VIDEO CONFERENCE — “Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi”

7 APRIL 2017

BERSAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA, UNIVERSITAS NADALAS, UNVERSITAS BRAWIJAYA

“Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi”

Spesifikasi hukum: Hukum Internasional

  1. LATAR BELAKANG

Penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama.

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Pasal tersebut merupakan sisipan yang disahkan melalui UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaaan Agama) yang diundangkan 27 Januari 1965. Pasal 4 UU tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan tentang penodaan agama, dimasukkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 1 UU tersebut menyebutkan dengan tegas, larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran terhadap sesuatu agama.

Adapun ketentuan Pasal 156 a dalam KUHP yang juga seringkali disebut-sebut pasal penistaan agama, berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

UU Penodaan Agama juga memuat ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana maksimal lima tahun dan organisasinya dapat dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang.

Dalam konteks hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kebebasan dasar yang memungkinkan hak-hak lain dapat dinikmati dan juga dilindungi. Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sebagai negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronikdengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Kebebasan berekspresi menjadi kunci untuk mendorong setiap orang menyatakan pendapatnya secara bebas dan tanpa gangguan, dan mendorong terjadinya pertukaran gagasan. Bila ditilik lebih jauh, merupakan kunci bagi terbangunnya demokrasi elektoral dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kebebasan berekspresi pun penting untuk pelaksanaan kebebasan beragama. Jika orang tidak bebas untuk mewujudkan agama mereka, tidak ada hak untuk kebebasan berekspresi.

Adalah benar, jika kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas, tapi dapat dibatasi. Hukum HAM internasional menggunakan kata dapat bukan harus. Salah satunya “untuk melindungi hak-hak lain dan ketertiban umum, jika diperlukan dalam masyarakat yang demokratis”.

Ketentuan pembatasan yang diperkenankan ini dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Menariknya, sepanjang mengenai kebebasan beragama, hukum HAM internasional juga mengakui pembatasan yang lebih kurang sama; seperti bisa dilihat pada Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi:

“Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”

Pengadilan HAM Eropa secara terus menerus menerapkan pertimbangan yang ketat terhadap pembatasan kebebasan berekspresi melalui uji tiga rangkai atau three part test, yaitu:

  1. A restriction must indeed pursue the legitimate aim that it claims to pursue;
  2. the restriction must be imposed in a democratic framework; and
  3. the restriction must be “necessary in a democratic society.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa pembatasan dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan yang sah. Pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan UU yang berlaku, yang ditetapkan secara demokratis. Pembatasan tersebut juga diperlukan dalam masyarakat yang demokratis.

Frasa “diperlukan” dalam pengertian ini tidak boleh diartikan menjadi berguna atau beralasan. Karena itu, untuk memastikan pembatasan tidak menjadi sewenang-wenang, kalimat “diperlukan di dalam masyarakat yang demokratis” menjadi penting.

Hukum HAM internasional juga memberikan kewajiban yang cukup tegas, dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang berbunyi: “Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”

Inilah satu-satunya kewajiban yang diatur dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi.

  1.  RUMUSAN MASALAH
  2. Bagaimana UU yang berlaku di Indonesia mengenai penodaan agama?
  3. Apakah ada batasan yg berlaku mengenai kebebasan berekspresi?
  4. Bagaimanakah dengan penerapan kebebasan berekspresi di Indonesia?
  1. PEMBAHASAN MATERI

Pengaturan HAM Agama di Indonesia

Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan mulai memiliki Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Meskipun UUD itu singkat yakni hanya terdiri atas 37 pasal, tetapi UUD itu telah memuat satu pasal yang intinya mengatur tentang HAM agama. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan- nya itu. Perlu dicatat, bahwa UUD ini disahkan sekitar tiga tahun sebelum Deklarasi Universal HAM PBB diadopsi, tahun 1948.

Pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 UU itu, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia. Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia dan mendapatkan jaminan sebagai- mana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Dengan kata lain, UU No. 1/PNPS/1965 ternyata sangat terbuka di dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Perlu juga dicatat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 itu lahir sebelum Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB tahun 1966. Pada tahun 1999, Indonesia sekali lagi menegaskan jaminan kebebasan beragama dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 22 dan 70. Pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, Indonesia bahkan melakukan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan beberapa pasal, khususnya Pasal 28E, 28I, dan 28J, yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang itu disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Lalu pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7.

Demikianlah, Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar dalam upayanya untuk menegakkan HAM agama, dilakukan dengan pencantumannya dalam UUD bahkan mengamandemennya ketika dipandang perlu, dengan meratifikasi sejumlah kovenan internasional, dan dengan memberlakukan UU baru yang dipandang perlu untuk menjamin tegaknya HAM. Juga kita telah memiliki Komisi Nasional HAM yang menurut UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008 antara lain bertugas memantau dan memonitor pelaksanaan HAM di Indonesia.

Hate Speech

Ucapan kebencian/Hate Speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual ,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Di Indonesia, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjamin perlindungan warga negara dari setiap ujaran kebencian. Pasal 27 UU tersebut menyatakan bahwa orang yang terbukti melakukan penghinaan atau mencemarkan nama baik kelompok/perseorangan akan dipidana 6 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penodaan Agama

Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965 mengatur tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan Presiden tersebut masih berlaku di Indonesia, bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sikap untuk melarang dicabut nya penetapan presiden ini. Pasal 1 Penetapan Presiden ini menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Dan didukung pula dengan pasal 156a dimana barangsiapa yang dengan sengaja dimuka umum menyatakan perasaan/perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap satu agama di Indonesia diancam penjara selama-lamanya lima tahun penjara.

Bila ada orang yang melanggar aturan ini maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan Bersama (“SKB”) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Bila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran terlarang organisasi atau aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam kaitan ini, menarik dicermati butir 13 dari hasil kesepakatan Durban Review Conference, sebuah forum seminar resmi PBB yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan April 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

Reaffirms that any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law; ….

(menegaskan bahwa setiap anjuran kebencian karena rasa kebangsaan, ras, atau agama, yang mendorong kepada diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang dengan undang-undang; …dan seterusnya).

Korelasi antara Hate Speech dan Penodaan Agama

Dalam Pasal 19 International Covenant on Civic and Political Rights menyatakan bahwa “Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”. Ada batasan batasan tertentu dalam kebebasan mengekspresikan agama/kepercayaannya yang diatur oleh hukum masing-masing negara yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, hak dasar dan kebebasan yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kebebasan berekspresi pun turut dibatasi juga, dan dapat kita perhatikan di UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Kebebasan Hak Asasi Manusia dibatasi oleh Undang-Undang, Sebagaimana diketahui UU pasal 28J yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masya- rakat demokratis.

Sedangkan mengenai pasal penodaan agama yang tercantum dalam PNPS No. 1 Tahun 1965 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan HAM. HAM lebih mengenal konsep ujaran kebencian (hate speech), yang salah satu tujuannya melindungi kebebasan untuk berkeyakinan dan beragam. Konsep penodaan agama ditujukan untuk melindungi hal yang abstrak. Berbeda dengan penodaan agama, konsep hate speech dikenal dalam HAM. Konsep itu ditujukan untuk melindungi hak individu yang sifatnya nyata. Dalam HAM, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan itu fundamental.

HateSpeech tujuannya untuk melindungi identitas individu atas dasar agama, suku, ras dan lainnya. Konsep itu lebih terukur ketimbang penodaan agama. Secara hukum segala perbuatan dan tindakan yang mengarah pada ujaran kebencian harus dilarang.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *