MOOTING CLASS — PROFESI PENASIHAT HUKUM

SENIN, 3 APRIL 2017

PENASIHAT HUKUM adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 Angka 1 UU NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT)

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga negara Republik Indonesia;
  2. Bertempat tinggal di Indonesia;
  3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
  7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
  8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(Pasal 3 Angka 1 UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT)

Adapun Tahapannya adalah sebagai berikut.

  1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Sertifikat PKPA);
  2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (Sertifikat UPA);
  3. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat; (Surat Keterangan Magang Minimal 2 Tahun)
  4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat (KTPA & BAS)
  1. PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat):

  1. Fakultas Hukum;
  2. Fakultas Syariah;
  3. Perguruan Tinggi Hukum Militer; atau
  4. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Sertifikat PKPA Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat).

  1. UPA (Ujian Profesi Advokat)

Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

III. MAGANG (Surat Keterangan Magang Minimal 2 Tahun)

Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat).

Ini yang sekarang menjadi polemik karena berbeda dengan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat yang mengharuskan adanya 3 laporan perkara pidana dan 6 laporan perkara perdata salah satu syarat untuk diangkat menjadi advokat.

DALAM PERATURAN PERADI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT Sudah tidak mengharuskan adanya 3 laporan perkara pidana dan 6 perkara perdata (litigasi).

jadi untuk diangkat menjadi advokat bukan berarti tidak ada magang selama 2 tahun bung, melainkan magang 2 tahun sudah menjadi syarat wajib karena sudah jelas dalam Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat, hanya saja sudah tidak ada ketentuan membuat 3 laporan perkara pidana dan 6 perkara perdata (litigasi).

Silahkan baca PERATURAN PERADI NOMOR 1 TAHUN 2015

Untuk dapat diangkat advokat hanya memerlukan : “SURAT KETERANGAN MAGANG SELAMA 2 TAHUN”

Advokat  yang  dapat  menjadi  Advokat Pendamping/ Membuat Surat Keterangan Magang :

  1. Terdaftar dalam buku daftar anggota. b. Telah menjadi advokat sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai menjadi Advokat Pendamping. c. Tidak sedang cuti sebagai advokat. d. Tidak  sedang  menjalani  sanksi  pemberhentian  sementara  yang  diputus  oleh  Dewan Kehormatan PERADI. e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana
  2. PENGANGKATAN DAN SUMPAH ADVOKAT (Legalitas Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum)

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat).

Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

–          bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

–          bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

–          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

–          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

–          bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

–          bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

Pada pasal 54 dan 55 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari advokat pada setiap tingkat pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri advokatnya. Menurut pasal 56 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk advokat dengan cuma-cuma. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sitibondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum telah dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tetapi terdakwa menolak untuk didampingi advokat.

Menurut pasal 57 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi advokatnya. Pada tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 59 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanannya pada setiap tingkat pemeriksaan kepada keluarga atau advokatnya untuk mendapatkan jaminan.

Pada pasal 60 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak lain guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Menurut pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum, akan tetapi terdakwa menolak haknya untuk didampingi advokat.

Menurut  aturan-aturan perundang-undangan di atas mengenai aturan-aturan yang memberi hak bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum dari advokat, dan aturan tentang tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, serta berhak disediakan penasihat hukum atau advokat untuk memberikan bantuan hukum dan mendampinginya dalam pemeriksaan.

Bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akuisatur (accusatoir). Bahwa asas akuisatur telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum. (Andi Hamzah, 2008 : 70).

 

-Nota Keberatan : argumen Penasihat Hukum mengenai formalitas Surat Dakwaan, belum masuk ke pokok perkara (diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP) -Nota Pembelaan : kebalikan dari Surat Tuntutan Pidana. Dalam Nota Pembelaan, Penasihat Hukum mengungkapkan fakta-fakta tersendiri, dari sudut pandangnya, agar dapat menyatakan unsur-unsur TIDAK TERBUKTI -Jawaban terhadap Jawaban atas Nota Pembelaan : argumen terhadap Jawaban Penuntut Umum, mengenai unsur-unsur. -Dalam MCC, tim Berkas Penasihat Hukum, membutuhkan orang yang : kreatif dan pemikirannya liar.

Atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan/ tangkisan terhadap dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan ”Eksepsi”.

Keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dan keberatan diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut tidak akan diperhatikan. Untuk mengajukan keberatan tidak diatur bagaimana bentuk keberatan itu, hanya dalam undang-undang dijelaskan tentang jenis dari keberatan itu. Menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP, jenis keberatan ada 3 macam dengan 3 macam keberatan tersebut terdakwa/ penasehat hukumnyadapat mengajukan 3 macam sekaligus atau memilih salah satu yang ada relevansinya antara keberatan dengan surat dakwaan. 3 macam keberatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;

Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu Kompetensi Absolu dan Kompetensi Relatif.

–          Kompetensi Absolut, adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara. Pengadilan Negeri Umum tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Pidana.

–          Kompetensi Relatif, adalah bahwa tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum. Apabila suatu tindak pidana dilakukan seseorang di daerah hukum Malang maka yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Malang. Jadi apabila terdakwa melakukan tindak pidana di Malang, akan tetapi perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pasuruan, maka terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan tidak tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.

  1. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima;

Keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana sudah hapusdan tindak pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, terdakwa/ penasehat hukumnya berhak mengajukan keberatan atas hak menuntuk dari Penuntut Umum atas suatu perkara sudah hapus. Apa yang dimaksud kewenangan hak Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana sudah dihapus diatur dalam pasal:

  1. Pasal 75 KUHP mengatur ”orang yang mengadukan Pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan”

Menurut pasal tersebut apabila suatu tindak pidana aduan, dimana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP kewenangan Penuntut umum telah dihapus.

  1. Kasus pidana yang diatur dalam pasal 76 KUHP yang biasa disebut ”nebis in idem”
  2. Kasus pidana yang diatur dalam pasal 78 KUHP yang biasa disebut ”daluwarsa”
  3. Surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata

 

  1. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.

Dasar surat dakwaan harus dibatalkan diatur dalam pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) a KUHAP dapat dibatalkan oleh hakim karena dapat mengakibatkan eror in persona.

 

Pleidooi atau nota pembelaan adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya.[1] Dasar hukum pleidooi diatur dalam pasal 182 (1)b KUHAP, yang mengatakan bahwa terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dan pasal 182 (1)c KUHAP menentukan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dalam hal terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya.

Adapun hal-hal yang termuat di dalam pleidooi atau nota pembelaan adalah sebagai berikut :

  1. Pendahuluan

-. Pengantar

-. Tentang dakwaan

-. Tentang requisitoir (tuntutan)

  1. Fakta-fakta di persidangan

-. Keterangan saksi-saksi

-. Keterangan terdakwa

-. Alat-alat bukti

-. Fakta juridis

  1. Pembahasan/Uraian

-. Uraian/pembahasan

-. Pembahasan/uraian/juridis

  1. Kesimpulan

-. Terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan (bebas murni) yang lazim disebut Vrijspraak, karena tidak terbukti

-. Terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana

-. Terdakwa minta dihukum yang seringan-ringannya karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *