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan. Korban dari tindak pidana narkotika pada umumnya adalah remaja yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Indonesia.
Tujuan umum dari penulisan Kartul ini adalah untuk dapat mengetahui secara mendalam terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang Undang No 35 Tahun 2009 di Indonesia. Selain tujuan umum disini juga terdapat tujuan khusus yaitu Untuk menemukan bagaimana penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang kedua adalah untuk dapat mengetahui apakah pencantuman pidana mati dalam Undang Undang Narkotika masih relevan diterapkan di Indonesia.
2. ANALISIS
Eksistensi pidana mati sebagai sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP ditinjau dari sejarah hukum merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bersifat politis yaitu untuk memperkokoh kekuasaan Kolonial Belanda terhadap negara jajahannya. Sebab sejak tahun 1870 di dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, sanksi pidana mati sudah dihapuskan. Akan tetapi hal serupa tidak dilakukan terhadap Weiboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI atau KUHP yang diberlakukan sekarang).
Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujiyono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.
Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan tiga permasalahan pokok didalamnya, yaitu: 1. masalah landasan filosofis pemberlakuannya, 2. penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, 3. cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.
Saya setuju dengan keputusan hakim yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika. Dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu yang berupa mengeksport norkotika secara terorganisir adalah merupakan kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila narkotika berhasil di eksport.
Menurut pandangan saya, pidana mati akan selalu menimbulkan polemic dalam masyarakat, ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang kontra. Polemik ini akan selalu muncul karena didalam masyarakat yang heterogen akan selalu ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang pidana mati. Disatu sisi mereka yang pro menganggap pidana mati itu perlu untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan dan untuk melindungi masyarakat dari orang-orang seperti itu. Dan mereka yang kontra dengan pidana mati lebih didasarkan pada alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan. Pidana mati masih perlu tetap dipertahankan dalam hukum di negara kita ini. Dalam era globalisasi saat ini dimana perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat termasuk juga perkembangan kejahatan yang tidak jarang dapat membahayakan generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa maka pidana mati masih sangat diperlukan. Selain karena alasan tersebut dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengijinkan adanya pidana mati dengan memberikan batasan-batasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, maka pidana mati tetap boleh ada selama dapat menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan untuk mecegah segaja tindakan yang berupaya dapat memecah kesatuan bangsa.
Bahwa ancaman pidana mati yang ada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan extra ordinary crime. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika.
3. KESIMPULAN
Maka dapat disimpulkan bahwa Pidana Mati dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narokotika secara jelas tidak bertentangan dengan konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan ketika dikaitkan dengan Pancasila, hukuman mati bagi pengedar narkoba sangatlah cukup mengingat narkoba termasuk dalam kejahatan extra ordinary crime, dimana kejahatan ini termasuk kejahatan berat yang harus diberantas, disamping konstitusi kita UUD 1945 dimana UU No. 35 Tahun 2009 mengatur hal khusus mengenai penyalahgunaan narkoba maka sesuai dengan adegium lex specialis derogate legi generali, yang khusus menyampingkan yang umum.

Sumber :
-J.E. Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta.
-Pijiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, h.2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *