KARYA TULIS BULAN MEI 2018

“Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran Berdasarkan Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

oleh : Ilmawan Husain Mughni

Dahulu, kontak fisik antara guru dengan murid dalam konteks pembelajaran seolah dianggap wajar guna menertibkan murid yang sukar untuk diatur. Tidak jarang pencubitan, pemukulan menggunakan penggaris kayu, dan pemukulan dilakukan oleh oknum guru, karena dirasa teguran verbal sudah tidak efektif untuk mengurus anak yang membandel. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa hal tersebut yang membentuk mental murid di masa depan. Murid menjadi lebih disiplin dan tahu akan aturan.
Seiring dengan berjalannya waktu, zaman telah berubah, budaya pendidikan pun berubah. Pada masa sekarang sudah tidak dapat diterapkan lagi cara “kasar” untuk mendisiplinkan murid. Entah tidak bisa didisiplinkan karena memang dari individu beserta orang tuanya atau karena cara tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan. Seperti kasus yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Syaifur Rahman Affandi yang mendapati ada murid yang menangis setelah di-bully, menghukum pelaku dengan memukul kakinya dengan penggaris kayu. Sepulang sekolah, si siswa kelas IV itu melapor ke ibunya dan ibunya tidak terima. Atas hal ini, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi. Mau tidak mau, Syaifur harus berurusan dengan pengadilan.
Jika yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam kasus tersebut hanya ketentuan pada pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), maka segala bentuk tindakan pendisiplinan murid oleh guru yang bentuknya kontak fisik akan selalu dikenakan ketentuan pidana seperti pada pasal tersebut, di mana pada pasal 76C UU Perlindungan Anak, menyatakan larangan bahwa:
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”
Pasal tersebut di atas memang mengatur mengenai perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan, baik di lingkup pendidikan maupun di lingkup masyarakat. Jika dikaitkan sebuah tindak kekerasan oleh guru kepada murid dikaitkan dengan pasal tersebut, maka pembahasan karya tulis ini akan berhenti di sini, karena bagaimanapun juga aturan hukum harus ditegakkan bagi siapapun juga, tak terkecuali bagi oknum guru yang melakukan kontak fisik dalam mendisiplinkan muridnya, apabila memang tindakan oknum guru memenuhi unsur pasal tersebut di atas.
Pembahasan yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar UU Perlindungan Anak dapat bermanfaat dan memberikan solusi. Jika memang kekerasan tidak dapat menjadikan murid lebih disiplin, lalu dengan cara apa. Hak anak (murid) yang lebih banyak disebutkan dalam UU Perlindungan Anak pun menjadikan Undang-Undang ini berorientasi kepada korban, sedangkan hanya sedikit kewajiban yang harus dilakukan oleh si anak (murid). Ditambah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh si anak (murid).
Harus diingat bahwa dalam hukum itu hak dan kewajiban harus seimbang. Orang tidak bisa hanya menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, berkaitan dengan UU Perlindungan Anak, perlu juga ditinjau soal keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi anak itu sendiri. Jangan hanya membebani kesalahan pada guru.
Murid memang tidak sepenuhnya dapat disalahkan apabila sudah terjadi peristiwa kekerasan seperti ini, guru selaku orang tua bagi murid di sekolah juga diharapkan memiliki cara untuk mengatur muridnya dengan tanpa melakukan kontak fisik. Lebih lanjut dalam pasal 2 Ayat (5) Kode Etik Guru Indonesia dinyatakan bahwa kewajiban guru salah satunya:
“Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat menganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik”
Walaupun atas tindak kekerasan tersebut ada sanksi pidananya, bagaimanapun juga, sebaiknya dapat dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan dan pilihan jalur tuntutan pidana hendaknya dijadikan upaya hukum terakhir setelah upaya perdamaian telah dilakukan, karena pada akhirnya kita ketahui bahwa hukuman oleh guru diberikan kepada mereka yang bersalah dan memang beralasan. Tak mungkinlah guru menghukum murid yang baik-baik dan benar.
Pengaturan yang tepat, adil, dan manfaat yang dibutuhkan dalam kasus ini, baik bagi murid maupun bagi guru, agar tercipta iklim dunia pendidikan yang suportif bagi keduanya.

Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-3489454/alasan-ma-pidanakan-guru-yang-disiplinkan-siswa-dengan-penggaris
https://www.kompasiana.com/adrian.su4/uu-perlindungan-anak-derita-guru_5519407081331102769de0bd

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *