KARYA TULIS BULAN MARET 2017

 

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dilihat dari Perspektif UU No.23 Tahun 2004”

Evaria Alfiani Rahendra

E1A016062

            Perempuan seringkali dianggap makhluk yang lemah dan sering menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan sebagai “tiang wingking” dalam bahasa Jawa yang artinya orang belakang, maksudnya adalah perempuan hanya memiliki kewajiban bekerja di dapur, kasur, dan sumur. Seiring berjalannya waktu hak-hak perempuan mulai diperhatikan dengan dibentuknya UU dan peraturan-peraturan lainnya yang melindungi hak-hak perempuan diantaranya adalah UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai upaya menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar hak-hak wanita dapat terlindungi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 meliputi :

  1. suami, isteri, dan anak;
  2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada

huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang

menetap dalam rumah tangga; dan/atau

  1. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Karena hak-hak perempuan sudah dilindungi oleh hukum sehingga sebagai perempuan harus memahami adanya Undang-Undang tersebut sehingga ketika ada perlakuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sehingga ada jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.             Kalau dipertanyakan apakah ada hubungan peranan-peranan manusia di masyarakat dengan hukum? Dapat dikemukakan pendekatan yang bersifat timbal-balik dan saling mempengaruhi yang dikemukakan Chambliss dan Saidman, dimana digambarkan bahwa peranan dari kekuatan sosial yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat yang diatur oleh hukum melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum.1) Sesuai Pasal 13 UU No.23 Tahun 2004 Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi

dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

  1. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
  2. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
  3. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
  4. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Dengan terlindunginya hak-hak perempuan, perempuan dapat berkarya, dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan begitu jumlah angka pengangguran dapat berkurang, dan perempuan yang terhindar dari KDRT akan dapat mendidik anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *