MOOTING CLASS — “HUKUM ACARA PIDANA”

Jumat, 7 Oktober 2016

Oleh Zahrah Ridinia

7-img-1Hukum Acara Pidana

  • Peraturan yang mengatur bagaimana caranya alat – alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan oleh siapa putusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.

Tujuan Hukum Acara Pidana

  1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak tidaknya mendekati kebenaran materiel yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana.
  2. Kebenaran materiel adalah merupakan tujuan awal hukum acara pidana, Tujuan akhir adalah ketertiban, ketentraman, keadilan, kepastian hukum, kedamaian, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan HAM.

Asas – Asas Dalam Hukum Acara Pidana

  • Asas Praduga Tak Bersalah ( Presumtion Of Innocence)

Dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 Huruf C KUHAP.

  • Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lesan

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 154, 155d dan seterusnya dalam KUHAP. Yang menjadi pengecualiannya ialah kemungkinan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan Verstek atau in Absentia

  • Pemerikasaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (153 KUHAP).

  • Asas Opurtunitas

PU tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan   umum.

  • Asan Legalitas

Asas yang menghendaki bahwa PU wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi, semua tindakan    tersebut harus berdasar pada ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berlaku.

  • Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP pasal 69 sampai pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat         kebebasan yang sangat luas.
Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.

  • Asas Akusator dan Inkuisitor

Akusator kedudukan tersangka sebagai subjek dan menitikberatkan pada pembuktian. Inkuisitor adalah kedudukan tersangka sebagai objek dan menitikberatkan pada pengakuan.

  • Asas Perlakuan Yang Sama Di Muka Hukum ( Equality Before The Law )

 Asas ini sesuai dengan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi: Pengadilan     engadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan juga dalam penjelasan umum KUHAP butir 3a.

  • Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

     Peradilan Cepat terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan pengadilan. diatur dalam pasal24(4), 25(5), 26(4), 27(4), 28(4) KUHAP, 102(1) KUHAP segera dilakukan penyidikan, Pasal 50 KUHAP segera diadili, Pasal 236 pelimpahan berkas perkara banding ke P.T. sudah dikirim 14 hr dari tanggal mohon banding. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat diajangkau oleh masyarakat. (Penjelasan umum pasal 1 UU No. 48 thn 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Para Pihak Dalam Hukum Acara Pidana

  • Penyelidik dan Penyidik
  • Jaksa Penuntut Umum
  • Hakim Pengadilan Negeri
  • Tersangka, Terdakwa dan Terpidana
  • Saksi
  • Penasihat Hukum / Advokat

Penyelidikan dan penyidikan

  • Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang.

  • Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang untuk mencari serta mengumpulkan  bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik sementara Penyidikan dilakukan oleh Penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP)

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 BUTIR 4 KUHAP). Jadi, perbedaanya adalah penyidik terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja.

Sumber Tindakan/ Dasar Penyidikan

  1. Tertangkap Tangan
  • Tertangkap pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana
  • Tertangkap segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana itu dilakukan
  • Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan Tindak Pidana
  • Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya
  1. Laporan

          adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah / sedang / diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana. (Pasal 1 butir 24 KUHAP).

  1. Pengaduan

          Adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikanya.

  1. Pengetahuan sendiri dari penyidik

Penyidik harus proaktif. Contoh seperti melakukan patroli dll.

Prosedur Hukum Acara Pidana

7-img-2
Upaya Paksa

Secara etimologi upaya Paksa merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penangkpan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.

Macam-macam upaya paksa:

  1. Penangkapan
  2. Penahanan
  3. Rumah Tahanan Negara
  4. Penahanan Rumah
  5. Penahanan kota
  6. Penggeledahan
  7. Penggeledahan badan
  8. Penggeledahan rumah
  9. Penyitaan

2 macam kekuasaan mengadili, yaitu :

  • Kompetensi absolut, kewenangan mengadili hanya pada pengadilan tertentu
  • Kompetensi relatif, kewenangan pembagian kekuasaan pengadilan yang sama.

Kompetensi relatif adalah berbicara mengenai Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara.
Contoh : Suatu tindak pidana yang terjadi di Cimahi maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Kompetensi absolute adalah berbicara mengenai Badan Peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Apakah Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dsb.
Contoh : Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota ABRI maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Militer.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Kompetensi Sidang Pengadilan Negeri

  1. Kompetendi Absolut

          Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan   perkaraperdata di tingkat pertama ( Pasal 50 UU No. 2  Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).

  1. Kompetensi Relatif

           Untuk Perkara Pidana (Pasal 84 KUHAP)

3 Macam Acara Pemeriksaan

  1. Acara Pemeriksaan Biasa
  2. Acara Pemeriksaan Cepat
  3. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara Pemeriksaan Biasa

Mendasar Pada Pasal 183 KUHAP bahwa

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

  • Pasal 184 KUHAP

 (1) Alat bukti yang sah ialah :

  1. keterangan saksi;
  2. keterangan ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk;
  5. keterangan terdakwa.

Tata Urutan Persidangan dalam Acara Pemeriksaan Biasa

  1. Pembukaan Sidang Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum.
  2. Pemeriksaan Identitas Terdakwa   Untuk Memastikan Terdakwa
  3. Pembacaan Surat Dakwaan Yang membuat adalah JPU dan harus memenuhi syarat Formil dan Materiil
  4. Eksepsi / Keberatan diajukan oleh PH atau Terdakwa  (Merupakan hak Terdakwa)
  • Eksepsi Diterima maka Putusan Sela

   Eksepsi Ditolak maka dilanjutkan Pemeriksaan Pokok Pekara

  1. Pembuktian Pasal 184 KUHAP
  2. Tuntutan Pidana / Requisitoir Diajukan oleh JPU
  3. Pembelaan / Pledoi Diajukan oleh PH (Merupakan hak Terdakwa)
  4. Replik Jawaban / Tanggapan atas Pembelaan
  5. Duplik Jawaban / Tanggapan atas Replik
  6. Putusan

–  Atas Musyawarah Majelis hakim

– Penjatuhan Amar Putusan : Amar Putusan adalah isi dari putusan tersebut.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *