KARYA TULIS BULAN NOVEMBER 2017

“Meninjau Putusan Hakim Praperadilan dalam Kasus Setya Novanto”
Oleh Regita Mulyawati

Pada Tahun 2014 Indonesia digemborkan oleh kasus E-KTP, yaitu transisi modern kartu identitas kependudukan Indonesia yang dari berbahan kertas menjadi kartu elektronik berbahan plastic jenis Polyethylene Terephthalate (PET) atau Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG). Perubahan modern ktp tersebut mengeluarkan anggaran dana yang amat besar.
Berawal dari terbongkarnya Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam pengadilan tipikor dijakarta yang membawa nama setya novanto sebagai salah satu penikmat atas uang korupsi tersebut.
Setelah KPK melaukan penyidikan yang dituangkan dalam Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor: LPP15/23/07/2017, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Dan ingin memulai penyidikan dengannya.
Setya Novanto yang sedang disidik oleh KPK dan dalam masa penahanan, mengajukan praperadilan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia merasa KPK penahanan dan penyelidikannya tidak sesuai dengan prosedur. Dalam Putusannya, yang diadili oleh hakim Cepi memenangkan kasus novanto, Penetapan tersangka Setya Novanto yang dibuat berdasarkan surat nomor 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli dinyatakan tidak sah. Menurutnya KPK tidak menunjukkan proses penyelidikan terhadap Novanto. Selain itu, bukti yang diajukan bukan berasal dari tahap penyelidikan dan penyidikan sendiri untuk perkara Novanto, tetapi dalam perkara lain. Ia menilai, hal itu tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka dalam perundang-undangan maupun SOP KPK.
Jika kita tinjau mengenai penentapan hakim cepi dalam gugatan 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel , yang dinyatakan tidak sah penetapan tersangka setya novanto. Dilihat dalam pasal 46 UU No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantas korupsi menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan jadi tersangka bila ia telah memenuhi prosedur pemeriksa menjadi calon tersangka, melihat dalam kenyataannya setya novanto tidak dilakukan pemeriksaan calon terangka maka hal tersebutlah yang menjad cela hokum sehingga hakim menyatkan tidak sah.
Ahli Hukum Tata Negara Margarito juga menyatakan dalam wawancarnya pada CNN.News bahwa Untuk memeriksa seseorang tersangka menurut keputusan MK Nomor 21 tahun 2014 mesti diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Sehingga Akibat hokum dari penetapan yang tidak sah tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Novanto dianggap juga tidak berlaku. Pengadilan memerintahkan KPK agar penyidikan terhadap Novanto dihentikan.
Meskipun melepaskan Novanto dari jerat tersangka, hakim Cepi tidak memenuhi sejumlah permohonan Novanto. Hakim tidak mengabulkan permohonan penasehat hukum untuk mencabut pencegahan Novanto ke luar negeri. Hakim beralasan, pencabutan wewenang pencegahan bukan berada di tangan hakim. Karena Menurut hakim praperadilan merupakan kewenangan administrasi dari pejabat komisi (KPK) dan juga hakim tidak mengabulkan permohonan tim penasehat hukum Novanto untuk melepas Novanto dari tahanan. Ia menilai, permintaan penahanan Novanto tidak beralasan sehingga berhak untuk ditolak.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *