KARYA TULIS BULAN MEI 2017

“TINJAUAN HUKUM BAGI PENYEBAR BERITA PALSU (HOAX) MENURUT UNDANG-UNDANG ITE”

Hendry Hamonangan Siahaan

Karya Tulis Bulan April

Dewasa ini Indonesia diperhadapkan dengan berita palsu apalagi setiap menjelang pemilihan kepala daerah, namun seberapa sulit membedakan hoax dan kebebasan berpendapat ? Dari survei yang saya adakan melalui mesin pencari google[1] menghasilkan pendapat dari 35 responden dengan rincian 26 menganggap membedakan hoax dan kebebasan berpendapat itu hal yang mudah sedangkan 9 orang menganggap cukup sulit.

Berita palsu(hoax) dimuat dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE (UU ITE) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Penulis membagi dua hal yang harus di garisbawahi dalam pasal ini, pertama kata ‘dan menyesatkan’ dan juga kata ‘dalam Transaksi Elektronik’. Dalam pasal ini lebih tepat menggunakan kata ‘dan/atau’ karena berita bohong belum tentu menyesatkan seperti halnya kartun-kartun yang sarkasme dan berbau politik namun belum tentu menyesatkan terlebih jika menggunakan kata ‘dan’ maka harus memenuhi unsur ‘bohong’ dan ‘menyesatkan’. Kata kedua adalah ‘dalam Transaksi Elektronik’ maka yang dimaksud pelaku penyebar berita bohong pada UU ITE yakni dalam konteks ‘Transaksi Elektronik’ bukan dalam konteks politik maupun kampanye seperti yang sering diberitakan belakangan ini. Berita bohong atau dikenal juga dengan hoax dalam UU ITE lebih menjurus ke berita bohong yang bertujuan akhir pada transaksi elektronik seperti pemberitaan bohong atas potongan harga pada  produk tertentu, gratis pengisian bahan bakar di SPBU karena hari tertentu, hingga yang paling sering terjadi adalah pemberitaan melalui pesan singkat di mana pelaku mengabarkan bahwa korban mendapatkan hadiah seperti mobil atau pun sepeda motor namun diakhir pembicaraan korban  diharuskan mentransfer sejumlah uang dengan nominal tertentu dengan alasan biaya operasional. Menurut hemat penulis, dalam pasal ini juga jika ditemukan berita bohong namun tidak mengakibatkan kerugian pada konsumen tidak dapat dilakukan pemidanaan.

Sumber: http://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/pertamina-hoaz_20170219_164147.jpg

Sumber: https://safri4di.files.wordpress.com/2012/01/sms-penipuan.png

Memang penyebaran berita bohong sudah dimuat dalam UU ITE namun dalam konteks transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen dari produsen tertentu bukan berita bohong yang dimuat media-media pendukung mau pun lawan pasangan calon dalam pilkada seperti yang terjadi belakangan ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya putusan pengadilan yang memutus bersalah seseorang/institusi/media dengan Pasal 28 ayat 1 atas penyebaran berita bohong terhadap orang lain maupun lembaga tertentu, KECUALI berita bohong dalam konteks transaksi elektronik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran berita bohong dalam UU ITE lebih menjurus kepada pemberitaan bohong terhadap produsen tertentu yang dapat merugikan konsumen dari produsen tersebut, namun tidak berarti pelaku penyebaran berita bohong di dunia maya tidak dapat di jerat, hanya saja bukan dengan UU ITE Pasal 28 ayat 1 ini.

[1] SURVEI   SAYA

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *