KARYA TULIS BULAN NOVEMBER 2018

“Polemik Kasus Hoax Ratna Sarumpaet dengan Perspektif Pasal 14 & 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946:

Oleh : Munawir Fuad

BAB I

PENDAHULUAN

Pemberitaan dihebohkan dengan adanya kasus pemukulan yang dilalami oleh salah satu aktivis perempuan, yaitu Ratna Sarumpaet. Berita ini awalnya tersebar melalui pesan singkat diaplikasi WhatsApp dan semakin heboh saat Rachel Maryam dan Juru Bicara Prabowo Subiantoro mengkonfirmasi hal ini secara langsung melalui akun twitter. Pihak kepolisian yang mendapat laporan terkait berita ini langsung melakukan tindakan dan tidak lama setelah berita itu menyebar, pihak kepolisian menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka.  “Jadi alasan penangkapan yang pertama adalah laporan polisi tanggal 2 Oktober 2018 kemarin, kami kenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 28 juncto Pasal 45 dengan ancaman 10 tahun,” ujar Argo, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018).

Menurut Suparji, alasan Ratna Sarumpaet harus dijerat hukum karena tindakan Ratna Sarumpaet berbohong amat berisiko dengan statusnya sebagai Jurkamnas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno1

Kebohongan Ratna Sarumpaet, kata Suparji, dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan antar golongan karena statusnya sebagai Jurkamnas Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

1. http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/03/alasan-fadli-zon-dan-prabowo-subianto-tak-bisa-dijerat-uu-ite-terkait-kebohongan-ratna-sarumpaet

“Ini kena UU ITE, informasi bohong. Dia menciptakan kegaduhan orang, dan berpotensi menciptakan permusuhan,” kata Suparji.

Apalagi saat kabar bohong itu tersebar, seketika di media sosial muncul komentar-komentar terhadap kelompok lain. Tentunya hal itu lantaran Ratna Sarumpaet memakai tokoh-tokoh nasional sekelas Prabowo Subianto, dan Amien Rais untuk mengabrkan berita bohongnya itu.

“Tindakannya sangat berbahaya. Bayangkan sekaliber Pak Prabowo, Pak Amien Rais sampai turun gara-gara operasi plastik dia. Kan gila itu, berbahaya itu. Dibawah itu kan bisa macem-macem reaksinya,” kata Suparji.

            Namun, apa yang dikatakan oleh Suparji, tidak diterima oleh Pengacara dari Ratna Sumpareat, Insak. Insank mengatakan, Ratna menceritakan cerita bohong penganiayaan hanya pada pihak keluarga. Menurut dia, tidak ada niatan Ratna menceritakan kisah ini hingga kebohongannya teramplifikasi ke khalayak luas. Insank mengatakan, Ratna tidak menggunakan teknologi untuk menyampaikan kebohongannya.

“Kalau menyampaikan iya, sarana undang-undang ITE tidak ada. Dia gunakan di mana? Kalau dia sampaikan pada pihak keluaraga kan disampaikan secara langsung,” kata Insank di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/10). Insank pun mengakui, cerita itu disampaikan secara lisan ke beberapa tokoh lainnya, misalnya Prabowo Subianto, Fadli Zon, dan sejumlah tokoh lainnya. Namun, kata dia, cerita itu pun hanya sekedar disampaikan.

“Apa yang sampaikan hanya bercerita dan hal itu juga sebagai merasa bersalah sudah meminta maaf,” kata dia. Kendati demikian, Insank enggan berspekulasi terkait perkara hukum tokoh lain yang menyampaikan cerita Ratna Sarumpaet ke publik. Ia menyatakan hanya fokus pada kasus hukum yang dihadapi kliennya itu. Insank juga menegaskan bahwa Ratna tak pernah sengaja dan memuat unsur politik dalam penyampaian kebohongan itu. “Nggak ada kesengajaan. Makanya saya bilang dari awal bahwa ini konsumsi keluarga. Tapi menjadi bias seperti ini. Ya sudah kita akan hadapi secara hukum saja,” ujar dia.

Polda Metro menjerat Ratna dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang ITE terkait penyebaran hoaks penganiayaan. Atas kasus tersebut, Ratna terancam 10 tahun penjara.

Kepolisian membongkar fakta berbeda terkait isu penganiayaan Ratna Sarumpaet yang beredar di internet. Ratna awalnya mengaku dipukuli di Bandung pada 21 September 2018. Politikus yang mendengar cerita Ratna pun turut menyampaikan kisah bohong Ratna ke publik.

Namun, penyelidikan polisi menemukan bahwa Ratna di Jakarta pada tanggal tersebut, tepatnya di RS Bina Estetika hingga 24 September. Lebam di muka Ratna pun ternyata diakibatkan operasi sedot lemak yang dijalaninya.

Ratna akhirnya mengakui bahwa ia berbohong pada sejumlah politikus dan tokoh terkait penganiayaan yang dialaminya. Sejumlah tokoh tersebut yang menyampaikan bahwa Ratna dipukuli di antaranya, Prabowo Subianto, Fadli Zon, Sandiaga Uno, Dahnil Anzar, Amien Rais dan belasan lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Menurut pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 yang berbunyi: (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.” Dan pasal 15 yang berbunyi: “barang siapa menyiarkan kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Maka Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks soal penganiayaan dirinya. Salah satu peraturan yang menjerat Ratna, yakni UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Diketahui UU itu pertama kali ditandatangani oleh Presiden RI Ke-1 Soekarno. Hingga saat ini peraturan itu masih dipakai untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks. UU Nomor 1 tahun 1946 merupakan penegasan dari hukum pidana yang dirancang pada masa kolonial. Soekarno meneken peraturan tersebut pada tanggal 26 Februari 1946 dan menjadikannya sebagai dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS). Dua istilah ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fickar menjelaskan dalam hukum dikenal dengan bohong putih dan bohong hitam. Bohong putih ialah kebohongan yang dimaksudkan untuk menstabilkan atau menenteramkan suatu keadaan. Hal yang perlu dilihat dari berita bohong adalah aspek merugikan orang lain. Jika kebohongan itu merugikan suatu kelompok masyarakat maka penegak hukum bisa menerapkan Pasal 15 dan 14 UU Nomor 1 tahun 1946.

BAB III

PENUTUP

Maka, dapat disimpulkan bahwa Ratna Sarumpaet melakukan kebohongan publik dan dijerat dengan diantaranya pasal 14 & 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946. Mohon maaf jika ada kekurangan, karya tulis ini dibuat untuk menganalisis kasus Ratna Sarumpaet dan sebagai sarana pembelajaran.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *