Potensi kegiatan merger dan akuisisi dalam perspektif hukum persaingan usaha pasca pandemic covid-19

Disusun oleh

Rio Putra Pratama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

     Merger dan Akusisi  merupakan salah satu kegiatan strategi korporasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan dalam menjalankan bisnis, dalam kegiatan Merger dan akuisisi terdapat tiga jenis yang diatur dalam undang-undang, yaitu penggabungan adalah perbuatan hukum yang  dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari pereroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang  meleburkan diri berakhir karena hukum, dan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut, ketiga kegiatan merger dan akuisisi tersebut disebutkan dan diatur  dalam Undan-Undang No. 40 Tahun 2007. Membahas  mengenai merger dan akuisisi sangat rawan sekali dengan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang akan merugikan perekonomian nasional, Hubungan dengan hukum persaingan perusahaan dalam hal ini adalah agar ketiga kegiatan merger dan akuisisi tersebut tidak menyalahi aturan anti monopoli dan persaingan tidak sehat  seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 , dalam situasi sulit saat ini dimana pandemic covid-19 menjangkit kehampir seluruh dunia menarik untuk menganalisis dampak yang akan terjadi pada kegiatan merger dan akuisisi pasca pandemic covid-19 ini , perekonomian nasional akan lesu perusahaan dituntut untuk dapat melakukan management krisis pasca pandemic nanti, salah satunya dengan melakukan strategi merger dan akuisisi, disisi lain perlu dicermati bahwa pengawasan yang ketat harus dilakukan guna menjamin dan menjaga tidak adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat pasca pandemic covid-19 ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana disajikan, maka akan terbentuk rumusan masalah sebagai berikut;

-Bagaimana batasan Merger dan Akuisisi dalam perspektif  Undang-Undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat?

-Bagaimana potensi yang akan terjadi terhadap suatu kegiatan Merger dan Akuisisi pasca pandemic covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

    Untuk menilai apakah kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan manajemen krisis di sector ekonomi nantinya pasca pandemic covid-19 sudah tepat atau belum, selain mempersoalkan sudah tepat atau belumnya pemerintah dalam mengambil kebijakan melalui uraian ini kita dapat bersikap lebih kritis lagi untuk menilai apakah pemerintah dalam upayanya mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi atau tidak, sehingga kemungkinan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak akan terjadi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Batasan Merger dan Akuisisi dalam perspektif Undang-Undang anti mnopoli dan persaingan tidak sehat

    Undang-Undang Anti Monopoli dan persaingan tidak sehat mengatakan bahwa Merger dan Akuisisi dilarang jika hal tersebut menyebatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Pembatasan praktek monopoli adalah penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha atau lebih dari 75% dari 2 atau lebih pelaku usaha. Sedangkan batasan persaingan tidak sehat dilihat dari unsur-unsur yang meliputi kejujuran, legalitas,  dan hal menimbulkan penguasaan pasar. Praktek kegiatan perusahaan yang akan menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah, pertama melakukan perjanjian yang dilarang, misalnya praktek kartel,penetapan harga dan pembagian wilayah, kedua kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, dan persekongkolan, ketiga penyalahgunaan posisi dominan, artinya keadaan dimana tidak memiliki pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha memiliki posisi tertinggi diantara pesaing yang lainnya dalam kaitan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam menilai apakah dalam Merger dan Akuisisi telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bukan hanya besarnya pangsa pasar yang dijadikan ukuran. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat, menyatakan bahwa penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai apakah suatu merger mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah; konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar(entry barrier), potensi perilaku, efisiensi pasar, potensi kepailitan. Sebagai otoritas lembaga pengawasan dalam persaingan usaha KPPU dituntut untuk berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap penilaian kegiatan Merger dan Akuisisi untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Potensi konsentrasi pasar akan nyata terlihat pasca badai pandemic covid-19 dimana banyak perusahaan yang akan melakukan management krisis salah satunya adalah melakukan merger, itulah sebabnya hukum tentang merger maupun hukum tentang anti monopoli sangat mewanti-wanti agar suatu merger dan akuisisi tidak sampai melanggar ketentuan anti monopoli dan persaingan tidak sehat[1]  .

2.2 potensi yang akan terjadi terhadap suatu kegiatan Merger d an Akuisisi pasca pandemic covid-19

      Saat pandemic covid-19 ini terjadi di Indonesia maka para ahli ekonomi memprediksi bahwa Indonesia akan menghadapi badai krisis ekonomi yang cukup signifikan, salah satu dampak yang timbul dari bidang ekonomi adalah terganggunya roda bisnis suatu perusahaan, diberlakukannya himbauan social distancing yang artinya membatasi kegiatan social berdampak pada kegiatan bisnis perusahaan yang menjadi tidak maksimal tidak hanya itu pemerintah juga mengeluarkan himbauan yang lebih ketat lagi dimana pemerintah menginstruksikan hanya ada delapan (8) perusahaan yang masih boleh beroprasi yaitu; sector kesehatan, pangan makanan dan minuman, energy, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistic, retail, industri strategis, oleh karenanya perusahaan dituntut harus mampu untuk mengatasi manajemen krisis sebagai proses yang membahas perusahaan dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam merugikan perusahaan jika ingin perusahaanya bangkit dari keterpurukan  pasca pandemic covid-19.salah satu manajemen krisis yang mungkin dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu Merger dan Akuisisi hal ini memungkinkan  disaat perusahaan butuh suntikan modal atau berfikir untuk penggabungan modal serta asset pasca pandemic berakhir nantinya, ini tentu menjadi potensi pemasalahan baru jika pemerintah atau otoritas terkait tidak cermat dan cenderung acuh terhadap kegiatan Merger dan Akuisisi pasca pandemic ini yang berpotensi menyebabkan kegiatan usaha perusahaan memonopoli pasar, perusahan yang riskan dengan kegiatan monopoli nantinya adalah perusahan yang berada pada mekanisme pasar oligopoly secara praktek ekonomi,  meski secara teori hukum oligopoly dilarang melalu Undang-undang No. 5 tahun 1999 pasal 4, dalam hal ini harus dibuktikan secara nyata bahwa praktek oligopoly telah nyata terjadi dan melanggar ketentuan perjanjian yang dilarang oleh undang undang monopoli tersebut, contoh sector  berpotensi melakukan Merger dan Akuisisi pasca pandemic dan berujung dengan praktek monopoli serta persaingan tidak sehat, diantaranya;  perusahaan provider internet, perusahaan industri semen, baja, almunium dan masih banyak lagi, dapat dibayangkan jika perusahaan-perusahaan tersebut saling ber Merger sehingga mereka dapat menentukan harga semaunya dan mereka tidak dapat tersaingi oleh siapapun itulah gambaran nyata jika pemerintah atau otoritas terkait tidak cermat dalam mengatasi kemungkinan yang akan terjadi pasca pandemic ini, persaingan tidak sehat akan banyak terjadi, harga-harga tidak akan stabil tentu hal tersebut akan menyengsarakan masyarakat pada umumnya dan mengganggu penanganan krisis ekonomi Indonesia, berbagai stimulus kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah baik fiscal ataupun non fiscal, dari segi non fiscal salah satunya  pemerintah memberikan stimulus kepada para pelaku usaha atau perusahaan yaitu relaksasi pemberian kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan dan peleburan atau pengambilalihan  termasuk perpindahan asset produktif untuk menyampaikan pemberitahuan setelah priode kebijakan bekerja dari rumah berakhir dan juga pemerintah mengisyaratkan agar regulasi Merger dan Akusisi tidak dipersulit pasca pandemic covid-19 ini berakhir, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pemerintah sangat mendukung kegiatan Meger dan Akuisisi perusahaa pasca pandemic ini berakhir nantinya guna mendorong upaya kebangkitan ekonomi Indonesia dari keterpurukan, memang kegiatan Merger dan Akuisisi menjadi pilihan yang sangat strategis dilakukan dalam penanganan manajemen krisis suatu perusahaan, namun dengan seluruh uraian ini kita dapat menuntut pemerintah agar berhati-hati dan waspada dengan kemungkinan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat asalkan pemerintah tidak lengah dan berpegang teguh pada peraturan serta ketetapan hukum yang ada seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan, dan penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maka ke khawatiran akan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diminimalisir.

BAB III

PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

    Pandemic covid-19 yang terjadi dihampir seluruh penjuru dunia akan mengakibatkan krisis ekonomi dihampir seluruh dunia yang terkena dampak pandemic tersebut, namun seperti kata peribahasa badai pasti berlalu setiap ujian,cobaan, dan kesulitan pada akhirnya akan segera berlalu dinamika akan memasuki fase baru yaitu fase awalan upaya kebangkitan dari pandemic ini, Negara dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan demi bangkitnya kembali ekonomi yang mengalami krisis, geliat upaya tersebut salah satunya tentu akan berfokus pada suatu  perseroan kebijakan ini kita kenal dengan kebijakan non fiscal, diamana pemerintah membuat peraturan-peraturan seperti penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan untuk aktivitas ekspor maupun impor, dan pelonggaran terkait regulasi corporate action, salah satu pelonggaran dari regulasi corporate action tercermin pada upaya pemerintah yang akan melonggarkan dan mempermudah kegiatan Merger dan Akuisisi hal ini tentu akan menjadi permasalahan baru jika pemerintah tidak berhat-hati dan memberikan kelonggaran yang sangat luas terhadap kegiatan Merger dan Akuisisi, akibat hukum Merger dan Akuisisi terhadap persaingan usaha tidak sehat adalah kegiatan Merger tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konsentrasi pasar yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang anti monopoli, bentuk perlindungan hukum demi menjaga kepentingan umum perlu menjadi focus pemerintah agar monopoli sebuah produk perusahaan benar-benar tidak terjadi.

3.2 Saran

    Pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia dari krisis pasca pandemic covid-19, pemerintah beserta otoritas terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus saling berkordinasi agar kebijakan yang diambil pemerintah terhadap relaksasi kegiatan Merger dan Akuisisi ini tidak malah menjadi hal yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Daftar pustaka

1. Faudy munir, 2008, pengantar hukum bisnis – menata bisnis modern di era global, cetakan ketiga, Citra aditya bakti, Bandung

2. Pakpahan Normin S, 1995, hukum perusahaan Indonesia, Yayasan pengembangan hukum ekonomi Indonesia, Jakarta

3.Supramono Gatot, 2009, hukum perseroan terbatas,cetakan kelima, Djambatan, Jakarta


[1]Fuady Munir,2008,Pengantar Hukum Bisnis – menata bisnis modern di era global, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal,91.  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *