KARYA TULIS BULAN SEPTEMBER 2017

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Internasional

oleh : Reza Kautsar K

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah topik yang menarik dan kasuistis untuk dibahas dewasa ini, perkembangannya sudah ada sejak abad ke 17- 18 M dan konsep tersebut dicetuskan oleh John Locke. Gagasannya tertuang dalam bukunya yang berjudul “Two Treatises on Civil government and a Letter Concerning Toleration”. John Locke mengatakan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Adapun definisi HAM menurut Prof. Rahayu adalah sebagai berikut, HAM adalah hak – hak asasi manusia yang asasi, yang tanpa hak-haknya seorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, bahkan jika hak-hak tersebut dikurangi atau dilanggar, maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jadi dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa HAM pada pokoknya ialah segala hak manusia yang kodrati, hakiki, bulat, mendasar serta besifat kekal dan berasal dari Tuhan.
Persoalan dewasa ini, yang sedang bergejolak adalah polemik exodus etnis Rohingya di Myanmar ke negara lain seperti Bangladesh, dan juga Indonesia. Mereka melakukan exodus karena tindakan genosida yang dilakukan oleh aparatur Myanmar. Perlu diketahui bahwa etnis Rohingnya adalah stateless person. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yuridis karena mereka dianggap sebagai imigran gelap yang notabene tidak mendapatkan perlindungan hak haknya. persoalan mengenai etnis Rohingnya ini, bukan hanya menjadi masalah bagi negara Myanmar, namun juga bagi masyarakat internasional. Maka dari itu organisasi- organisasi internasional seperti OKI, ASEAN dan juga PBB harus turut serta dalam penanganan kasus tersebut.
Dalam perkembangannya OKI sudah pernah melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan etnis Rohingya ini namun masih terkendala oleh beberapa hal. Secara terioritis, adapun upaya lain perihal perlindungan terhadap etnis Rohingya ini adalah melalui PBB. Berdasarkan pada Pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti International Criminal Court yang diatur dalam statuta roma tahun 1998. Selain itu, jika kita mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa oleh ASEAN juga bisa dilakukan yaitu dengan arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN itu tertuang dalam Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010, yaitu antara lain Deklarasi HAM ASEAN, AICHR, ACWC, dan ACMW.
Selain upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional di atas, kita juga sebagai bagian dari masyarakat internasional pun bisa melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut dengan melakukan kampanye mengenai penegakan HAM etnis Rohingya, ataupun melakukan pengkajian yang lebih komprehensif terkait mekanisme- mekanisme lain yang berpotensial guna menciptakan harmonisasi kehidupan internasional yang selaras dengan asas-asas kepatutan internasional.

Sumber :
– Rhona K.M. Smith, Njall Hostmoaelingen, Christian Ranheim, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
– Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia: Edisi Revisi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponoegoro, 2015.
– Aviantina Susanti, Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum – – Internasional, Malang:Fakultas Hukum Brawijaya, Jurnal Ilmiah, 2014.
– Fero Sondakh Luntungan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia (ham) di Asean, Lex et Societatis, Vol. II/No. 1/Januari/2014.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *