KARYA TULIS BULAN OKTOBER 2018

“Polemik Bakal Caleg Mantan Narapidana Korupsi”

Oleh : Funding Division

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

sampai saat ini, masih menjadi polemic mantan narapidana menjadi bakal calon legislative. Masih banyak beberapa partai politik yang mengrimkan beberapa nama bakal calon anggota legislative sebut saja partai golkar, partai democrat, PDIP dan Gerindra. Padahal sudah jelas bahwasanya hal tersebut sudah melanggar peraturan yang di keluarkan oleh PKPU, UU No. 20 tahun 2019. Namun, peraturan itu ditentang oleh DPR, politisi dan Bawaslu karena dianggap melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bagja mengatakan, jika ada aturan dalam PKPU dan Undang-Undang terkait hal tersebut, maka yang harus didahulukan dan ditaati terlebih dahulu adalah Undang-Undang. Dia juga mengatakan, yang dilakukan Bawaslu saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

“Dari awal sudah menyatakan ini akan bermasalah jika di masukan dalam PKPU dan KPU tetap masukan ini. Sempat diprotes juga oleh KumHAM kan, nah anehnya syarat calon anggota berubah menjadi syarat pencalonan. Kalau konsisten dengan itu maka seluruh dapilnya harus hilang juga sesuai dengan syarat pencalonan,” ujarnya.

Sampai saat ini pula terkait hal tersebut masih menjadi polemiik yang sangat rumit tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pendaftaran Anggota Legislatif, yang salah satu poinnya melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif, belum juga mendapat titik terang. KPU sendiri sudah secara resmi menyerahkan draf PKPU itu kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tanggal 4 Jun 218 lalu. Tujuannya untuk disahkan dan diundangkan.  Namun, Menkumham Yasonna Laoly justru memberikan sinyal bakal tidak mau menandatangani draf tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sebab, dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan nara pidana yang sudah menjalani hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri, asalkan mantan napi tersebut mengumumkan bahwa diri pernah berstatus sebagai bekas napi ke media massa. Terkait perbedaan pandangan di tingkat eksekutif dan legislatif soal aturan ini, semangat KPU tidak surut untuk menerapkan aturan ini. Bagaimanapun telah ada  jaminan bagi KPU untuk membuat teknis kepemiluan yang diatur dalam UU. Di samping KPU adalah institusi mandiri. Berbagai kritik menurutnya menjadi ujian kemandirian bagi KPU agar semakin kuat. KPU harus tetap teguh memegang kemandirian dan keyakinannya untuk memberlakukan aturan itu. Munculnya Pro dan Kontra megenai masalah ini juga menjadi titik berat pembahasan yang akan dibahas pada makalah kali ini.

  1. Rumusan Masalah
  2. Bagaimanakah analisis terhadap pernyataan yang di keluarkan oleh DPR dan BAWASLU?
  3. Bagaimana hak masyarakat sipil untuk mendapatkan Calon Legislatif yang bersih?

BAB II

PEMBAHASAN

  • Analisis terhadap pernyataan DPR dan BAWASLU

Menurut pandangan penulis dalam peraturan UU No. 20 tahun 2018 sudah jelas mengatur secara rigid syarat-syarat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislative sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 7 huruf (g) dan (h) yang berisikan didalam huruf (g) “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekutan hukum tetap  yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dan huruf  (H), “ bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”[1].

Dari pasal tersebut sudah jelas sekali bahwasanya memang sudah ada aturan yang mengaturnya. Namun kenapa BAWASLU dan DPR masih meloloskan beberapa nama yang notabene mantan narapidana korupsi namun diloloskan? Berdasarkan itu BAWASLU selaku badan yang betugas langsung mengawasi pemilihan umum masih berpatokan terhadap Pasal 28 J UUD 1945. Pasal 28 J UUD 1945 menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan [2]bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut penulis ini menjadi hal yang sangat pro kontra jika dikaitkan dengan HAM, karena memang benera jika setiap hal yang melanggar HAM setiap individu memang suatu ha yang tidak bisa di gugat karena secara harliah hak-hak tersebut wajib di dinikmati dan sudah di dapatkan oleh masing-masing individu. Namun dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda, jadi hal yang dikmukakan oleh BAWASLU hanya sebagai perlindungan saja, menurut padangan penulis ada beberapa unsur politik yang dijalan sehingga pernyataan tersebut bisa di keluarkan oleh BAWASLU. Ini merupakan hal yang wajar yang memang sudah sering terjadi di Indonesia, hal ini sudah menjadi hal yang lumarah, dalam pembuatan UU saja pasti mengandung unsur politk, memang sudah dari sistem si Indonesia sendiri yang berbasis Demokrasi yang sudah dari zaman dahulu ada dan susah untuk dibenainya, butuh proses yang panjang pula, paling hanya bisa di atasi atau dicegah dengan mengambil langkah-langkah yang bijak secara netral yang dapat mendorong kepercayaan masyarakat luas. Pada intinya pernyataan oleh BAWASLU menurut penulis sudah terlihat mengandung unsur politik dan hal ini tidak patutu untuk diikuti, walaupun sudah terjadi, kita sebagai manusia atau pemuda bangsa Indonesia yang mana sebagai generasi emas harus bisa mengambil sikap yang netral dan adanya intervsni terhadap pihak manapun, ingat hanya perlu menjadi masyarakat yang Cerdas yang berpacu terhadap pancasila.[3]

2.2. Analisis hak masyarakat untuk mendapatkan bakal calon legislative yang bersih

Dipihak lain berpendapat bahwa hak seseorang memilih dan dipilih mestinya tidak menjadi hambatan masyarakat mendapatkan pemilu yang  berkualitas. Sebab integritas Pemilu ditentukan berdasarkan tiga hal, yakni  penyelenggara, pemilih, dan peserta. Sehingga, keputusan KPU melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg adalah tepat. Pasal 8 huruf (j) PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg merupakan tafsiran progresif KPU terhadap UU Pemilu dengan tujuan mendapatkan hasil pemilu yang lebih baik. Disebutkan itu sebagai bagian pertanggungjawaban publik, usul KPU boleh dan sah. Kemudian mengatakan penerapan larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD sepenuhnya kewenangan KPU selaku  penyelenggara Pemilu.

Wakil Ketua Komnas HAM menyatakan tidak ada indikasi pelanggaran hak asasi andai mantan narapidana korupsi dilarang menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR atau DPRD . Sebab hak asasi untuk memilih dan dipilih itu bersifat derogable rights atau hak asasi yang dapat ditangguhkan atau dibatasi dalam kondisi tertentu. Hak asasi dipilih atau memilih itu tidak sama dengan hak hidup yang sifatnya mutlak, atau tidak memiliki pengecualian sama sekali. Contoh hak asasi yang sifatnya mutlak adalah bebas dari perbudakan. Hak-hak asasi tersebut digolongkan sebagai nonderogable rights.

Dari sisi legalitas, kalau memang katakanlah mau dilarang maka bukan melalui PKPU. Sifat PKPU adalah aturan pelaksana (untuk melaksanakan UU). Kalau UU Pemilu tidak melarang, maka PKPU sebagai aturan pelaksananya juga tidak dapat melarang. UU Pemilu saat ini masih bersifat umum, dan memang tidak ada larangan terkait mantan napi dalam kasus apa yang boleh menjadi caleg. Dari hal tersebut, solusi yang tepat adalah revisi UU Pemilu untuk mengatur secara khusus terkait larangan mantan napi kasus korupsi dengan pertimbangan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.

Larangan tersebut tidak akan menegasi prinsip HAM, karena pada dasarnya HAM sendiri dapat dibatasi sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Klausul larangan tersebut dapat dibandingkan dengan syarat menjadi capres dan cawapres. Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden ialah tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Jika menjadi presiden dan wapres syaratnya tidak pernah korupsi, seharusnya menjadi wakil rakyat juga harus yang tidak pernah korupsi. Apalagi keduanya juga dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Dari prinsip pemilu yang demokratis, bahwa lahirnya wakil rakyat yang berkualitas, dan memiliki integritas moral merupakan prasyarat penting. Hal tersebut tentu harus diupayakan. Caranya mendesak parpol untuk menyediakan caleg yang berkualitas. Sebab, ini menjadi Hak Sipil untuk mendapatkan Legislatif  yang bersih meihat sekarang Indonesia menghadapi krisis moral berkneaan dengan korupsi. Hal ini dapat diatur dalam aturan internal parpol untuk menggaransi caleg yang akan bertarung di Pemilu 2019. Penggaransian ini dimaksudkan agar wakil-wakil rakyat yang kelak akan duduk di parlemen benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas.[4]

BAB III

PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

  1. Menurut penulis pernyataan yang dikeluarkan oleh BAWASLU mengandung unsur politik dan tidak patutut untuk dinyatakan dan dijasikan contoh.
  2. Larang mantan napi kasus korupsi maju sebagai caleg ditolak dirasa akan menabrak substansi yang termaktub pada pasal 240 UU Pemilu. Disebutkan, mantan napi korupsi  dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat telah  lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana. Melihat Uji Materi pada 3 pasal di UU Pemilu dan UU Pemda pada Uji materi diajukan Robertus, eks terpidana kasus pembunuhan di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dalam putusannya, MK memperbolehkan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih dapat penjadi peserta pemilu. Sehingga Pelanggaran HAM mungkin akan terjadi karena KPU menghilangkan hak para pesakitan untuk dipilih sebagai legislator. Seseorang memang belum dianggap baik hanya jika mantan narapidana itu belum selesai masa hukumannya. Jika dia sudah menjalani hukuman tetapi masih belum dianggap baik maka ada penghukuman seumur hidup. Hal ini tak sesuai dengan intensi DPR selaku pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Hak Politik setiap individu yang dijamin Konstitusi. Sebab Hak Asasi yang melekat pada diri manusia yang dianugerahkan tuhan di sepanjang hidupnyadan tidak dapat terpisahkan. Dipihak lain berpendapat bahwa hak seseorang memilih dan dipilih mestinya tidak menjadi hambatan masyarakat mendapatkan pemilu yang berkualitas. tidak ada indikasi pelanggaran hak asasi andai mantan narapidana korupsi dilarang menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR atau DPRD . Sebab hak asasi untuk memilih dan dipilih itu bersifat derogable rights atau hak asasi yang dapat ditangguhkan atau dibatasi dalam kondisi tertentu. Hak asasi dipilih atau memilih itu tidak sama dengan hak hidup yang sifatnya mutlak, atau tidak memiliki pengecualian sama sekali. Dari prinsip pemilu yang demokratis, bahwa lahirnya wakil rakyat yang berkualitas, dan memiliki integritas moral merupakan prasyarat penting. Hal ini berkaitan degan Hak Sipil untuk mendapatkan Legislatif  yang bersih melihat sekarang Indonesia menghadapi krisis moral berkneaan dengan korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Gultom, Binsar. 2009.  Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

SUMBER DARI UNDANG-UNDANG.

Undang-undang nomor 20 tahun 2018

Undang-undang pasal 28 J tahun 1945.


[1] Undang-undang nomor 20 tahun 2018

[2] Undang-undang pasal 28J UUD 1945.

[3] Binsar Gultom. Op.Cit. Hlm 60-63.

[4] Gultom Binsar, Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *