KARYA TULIS BULAN OKTOBER 2017

Perspektif Hukum mengenai E-Tilang berdasarkan UU No. 22 tahun 2009

oleh : English Development

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:
a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
b. laporan; dan/atau
c. rekaman peralatan elektronik.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang. Surat Tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik. Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Melihat pada peraturan di atas, terlihat bahwa surat tilang yang diberikan bukan secara elektronik, akan tetapi bukti dari penilangan tersebut yang berupa rekaman elektronik.
Menurut saya, penerapan e-tilang ini terdapat beberapa keuntunganm yaitu dapat meminimalisasi penyimpangan karena tidak akan mungkin adanya negoisasi antara pelanggar dengan petugas, mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena dengan layanan online pelanggar tidak perlu hadir di persidangan dan pengendara yang terkena tilang dapat membayarkan denda melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank yang telah ditunjuk, besarnya denda yang harus dibayarkan bisa diketahui melalui SMS atau email pelanggar, untuk bukti sanksi tilang bisa berupa foto atau video kejadian atau pelanggaran, dan bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika persidangan tilang.
Namun, dari beberapa keuntungan di atas terdapat kelemahan atau hal yang dinilai belum efektif karena ketika terjadi kejadian kasus tilang dan difoto lalu keluarlah e-tilang untuk pemilik mobil tersebut berdasarkan database yang ada di samsat padahal mobil tersebut adalah mobil hasil membeli bekas dan belum balik nama, maka surat dan tagihan tilang ini akan tidak jelas. Yang melanggar siapa dan tagihannya kemana.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *