STUDY CLUB — “PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI” (BERSAMA ALUMNI)

Jumat, 18 November 2016

Agus Triyantoro, S.H., C.L.A

  • Definisi Wanprestasi
  • J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.
  • Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
  • Wirjono Prodjodikoro: “mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian”

Prof. R. Subekti, S.H. :

Wanprestsi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

    1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
    2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
    3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
    4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
  • Definisi Prestasi

Pengertian prestasi (performance) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan“condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan

Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa :

  • Memberikan sesuatu;
  • Berbuat sesuatu;
  • Tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1320 BW

  • Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian
  1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
  2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
  3. Adanya Obyek.
  4. Adanya kausa yang halal.

                Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

  • Akibat Hukum Debitur Wanprestasi
  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
  2. Pembatalan perjanjian;
  3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
  4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
  • Akibat Hukum Kreditur

Dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdata):

  1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
  2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
  3. Membayar ganti rugi;
  4. Membatalkan perjanjian; dan
  5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

 

Pasal 118 HIR tentang Kompetensi Realtif dalam Gugatan Wanprestasi:
Pasal 118 ayat (1) H.I.R. disebutkan bahwa pada dasarnya gugatan diajukan “…..kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya”.

Pasal 118 ayat (2) H.I.R. disebutkan bahwa “……gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat……”.

Atau misal sama sekali ga diketahui tempat diam dan tempat tinggal dari tergugat, atau jika tergugat tidak dikenal maka menurut Pasal 118 ayat (3) H.I.R. surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat.

Pasal 118 ayat (4) H.I.R. disebutkan bahwa misal disepakati sebelumnya oleh para pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan pengadilan negerinya, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu

  • Langkah-langkah dalam menyusun Gugatan Wanprestasi:
  1. Membuat Surat Kuasa;
  2. Menyusun Kronologis Perkara;
  3. Menyusun Gugatan.
  • Surat Kuasa

Komponen Surat Kuasa:

  1. Judul Surat yaitu “Surat Kuasa”;
  2. Identitas Pemberi Kuasa (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat);
  3. Kata-kata “selanjutnya disebut PEMBERI KUASA”;
  4. Kata-kata “Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberi kuasa…”
  5. Identitas Penerima Kuasa (karena dalam hal ini Advokat maka cukup, Nama, Advokat pada kantor hukum/advokat mana?, Alamat kantor hukum/advokat);
  6. Kata-kata “dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri” (hal ini jika advokat yang diberi kuasa ada dua atau lebih)
  7. Kata-kata “selanjutnya disebut PENERIMA KUASA”
  8. Identitas Penerima Kuasa (karena dalam hal ini Advokat maka cukup, Nama, Advokat pada kantor hukum/advokat mana?, Alamat kantor hukum/advokat);
  9. Kata-kata “dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri” (hal ini jika advokat yang diberi kuasa ada dua atau lebih)
  10. Kata-kata “selanjutnya disebut PENERIMA KUASA”
  11. “perihal ……… (kualifikasi gugatan? misal Wanprestasi)”
  12. Kata-kata “di Pengadilan Negeri … (mana?, penting untuk diperhatikan kompetensi relatifnya)”
  13. Kata-kata “terhadap …. (identitas Tergugat, minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)”
  14. Kata-kata umum, misal : Untuk selanjutnya, Penerima Kuasa dikuasakan untuk mewakili, mendampingi dan atau memperjuangkan hak-hak Pemberi Kuasa, menghadap dimuka pengadilan Negeri …….. (mana), atau di Pengadilan Negeri dalam yuridiksi perkara a quo, menghadap Pejabat- Pejabat, Panitera-Panitera, Hakim-Hakim, membuat, menandatangani dan mengajukan setiap tanggapan, Replik, Akta Pembuktian, Kesimpulan, memberi dan atau menolak  bukti-bukti, saksi-saksi, keterangan-keterangan, meminta dan atau mengembalikan sumpah, melakukan perdamaian dengan terlebih dahulu disetujui oleh Pemberi Kuasa dan selagi  menguntungkan, melakukan dan atau menerima pembayaran, serta menandatangai kwitansi-kwitansi, serta melakukan upaya hukum Banding (membuat, menandatangani dan  mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding) atau upaya hukum Kasasi (membuat, menandatangani dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi). Pendek kata, penerima Kuasa diberi keleluasaan untuk dapat melakukan segala tindakantindakan dan upaya-upaya hukum yang dianggap baik dan perlu berkaitan dengan perkara ini, sekalipun tidak disebut secara rinci, sepanjang tersedia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  15. Hak substitusi
  16. Hak retensi
  17. Tempat tanggal tahun ditandatangani (diatas nama Pemberi Kuasa).
  18. Pemberi Kuasa (tanda tangan dan nama terang) dan Penerima Kuasa (tanda tangan dan nama terang)
  19. Materai yang bernilai Rp 6000 dan beri tanggal (buat kotak di tengah nama Pemberi Kuasa)
  • Gugatan Wanprestasi

Komponen Gugatan Wanprestasi:

  1. Kata-kata tujuan alamat PN mana;
  2. Kata-kata “Perihal : Gugatan… (kualifikasi gugatan? ;
  3. Kata – kata :“Dengan Hormat, Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini…. (identitas Penggugat, Nama, Advokat pada kantor hukum/advokat mana?, Alamat kantor hukum/advokat)”
  4. Kata-Kata : “Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami :”
  5. Identitas Pemberi Kuasa (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat),
  6. Kata-Kata : “berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal………. (terlampir) dan Kata-Kata : “Untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”””
  7. Kata-Kata : “Dalam hal ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :
  8. Indentitas Tergugat (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : “Untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”
  9. Kata-Kata : “ Adapun Dasar-Dasar Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :
  10. Uraian Kejadian, meliputi Obyek Perkara, Fakta Hukum (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum), Kualifikasi perbuatan Tergugat. (termasuk dalam Posita)
  11. Uraian Ganti rugi, termasuk Materiil dan immateriil (termasuk dalam Posita)
  12. Uraian Sita Jaminan (termasuk dalam Posita)
  13. Kata-Kata : “ Bahwa atas dasar serta alasan-alasan uraian diatas maka kami Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri ….. (mana?) *) berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :“ 
  14. Tuntutan Perkara (termasuk dalam Petitum)
  15. Kata-Kata : “Jika Pengadilan Negeri ….. (mana?) *) berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
  16. Tempat, tanggal, tahun ditandatangani
  17. Kata-Kata : “Hormat Kami (dan tanda tangan dan nama terang Kuasa Penggugat

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *