KARYA TULIS DESEMBER 2016

prista

Instrumen Hukum Indonesia dalam Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia

OLEH PRISTA ALISA RAMADHANI

E1A114059

          Jika merujuk pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  pungutan liar (pungli) sebagaimana pemerasan dapat dikategorikan kedalam tindak pidana korupsi. Sehingga dalam pemberantasannya, dibutuhkan suatu perlakuan yang khusus. Presiden Jokowi telah menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan visi nawacitanya. Peraturan Pemerintah no.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang diteken presiden beberapa waktu lalu dalam memberantas praktik hukum.

          Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah menyiapkan sistem pelaporan politik pungutan liar dari masyarakat. Kesadaran dari masyarakat sendiri diutamakan agar dapat mengurangi pungutan liar di Indonesia. terjadi suatu kasus praktik pungli yaitu sejumlah pegawai Kementrian Perhubungan yang diduga menerima suap terkait izin perkapalan. Setelah kejadian tersebut maka Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar bernama Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli yah dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan Kepolisian sebagai sektor terdepan. Namun, dengan lengkapnya sektor penegak hukum namun apakah efektif jika tidak dilakukan secara cermat? Cermat disini yang dimaksud adalah apakah setiap sistem pengawasan internal pemerintahan sudah sadar terkait hal ini? Perlunya kesadaran setiap orang dalam memberantas pungutan liar di Indonesia. pungli merupakan perbuatan yang sangat tidak terlihat dengan jelas, apakah pungutan tersebut benar pungutan untuk memenuhi administratif ataukah pungutan untuk diri sendiri.

          Dalam hal tingginya pungutan liar di Indonesia, perlunya pemberantasan dengan cara laporan secara online maupun secara langsung kepada Saber Pungli. Memang dalam hal secara online belum diyakini namun setidaknya dapat mengurangi pemberantasan di Indonesia ini. Dengan komitmen dari pihak pemerintah untuk bersikeras memberantas pungli dan komitmen dari internal pemerintah dalam hal pelayanan publik untuk tidak melakukan pungutan liar di Indonesia, pungutan liar dapat berkurang.

Langkah Pemerintah untuk memberantas pungli dan suap di segala lini pelayanan publik pun dituntut mampu memberikan dampak yang signifikan.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *