MOOTING CLASS — “HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN”

 

Selasa, 27 September 2016

OLEH Intan Lely Anggraini

Pengertian Hukum Pidana

  • Belanda > Strafrecht
  • Inggris > Criminal Law
  • Soedarto :

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai “aturan hukum” yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa Pidana.

  • Simons :
  1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu Pidana apabila tidak ditaati.
  2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan Pidana.
  3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan Pidana.

Skema Pengertian Hukum Pidana

 

Jenis Hukum Pidana

  1. Hukum Pidana Subjektif (ius poeniendi) dan Objektif ( ius poenale)
  • subjektif –>aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara
  •  Objektif–> aspek larangan-larangan berbuat
  1. Hukum Pidana Materiil dan Formiil.
  • materiil–> perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan pidana (KUHP)
  • formiil –> cara menjalankan peraturan-peraturan,cara menyelesaikan perkara di muka hakim (KUHAP)
  1. Hukum Pidana yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan.
  2. Hukum Pidana Umum dan Khusus.

 

Sumber Hukum Pidana

  1. sumber hukum pidana Tertulis :
  1. KUHP
  2. KUHAP
  3. Peraturan-peraturan pidana di luar KUHP
  4. Memorie van Toelichting (MvT)/Memori penjelasan
  5. UU pidana diluar KUHP
  6. Perundang-undangan yang mengandung ketentuan pidana
  1. sumber hukum tidak tertulis :
  1. Hukum Adat pidana /Hukum pidana adat
  2. Asas-asas tidak tertulis sesuai dengan rasa keadilan.

Asas berlakunya Hukum Pidana

  1. Asas Teritorial

Asas ini terdapat dalam pasal 2 KUHP ” aturan pidana dalam undang-undang indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah indonesia” .

 Asas ini diperluas dengan pasal 3 KUHP “peraturan pidana indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar negeri,yang melakukan suatu tindak pidana dalam perahu Indonesia kesimpulannya >> semua WNI/WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

  1. Asas personalitas

Peraturan hukum pidana berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

  1. Asas perlindungan (nasional pasif)

Berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara indonesia baik itu dilakukan oleh WNI atau WNA yang dilakukan di luar indonesia.

  1. Asas Universal

Peraturan-peraturan hukum pidana indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri,dan juga dilakukan oleh WNI atau WNA.

Tindak pidana yg dimaksud> pasal 4 sub 2 KUHP

Kesimpulan >> siapa saja di dalam negeri /luar negeri yang melakukan kejahatan yang menyangkut kepentingan internasional (bukan untuk kepentingan negara Indonesia)

Locus delictie

–> Tempat terjadinya tindak pidana

untuk menentukan locus delicti,ada 3 teori :

  1. Teori perbuatan materiil, tempat tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana itu.
  1. Teori instrumen (alat),tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat .alat ini bisa berupa benda atau orang,asalkan orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  1. Teori akibat, yang menjadi ukuran dalam locus delicti yaitu tempat terjadinya akibat di dalam delik itu.misalnya dalam penipuan,delik ini selesai apabila si korban menyerahkan barangnya.si pembuat dapat saja bertempat di daerah kekuasaan pengadilan lain.

Dolus/Opzet/sengaja

Teori sengaja :

  1. Teori kehendak : opzet ada apabila perbuatan dan akibat suatu delik dikehendaki si pelaku
  2. Teori Bayangan : opzet ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan,ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai,maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Macam-macam Opzet

  • ada 3 macam :
  1. sengaja dengan maksud

-apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya

-tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat tidak terjadi

  1. sengaja dengan sadar kepastian

pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud

  1. sengaja dengan sadar kemungkinan

pembuat sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya

Culpa

  • culpa dalam arti luas : berarti kesalahan pada umumnya
  • culpa dalam arti sempit : bentuk kesalahan yang berupa kealpaan
  • istilah2 :

-culpa – schuld – nalaitigheid – sembrono

– teledor                                                           –  kesalahan

-kelalaian                                                         – seharusnya diketahuinya

-kealpaan                                                         -sepatutnya diketahuinya

Tindak pidana

  • istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “strafbaarfeit” dalam perundang-undangan.
  • istilah lainnya :
  1. peristiwa pidana
  2. perbuatan pidana
  3. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
  4. hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Pidana dan pemidanaan

  • pidana -> nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapanitu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses hukum pengadilan pidana.
  • pemidanaan -> penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbuktib secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Percobaan/ Poging

  • pasal 53 :
  • mencoba melakukan kejahatan dipidana ,jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
  • maksimum pidana pokok terhadap kejahatan ,dalam hal percobaan dikurangi sepertiga
  • jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup ,dijatuhkanpidana penjara paling lama 15 tahun
  • pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai

Poging

  • permulaan yang belum selesai
  • poging bukan suatu delik tetapi poging dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
  • poging adalah perluasan pengertian delik

Penyertaan (Delneming)

  • Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana ( sebelum dan atau pada saat tindak pidana terjadi )
  • pasal yang mengatur : pasal 55,56,57 KUHP

permasalahan : bagaimana pertanggungjawaban pidana dari orang-orang yang terlibat itu ?

keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai

1.yang melakukan

2.yang menyuruh melakukan (doen pleger)

3.yang turut melakukan (medepleger)

4.yang menggerakan / menganjurkan untuk melakukan (uitlokker,uitlokking)

5.yang membantu melakukan ( medeplichtigheid)

Doenpleger (menyuruh melakukan)

seseorang punya kehendak untuk melakukan TP,tetapi dia  tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya.

  • yang menyuruh diancam pidana sebagaimana seorang pelaku
  • yang disuruh ( sebagai pelaku langsung,pelaku materiil ) : tidak diancam pidana ( *bersyarat )
  • syaratnya :
  1. orang tersubut sama sekali tidak melakukan TP atau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana
  2. orang tsb memang melakukan TP tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan penghapus pidana

Medepleger (turut melakukan)

Beberapa orang bersama-sama melakukan TP.

Kemungkinannya :

  • Semua dari mereka terlibat,masing-masing memenuhi semua unsur TP
  • Ada yang memenuhi semua unsur ,ada yang sebagian saja,ada yang tidak memenuhi
  • Semua hanya memenuhi sebagian unsur delik saja.

Syarat Turut Melakukan

  1. Ada kerja sama secara sadar,tidak perlu ada kesepakatan ,tapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa TP

2.Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik.

Uitlokker  (Menggerakan/Membujuk/Menganjurkan)

seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan TP tetapi tidak melakukannya sendiri,melainkan menggerakan oranglain untuk melaksanakan niatnya itu

  • Syarat-syarat uitlokker :

–  Ada kesengajaan dengan menggerakan orang lain untuk melakukan TP

–  Menggerakan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 pemberian janji,penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh,kekerasan,ancaman kekerasan,tipu daya

Pemidanaan terhadap uitlokker

Diancam pidana yang sama dengan pelaku langsung (yang digerakkan)

Diancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp.4500,- tetapi tidak boleh lebih berat daripada :

-pidana untuk percobaan TP- 1/3 kalo percobaannya dapat dipidana

-pidana karena melakukan TP-1/3 dalam hal percobaan melakukan TP (yaitu kejahatan)

  • Medeplichtigheid (Membantu melakukan)
    pasal 56,57 KUHP

harus dilakukan dengan sengaja menurut pasal 56 KUHP ada 2 jenis :

  1. membantu sebelum pelaksanaan TP
  2. membantu pada saat pelaksanaan TP

yang dipidana hanya yang membantu melakukan kejahatan (lihat pasal 56 dan 60 KUHP)

-ancaman pidana  maksimal bagi seseorang pembantu :pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi 1/3 nya

*note : pada beberapa UU khusus ,ancaman pidana bagi seseorang yang membantu melakukan adalah sama

Concursus (penggabungan tindak pidana)

  • permasalahan:

         bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan ?

Teori yang digunakan untuk memberikan hukuman bagi si pelaku TP gabungan

  1. Absorbsi
  2. Absorbsi dipertajam
  3. Kumulatif
  4. Kumulatif diperlunak
  1. 1. Absorbsi

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan adalah yang terberat diantara beberapa pidana yang diancamkan.dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat.

dasar hukum : pasal 63 dan 64 KUHP yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

  1. Absorbsi dipertajam

Dalam sistem ini hukumannya adalahyang terberat,namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. sistem ini digunakan untuk tindak pidana gabungan yang hukumannya sejenis

dasar hukum : pasal 65 KUHP.

  1. Kumulatif

Sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan ,tanpa ada pengurangan apa apa dari penjatuhan hukuman tersebut.sistem ini berlaku untuk gabungan tindakpidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran.

dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP.

  1. Kumulatif diperlunak

Yaitu tiap -tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan,dijumlah seluruhnya.namun tidak boleh melebihin maksimum terberat ditambah 1/3 nya. sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda,dimana ancaman hukuman pokonya tidak sejenis.

Dasar hukumnya adalah pasal 66 KUHP.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *