MOOTING CLASS — “HUKUM PIDANA KHUSUS”

Oleh Bill Andreas Sipahutar

Selasa, 8 November 2016

 

Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik per UU pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

Pendapat Ahli

Prof.Pompe

Menunjuk pada Pelaku Khusus dan Obyek Khusus. Maksud khusus di sini adalah :

  • Pelaku Khusus artinya tidak semua orang dapat melakukan tindak pidananya.
  • Obyek yg Khusus artinya perbuatan yg diatur adalah perbuatan-perbuatan yg tidak diatur dalam aturan pidana umum tetapi dalam peraturan pidana khusus

Prof.Andi Hamzah

Keseluruhan ketentuan-ketentuan aturan Pidana (perundang-undangan Pidana) di luar KUHP.

Sejarah Lahirnya Hukum Pidana Khusus

8-img1

Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

8-img2

Macam-macam Hukum Pidana Khusus

8-img3

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

PASAL 1 ANGKA 1 UU NOMOR 35 TAHUN 2009

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

8-img4 8-img5

Ketentuan Pidana

8-img6

            Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 147 UU Narkotika

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

  1. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
  2. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
  3. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
  4. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

 

Apakah Kasus Mary Jane dapat dipertanggungjawabkan?

Kasus Mary Jane terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika (heroin) yang beratnya 2.611 kg. Jika hal tersebut dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh Mary Jane, maka untuk melihat ada tidaknya kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan tindak pidana yang ia lakukan, maka terlebih dahulu perlu dilihat “kesalahan” seperti apa yang telah diperbuat oleh terdakwa yang hingga akhirnya ia dituntut pasal 114 (2) Undang Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bunyi pasal  tersebut adalah sebagai berikut :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *