E-Voting, Langkah Baru Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Sebagai
Upaya Menjamin Pelaksanaan Hak Politik dan Hak Kesehatan Masyarakat

Oleh:
Khofifah Karalita Arifin
ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara, yaitu hak politik yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau disebut UUD 1945). Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa hak memilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.”

Di samping itu, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental.
Dengan demikian, negara selaku pemegang kewajiban (duty bearer) terhadap hak-hak asasi manusia wajib untuk: menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), dan melindungi (to protect) hak-hak asasi seperti yang telah diatur ketentuannya di dalam konstitusi, dalam hal ini yaitu hak memilih dan dipilih.
Hal tersebut juga diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.6 Akan tetapi, di masa pandemi ini selain kewajiban pemerintah dalam mewujudkan hak politik melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, pemerintah juga wajib memenuhi hak atas kesehatan dan hak hidup masyarakat yang bersifat tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam kondisi apapun sebagaimana ketentuan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan dan menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, namun pada faktanya terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut. Berdasarkan berita yang dikutip dari Kompas.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 6-15 Oktober 2020. Angka pelanggaran bertambah 138 kasus bila dibandingkan dengan pengawasan pada kurun waktu sebelumnya, yaitu pada 26 September hingga 5 Oktober yang tercatat 237 kasus.8 Pelanggaran protokol kesehatan misalnya seperti yang terjadi di Makassar, dikutip dari berita Koran Tempo bahwa pasangan calon kepala daerah untuk pemilihan Wali Kota Makassar menggelar konser musik sebelum mengikuti pengundian nomor urut di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Pelanggaran lainnya yaitu puluhan anggota tim sukses pasangan calon masuk ke tempat acara. Padahal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 membatasi hanya pasangan calon dan seorang penghubung yang boleh masuk ke ruangan.9 Selain itu, di Sleman Yogyakarta, pengundian nomor urut juga diwarnai ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu setempat, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan kerumunan terjadi di luar area Gedung Serbaguna Sleman, lokasi pengundian nomor urut. Keramaian tersebut berasal dari para pendukung kandidat.10
Dengan demikian, berdasarkan pengalaman dari pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di tahapan penyelenggaraan pilkada seperti pada saat pengundian nomor urut pasangan calon dan sebagainya di tengah pandemi covid-19 maka tata cara pelaksanaan pemungutan suara hendaknya ditinjau kembali mengingat dampak dari virus ini yang sangat luas dan jumlah penderita covid-19 yang terus mengalami lonjakan. Tercatat sejak kasus pertama covid-19 di Indonesia diumumkan secara resmi oleh presiden Joko Widodo di istana negara pada tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 13 November 2020 angka kasus terkonfirmasi virus corona berdasarkan peta persebaran gugus tugas percepatan penanganan covid-19 tercatat mencapai 457.735 kasus.
Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu langkah pembaharuan/inovasi dan modifikasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan suara di tengah pandemi agar pilkada tetap dapat dilaksanakan secara aman demi tercapainya kepastian hukum sekaligus tetap memperhatikan dan menjamin hak atas kesehatan masyarakat yang memiliki implikasi langsung terhadap hak hidup yang merupakan hak asasi yang bersifat non-derogable right (yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam kondisi apapun).


1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu :

  • Bagaimana mekanisme pemungutan suara yang ideal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 ?
  • Apa saja keuntungan dari sistem pemungutan suara melalui e-voting ?
    BAB II PEMBAHASAN
    2.1 Mekanisme Pemungutan Suara yang Ideal dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19
    Penundaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid-19 hingga situasi membaik bukanlah satu-satunya langkah yang tepat untuk dilakukan karena pandemi covid-19 belum dapat dipastikan kapan berakhir. Meskipun, berdasarkan UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dibuka kemungkinan untuk menunda pemungutan suara apabila terjadi bencana non alam seperti yang terdapat pada pasal 201 A ayat 3 yang berbunyi dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.13 Akan tetapi, penundaan-penundaan yang dilakukan justru akan mengakibatkan ketidakpastian terhadap perputaran roda pemerintahan.
    Oleh sebab itu, pemerintah tidak dapat terus mengulur-ulur waktu pilkada ataupun menyelenggarakannya dengan menggunakan tata cara yang sama seperti sebelum merebaknya virus covid-19. Metode yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada saat ini adalah dengan memanfaatkan media elektronik secara maksimal, yakni
    13 Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang melakukan pemungutan suara melalui sistem voting berbasis elektronik atau yang disebut dengan istilah e-voting. Adapun penjelasan terhadap mekanisme pemungutan suara melalui e-voting adalah sebagai berikut :
  • E-voting terpadu bertemakan “Dari Rumah”
    Pemungutan suara melalui e-voting dilakukan secara mandiri oleh pemilih yang memiliki peralatan memadai seperti komputer, laptop, atau smartphone sebagai media yang dapat digunakan untuk memberikan suara dalam pilkada dengan sistem data terpadu. Artinya, data pemilih yang telah menggunakan hak suaranya melalui e-voting dan hasil pilihan mereka secara acak akan otomatis ditransfer ke panitia pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga panitia di TPS dan KPU dapat langsung mengonfirmasi siapa saja pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya melalui e-voting. Hasil pilihan para pemilih ini akan secara acak ditransfer langsung ke panitia pemungutan suara di TPS dan KPU demi menjamin terlaksananya asas rahasia dalam pemilihan umum melalui e-voting. Kemudian, bagi pemilih yang telah memberikan suaranya maka sistem akan otomatis menutup akses untuk melakukan pengisian ulang agar tidak terjadi double access dalam memberikan hak suara. Dengan demikian, pemilih yang telah memberikan suaranya melalui e-voting tidak dapat melakukan pemungutan suara kembali baik secara elektronik maupun secara manual di TPS.
    Akan tetapi, bagi pemilih yang tidak memiliki peralatan untuk melaksanakan pemungutan suara secara elektronik maka dapat melakukannya secara manual di TPS berdasarkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Data pemilih yang telah melakukan pemungutan suara secara manual di TPS akan langsung diinput oleh panitia bersama pemilih segera setelah pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara. Data tersebut diinput ke dalam sistem e-voting agar pemilih tidak dapat melakukan pemungutan suara secara elektronik setelah melakukan pemungutan suara secara manual.
    Dengan mengadakan pemungutan suara secara e-voting bagi masyarakat yang memiliki peralatan elektronik yang memadai setidaknya telah berkontribusi dalam mengurangi jumlah kerumunan warga di TPS. Adapun alur pemungutan suara dalam mekanisme e-voting terpadu bertemakan “Dari Rumah” adalah sebagai berikut :
    ditransf
    Sedangkan, alur pemungutan suara secara manual di TPS adalah sebagai berikut :
  • Penyelenggaraan pemungutan suara secara elektronik melalui e-voting dilaksanakan dengan mengadakan keja sama antara KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam hal melakukan back-up data dan upaya pengamanan lain agar terhindar dari kerusakan dan pencurian data, termasuk kejahatan elektronik lainnya.
    Data pemilih dan hasil pilihannya secara acak
    Sistem tertutup
    Panitia di TPS dan KPU
    Pemilih melakukan pemungutan suara secara manual di TPS
    Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
    Pemilih bersama panitia pemungutan suara di TPS menginput datanya (data pemilih yang telah menggunakan hak suaranya) ke sistem e-voting
    Sistem tertutup
    Pemilih melakukan e-voting dari rumah
    2.2 Keuntungan dari Sistem Pemungutan Suara melalui E-voting
    Dari uraian mekanisme pemungutan suara secara elektronik melalui e-voting di atas maka dapat dijelaskan berbagai keuntungan yang akan diperoleh. Adapun keuntungan dari sistem pemungutan suara melalui sistem e-voting adalah sebagai berikut:
  • Mengurangi jumlah kerumunan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran virus covid-19.
    Pemilih yang telah menggunakan hak suaranya melalui e-voting tidak perlu mendatangi TPS lagi sehingga jumlah pemilih yang berkumpul di TPS akan berkurang.
  • Efisiensi waktu dan tenaga dalam penghitungan hasil pemungutan suara.
    Hasil pemilihan umum yang dilakukan melalui sistem e-voting akan otomatis ditransfer ke panitia pemungutan suara di TPS dan KPU sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga panitia dalam proses penghitungan surat suara.
  • Mengurangi persentase golongan putih (golput) dalam pemilihan kepala daerah.
    Dengan diselenggarakannya mekanisme pemilihan umum secara elektronik melalui e-voting maka pemilih dapat menggunakan hak suaranya di mana saja. Hal ini dapat menjadi solusi bagi pemilih yang tidak dapat datang ke TPS untuk memberikan suara.

  • BAB III PENUTUP
    3.1 Kesimpulan
  • Mekanisme pemungutan suara yang ideal dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi adalah dilakukan secara elektronik melalui e-voting dengan sistem terpadu bertemakan “Dari Rumah”. Sistem ini didesain mampu mengakomodir seluruh suara pemilih baik yang memiliki peralatan memadai untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik melalui e-voting maupun pemilih yang yang tidak memiliki peralatan elektronik yang memada
  • Pemungutan suara melalui e-voting dengan sistem terpadu bertemakan “Dari Rumah” membawa berbagai keuntungan, yaitu mengurangi jumlah kerumunan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran virus covid-19, efisiensi waktu dan tenaga dalam penghitungan hasil pemungutan suara, dan mengurangi persentase golongan putih (golput) dalam pemilihan kepala daerah.
    3.2 Saran
    Untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman dari risiko penyebaran virus covid-19 dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi maka pemerintah dapat menggunakan mekanisme pemungutan suara secara elektronik melalui sistem e-voting terpadu bertemakan “Dari Rumah”. Sistem ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam menyelenggarakan pilkada secara aman di tengah pandemi sebagai wujud pelaksanaan hak politik warga negara sekaligus tetap menjaga terpenuhinya hak atas kesehatan yang berimplikasi langsung terhadap hak hidup yang bersifat non-derogable.

    DAFTAR PUSTAKA
    Perundang-Undang :
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
  • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    Buku :
  • Jimly Asshiddiqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers
    Jurnal :
  • Setiyani, Joko Setiyono. 2020. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2(2): 261-274.
    Internet :
  • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, “MK: Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara”, Diakses dari https://mkri.id/
  • KOMNAS HAM. 2020. “Herd Imunity dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Diakses dari https://www.komnasham.go.id/
  • Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. “Peta Sebaran”. Diakses dari https://covid19.go.id/
  • Dani Prabowo, 2020, “Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Kampanye Pilkada Meningkat”, diakses dari https://nasional.kompas.com/
  • Robby Irfany, 2020, “Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pilkada Berlanjut”, diakses dari https://koran.tempo.co/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *